Apakah Karyawan Outsourcing Berhak Dapat THR?

ilustrasi. solopos.om
ilustrasi. solopos.om

DeGorontalo – Jelang Idul Fitri, tentu saja banyak buruh atau karyawan kontrak/outsourcing yang kerap bertanya, apakah mereka layak menerima THR. Bagi mereka yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan, apakah berhak mendapatkan THR juga?

Hak atas THR diberikan kepada pekerja berdasarkan masa kerja karyawan, bukan status pekerja. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Jadi, karyawan kontrak maupun outsourcing yang telah bekerja selama enam bulan itu berhak atas THR yang diberikan secara proporsional.

BACA JUGA:

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini:

Ketentuan THR Bagi Karyawan Kontrak

Hubungan kerja antara karyawan kontrak dengan pengusaha merupakan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) yang ketentuannya merujuk pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk.”

Jadi, PKWT atau kontrak hanya dapat dibuat (diperjanjikan) untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Pada dasarnya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) merupakan hak bagi semua pekerja/buruh dalam hubungan kerja, baik karyawan kontrak (PKWT) maupun karyawan dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Demikian antara lain yang dijelaskan oleh Umar Kasim dalam artikel Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak. Jadi, karyawan kontrak yang telah bekerja selama enam bulan juga berhak atas THR.

Ketentuan THR ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”).

Permenaker 6/2016 mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pemberian THR oleh pengusaha didasarkan atas masa kerja karyawan, bukan status kerja.

Bagi karyawan kontrak dengan masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan seperti dalam pertanyaan Anda, diberikan secara proporsional dengan rumus: Masa Kerja x 1 (satu) bulan upah. Jadi, karyawan kontrak yang telah bekerja selama enam bulan itu berhak atas THR sebesar (6 : 12) x upah satu bulan.

Walaupun THR pada dasarnya adalah hak semua pekerja termasuk pekerja kontrak, akan tetapi perlu diketahui bahwa status pekerja akan berdampak pada adanya perbedaan mengenai timbulnya hak THR terkait dengan jangka waktu saat terputusnya atau berakhirnya hubungan kerja, yakni:
a. Bagi seorang pekerja/buruh yang dipekerjakan melalui PKWTT dan terputus hubungan kerjanya (PHK) terhitung sejak 30 hari kalender sebelum Hari Raya Keagamaan, maka ia tetap berhak THR.[3] Maksudnya, jika hubungan kerjanya berakhir masih dalam jangka waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan (“hari H”), maka pekerja/buruh yang bersangkutan tetap berhak atas THR (secara normatif). Namun jika hubungan kerjanya berakhir lebih lama dari 30 hari kalender, maka hak atas THR dimaksud gugur.
b. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan melalui PKWT (kontrak), walau “kontrak” hubungan kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum Hari Raya Keagamaan, tetap tidak berhak THR. Artinya, bagi PKWT, tidak ada toleransi ketentuan mengenai batasan waktu 30 hari dimaksud. Pekerja/buruh melalui PKWT, hanya berhak atas THR jika benar-benar masih bekerja dalam hubungan kerja sampai pada “hari H” suatu Hari Raya Keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ketentuan THR Bagi Karyawan Outsourcing

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, khususnya UU Ketenagakerjaan, sebenarnya tidak dikenal adanya istilah outsourcing. Yang ada dalam UU Ketenagakerjaan adalah “penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain”, yang disebut dengan istilah alih daya (outsource).

Soal karyawan dengan sistem kerja outsourcing, pada intinya mereka adalah pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja (tidak dimaksudkan untuk pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi saat bekerja pada perusahaan pemberi kerja).

Seperti yang kami jelaskan di atas, hak atas THR diberikan kepada pekerja berdasarkan masa kerja karyawan. Jika ia telah bekerja selama satu bulan atau lebih, maka ia berhak atas THR. Dengan kata lain, pemberian THR didasarkan atas lamanya bekerja, bukan status pekerja, sekalipun karyawan outsourcing.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang saat itu (2014) dijabat oleh Muhaimin Iskandar dalam artikel Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Dapat THR yang kami akses dari laman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mengatakan bahwa pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap berhak menerima THR. Muhaimin menegaskan bahwa dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa yang berkewajiban membayar THR bagi pekerja outsourcing adalah perusahaan penyedia jasa pekerja. Ini karena hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja.

Sebagai contoh perhitungan THR, dapat Anda simak dalam artikel Dasar Perhitungan Besaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Sumber: hukumonline.com

SIGIDAD

Kristianto Galuwo
Sigidad. Duda berputri satu-satunya bernama Sigi. Sering sial seperti Donal Bebek, karena itu dirajahi tato Donal Bebek di lengan kanan sebagai segel anti sial. Suka sekali makan ayam bakar/goreng/santan apalagi yang dibumbui sejumput puisi. Bisa disapa di facebook: Kristianto Galuwo dan diterawang di blog Getah Semesta.
http://sigidad.blogspot.co.id/

Leave a Reply

nineteen − 16 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top