You are here
Home > Berita Pilihan Editor > AJI dan Dewan Pers: Televisi Jangan Membuat Sidang Tandingan Kasus Ahok

AJI dan Dewan Pers: Televisi Jangan Membuat Sidang Tandingan Kasus Ahok

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Suwarjono dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Arfi Bambani Amri. Foto: suara.com
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Suwarjono dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Arfi Bambani Amri. Foto: suara.com

DeGorontalo – Sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016).

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mewanti-wanti pers jangan sampai membuat sidang sendiri di luar persidangan Ahok, seperti pengalaman persidangan Jessica Kumala Wongso dalam perkara pembunuhan dengan racun sianida. Dalam kasus Jessica, sebagian media pernyiaran membuat berbagai ulasan atas jalannya persidangan dengan mendatangkan saksi, pengamat, hingga kuasa hukum.

“Saya khawatir kasus serupa terjadi pada sidang Ahok. Akan berlangsung sidang di luar persidangan resmi yang dilakukan televisi. Di sela siaran langsung, ada talk show mendatangkan saksi, korban atau keluarga hingga wawancara para pihak yang bersengketa. Ini namanya trial by press,” kata Ketua AJI Indonesia Suwarjono.

Suwarjono menilai sidang kasus Ahok sangat sensitif dan rawan karena bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan.

“AJI meminta media untuk bijak dalam menyiarkan sidang kasus bernuansa SARA, mengingat dampak kasus ini sangat besar,” kata Suwarjono.

Suwarjono menambahkan media memang punya kewajiban untuk menyiarkan berita sebagai bagian dari fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Menyiarkan proses persidangan sepanjang dibolehkan pengadilan, adalah bagian dari kebebasan pers. Namun, Suwarjono juga mengingatkan soal tanggungjawab lainnya, yaitu menjaga kepentingan yang lebih besar.

“Karena itu penting bagi media untuk mempertimbangkan dampak positif atau negatifnya. Untuk isu SARA, saya berharap media tidak mengejar rating atau jumlah penonton, bisnis atau untuk memenuhi keinginan politik yang berperkara. Namun juga mempertimbangkan efek yang muncul akibat pemberitaan,” kata dia.

Kebebasan pers, kata Suwarjono, dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pers. Soal ini juga dituangkan dalam preambule Kode Etik Jurnalistik. Preambule KEJ tak hanya menyatakan secara eksplisit soal kebebasan pers, tapi juga soal kewajiban pers yang lebih besar.

“Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama,” kata dia, mengutip preambule KEJ.

Suwarjono menyadari bahwa keputusan akhir untuk menyiarkan langsung atau tidak, sepenuhnya di tangan pengelola media penyiaran.

Ketua Bidang Penyiaran AJI Indonesia Revolusi Riza menambahkan kasus yang menimpa Ahok bukan semata kasus pidana biasa. Kasus ini tergolong sensitif dan bisa membahayakan kebhinnekaan bangsa ini jika tak dikelola dengan tepat.

“Peran media cukup besar dalam soal ini,” kata Revo. “Siaran media yang proporsional dan sesuai KEJ diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi atas kasus itu tanpa mengorbankan kebhinnekaan bangsa ini.”

AJI, kata Revo, meminta media untuk menjadikan kepentingan publik dan bangsa sebagai pertimbangan utama, daripada soal faktor rating atau perolehan iklan yang bisa didapatkan dari pemberitaan kasus itu.

AJI meminta media berkaca pada siaran live sidang Jessica. Siaran live sejumlah media penyiaran dalam kasus itu tak semata berisi siaran jalannya sidang, tapi juga diimbuhi dengan pandangan atau komentar dari pengamat dan pihak luar. Ada persidangan di luar pengadilan yang pengaruh ke publik sangat besar.

Pemberitaan soal itu membuat media dikritik berat sebelah dan malah ada yang menudingnya sebagai trial by the press.

“Kita harus berkaca dan introspeksi dari kritik publik itu,” kata dia.

Revo juga mengingatkan perilaku tak patut yang (meskipun) dilakukan segelintir awak media –yang menomorsatukan rating, perolehan iklan, dan cenderung mengabaikan KEJ– akan mencoreng citra pers secara keseluruhan, dan mengancam kebebasan pers yang sedang coba dipertahankan.

Sikap Ketua Dewan Pers

Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo juga menyampaikan bahwa harus dibedakan antara sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan siaran langsung. Dewan Pers mendukung sidang terbuka untuk umum agar bisa diliput oleh para wartawan untuk disampaikan kepada masyarakat. Poin yang disampaikan Dewan Pers adalah imbauan untuk tidak membuat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum itu lantas disiarkan secara live oleh stasiun TV.

“Karena selain siaran langsung (camera roll on terus menerus) itu akan membuat saksi-saksi akan saling mendengar dan bertentangan dengan Pasal 159 KUHAP, di luar itu akan membuat para saksi dan ahli tak bebas menyampaikan keterangannya,” katanya.

Stanley menambahkan dari kasus siaran langsung kopi sianida telah terjadi trial by the press dan ditabraknya prinsip presumption of innocent. Siaran langsung dari ruang pengadilan boleh saja dilakukan untuk sesi pengadilan di luar sesi pemeriksaan perkara, seperti saat pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, requisitor, pledoi hingga vonis pengadilan.

Hal yang disampaikan oleh Dewan Pers telah diputarbalik oleh publik seolah Dewan Pers tak setuju dengan pengadilan terbuka dan menginginkan pengadilan tertutup. Siaran langsung tentunya bisa dilakukan dengan cara di luar ruangan saat penyiar membuat berita round-up berdasar liputan di dalam ruangan sidang

“Dewan Pers secara saksama telah mendengar masukan Prof. Bagir Manan dan setelah berkonsultasi dengan 9 hakim agung,” sampainya.

Kasus yang menjerat Ahok bermula dari pernyataannya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu, yang kemudian dianggap menistakan agama Islam. Ahok kemudian ditetapkan menjadi sebagai tersangka oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Rabu, 16 November 2016.

(Visited 122 times, 1 visits today)
Kristianto Galuwo

Sigidad. Duda berputri satu-satunya bernama Sigi. Sering sial seperti Donal Bebek, karena itu dirajahi tato Donal Bebek di lengan kanan sebagai segel anti sial. Suka sekali makan ayam bakar/goreng/santan apalagi yang dibumbui sejumput puisi. Bisa disapa di facebook: Kristianto Galuwo dan diterawang di blog Getah Semesta.

http://sigidad.blogspot.co.id/

Leave a Reply

10 − five =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top