Anak-anak Punk Klarifikasi Pemberitaan Media Massa di Gorontalo

DeGorontalo – Belum lama ini, beberapa media massa di Gorontalo memberitakan terkait bentrok warga di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan komunitas anak punk. Namun porsi berita menurut anak-anak punk, terlalu menyudutkan mereka.

Salah satu anak punk yang sering dipanggil Hung menceritakan, kronologis kejadian yang dimuat salah satu media massa di Gorontalo, tidak benar.

“Kejadian bermula pada Selasa 21 Februari. Malam itu ada dua teman saya, Kiki dan Kevin yang sedang ngamen. Tiba-tiba mereka didatangi JK, salah satu anak komplek. Lalu JK memukuli mereka berdua,” ingat Hung. Diketahui, Kiki dan Kevin ini masih remaja dan berasal dari Kota Kendari.

Menurut Hung, pemukulan terjadi di komplek pertokoan Murni yang dikenal sebagai pasar lama. Merasa keberatan dengan perlakuan JK, Kiki dan Kevin segera melapor kejadian pemukulan itu kepada anak-anak komunitas punk, yang berada di tongkrongan tak jauh dari tempat kejadian.

“Tapi kami hanya bilang, tak usah digubris. JK memang dikenal nakal di komplek. Ia juga pernah melakukan penikaman dulu, tapi bebas karena usianya masih belasan tahun,” jelas Hung yang juga berasal dari Kendari.

Kejadian susulan terjadi pada Rabu 22 Februari, siang harinya. Empat anak punk, termasuk Kiki dan Kevin saat itu sedang berada di warnet. Tapi tak lama berselang, mereka didatangi dua pria dewasa yang diduga warga Limba B, yang langsung memukuli mereka.

“Satunya ditendang sampai masuk got. Tapi anak-anak punk itu tidak membalas. Mereka segera pergi meninggalkan pelaku pemukulan,” terang Hung.

Pada Kamis malam, 23 Februari, kembali terjadi kasus pemukulan. Kali ini, JK terlibat perkelahian dengan AN, yang diduga karena dendam lama. Diketahui, dulu AN adalah korban penikaman JK.

“Nah, JK dan AN yang malam itu berkelahi. Tapi karena JK membawa teman-teman, AN pun pergi meminta bantuan anak-anak punk. Bahkan JK dkk malam itu membawa barang-barang tajam termasuk panah wayer,” terang Hung.

Menurut Hung, bentrokan malam itu berhasil diredam. Tapi anehnya, beberapa warga datang dan merusak warung sekaligus rumah di dekat tongkrongan mereka.

“Iya, dinding triplek rumah dan warung banyak yang koyak. Padahal kami tidak pernah membuat onar. Justru yang pertama kali memancing keributan itu, si JK. Dia yang harus diamankan, bukan kami,” katanya.

Dijelaskan Hung, mereka anak-anak punk dari luar kota, datang berkunjung ke Kota Gorontalo karena akan berlangsung party atau biasa disebut gig. Akhirnya gig itu dibatalkan karena kejadian perkelahian yang beruntun itu.

“Rencananya malam Minggu kemarin, mau ada gig. Tapi akhirnya batal. Kami datang dengan damai, dan selama ini setiap menggelar gig di Kota Gorontalo, selalu aman,” kata Hung.

Hung menyesalkan kejadian itu, sebab selama ini ketika akan digelar gig, situasi selalu aman. Menurutnya, Kota Gorontalo tidak seramah dulu lagi, padahal mereka tidak membuat onar atau mencuri. Untuk makan sehari-hari saja, katanya, mereka mendapat uang dari mengamen.

“Kami tidak pernah buat onar. Kan, aneh, kami pendatang lalu buat onar. Anak-anak punk di Gorontalo bahkan menyambut kami dengan baik. Karena begitulah kami, ketika anak-anak Gorontalo berkunjung ke kota kami, disambut pula dengan ramah,” jelas Hung.

Hung juga menambahkan, pemberitaan media massa kerap kali menyudutkan mereka.

“Sangat disayangkan, padahal wartawan itu harusnya membela hak-hak orang-orang seperti kami. Kami ini kaum yang termarjinalkan. Kecuali kami buat onar, itu baru tulis sesuai dengan kesalahan kami,” katanya.

Katanya lagi, anak-anak punk itu bukan gelandangan atau pengemis. Mereka mengamen untuk mendapatkan uang. Bahkan ada yang menjadi buruh sewaan demi mendapatkan uang yang halal.

“Kami hidup berpindah-pindah, meski kami punya rumah di tempat asal. Tapi sudah begini kehidupan kami, bebas dan merdeka. Dan itu adalah hak kami sebagai warga negara,” tegasnya.

Ia dan anak-anak punk yang berasal dari luar kota, akhirnya memilih meninggalkan Kota Gorontalo, siang tadi. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Kotamobagu dan Manado.

Sekadar diketahui, pada Jumat 24 Februari, personel kepolisian dari Polda Gorontalo sempat mengunjungi Kelurahan Limba B, untuk penertiban anak-anak punk yang berada di komplek Jl. Teuku Umar.

Selain dari personel kepolisian, camat dan perangkat pemerintah juga melakukan upaya penertiban terhadap komunitas anak-anak punk. Menurut mereka, keberadaan anak-anak punk sudah meresahkan masyarakat.

Dari penertiban, personel polisi berhasil menemukan dua orang yang diduga termasuk komunitas anak punk. Identitas kedua orang itu, Erick Manginsela (25) dan Angelina Sibi (18), asal Manado. Keduanya dibawa ke Mapolsek Kota Selatan untuk dilakukan pembinaan.

Apakah Keberadaan Komunitas Punk Dilarang?

Dikutip dari hukumonline.com, sebagai gaya hidup, punk tidak dilarang oleh hukum pidana. Pasal 505 KUHP hanya melarang hidup bergelandangan, karena bergelandangan merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Ada atau tidaknya tindak pidana lain yang menyertai, bergelandangan tetap tidak dibenarkan.

Demikian sebagian pendapat MK dalam putusan pengujian Pasal 505 KUHP terhadap UUD 1945. Ancaman kriminalisasi pelaku gelandangan dinilai Mahkamah sebagai batasan kebebasan yang diberikan negara, guna menjaga ketertiban umum. Pembatasan semacam itu dibenarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Seorang mahasiswa hukum dari Universitas Andalas Padang mempersoalkan Pasal 505 KUHP karena menilai gelandangan bukanlah perbuatan kriminal. Debbie Agustio Pratama, mahasiswa itu, meminta Mahkamah menguji konstitusionalitas Pasal 505 KUHP karena miris atas ancaman kriminalisasi orang yang menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng). Orang yang menggelandang dan mengemis tanpa mata pencarian jelas terancam sanksi tiga bulan kurungan.

Debbi berpendapat seharusnya negaralah yang menanggung beban fakir miskin, yang sebagian di antaranya terpaksa hidup menggelandang. Kewajiban negara itu jelas diatur Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Tetapi dalil Debbi itu dinilai Mahkamah tidak beralasan.

Menurut Mahkamah, pelarangan hidup bergelandangan, merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pelarangan hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara, sementara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara, yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara.

Manakala negara dengan kemampuan yang ada belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut, tidak dapat menjadi alasan untuk membolehkan warga negara hidup bergelandangan. Dengan demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan pembenar bagi siapa pun untuk melanggar hukum, bergelandangan, mengabaikan ketertiban umum, dengan alasan negara belum melaksanakan kewajibannya memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sebagai negara hukum, negara harus membangun sistem hukum, yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh aparat hukum.

Dengan pertimbangan itulah Mahkamah menolak permohonan Debbi. Tak ada satu pun hakim yang mengajukan pendapat berbeda. Namun putusan atas perkara ini baru dibacakan hampir setahun setelah permohonan diajukan. Tidak ada ahli atau saksi yang diajukan pemohon, pemerintah atau DPR.

Kembali ke anak-anak punk, orang-orang bergaya punk mudah ditemui di setiap kota. Mereka biasanya mengamen dan hidup nomaden dari satu kota ke kota lain, tapi bukan sebagai gelandangan. Banyak pula dari mereka yang sebenarnya menetap di satu kota, dan memiliki pekerjaan.

Dalam kaitan itulah, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi antara lain PP No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis. Regulasi itu sebenarnya dikhususkan bagi para gelandangan dan pengemis. 

Kristianto Galuwo
Sigidad. Duda berputri satu-satunya bernama Sigi. Sering sial seperti Donal Bebek, karena itu dirajahi tato Donal Bebek di lengan kanan sebagai segel anti sial. Suka sekali makan ayam bakar/goreng/santan apalagi yang dibumbui sejumput puisi. Bisa disapa di facebook: Kristianto Galuwo dan diterawang di blog Getah Semesta.
http://sigidad.blogspot.co.id/

One thought on “Anak-anak Punk Klarifikasi Pemberitaan Media Massa di Gorontalo

Leave a Reply

17 + one =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top