You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Bredel Majalah Lentera Langgar UU Pers Lagi Memalukan

Bredel Majalah Lentera Langgar UU Pers Lagi Memalukan

Cover Majalah Lentera milik Persma FISKOM UKSW yang dibredel (Persma.org)
Cover Majalah Lentera milik Persma FISKOM UKSW yang dibredel (Persma.org)

DEGORONTALO – Majalah Lentera terbitan 9 Oktober lalu milik Lembaga Pers Mahasiswa,  pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga disita kepolisian, juga dilarang oleh pihak kampus. Insiden ini dinilai memalukan karena mengekang kebebasan berpendapat serta melanggar UU Pers nomor 40 tahun 1999.

Lentera dibredel lantaran mengangkat tema tentang korban G30S di Salatiga dengan judul “Salatiga Kota Merah”. Karya jurnalistik mahasiswa berupa majalah tersebut kemudian sebagian didistribusikan ke masyarakat.

Dalam  diskusi publik bertajuk “ Menguak Tabir Pembredelan Majalah Lentera” yang di gagas oleh FAA PPMI dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di De’Resto  Café , Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Pusat, Minggu (25/10),  Bima Satria Putra, Pimpinan Redaksi Lentera menyampaikan kronologis penarikan majalah itu.

“Pada Ahad (16 Oktober 2015), Polres Salatiga memanggil tiga awak LPM Lentera. Diperiksa dari pagi hingga menjelang sore hari. Polisi meminta agar Majalah Lentera yang sudah diedarkan ditarik lagi untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Polisi juga bergerak melakukan penarikan majalah yang beredar di beberapa stand penjualan majalah tersebut, “ ujar Bima dalam diskusi publik tersebut.

Bima juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian mempersoalkan SIUP penerbitan Majalah mereka, “Kami ditanyai  izin penerbitan, adanya gambar palu arit dalam sampul majalah, dan kami di anggap meresahkan masyarakat Salatiga,“  kata Bima.

Terkait kejadian itu,  Iman D. Nugroho, Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam langkah Polres Salatiga yang sewenang-wenang memanggil awak media LPM Lentera. Apalagi, pemanggilan itu tak disertai dengan surat resmi pemanggilan.
“Ini bisa menjadi insiden memalukan ” ujar Iman melalui rilis yang dilayangkan kepada DeGorontalo.

Ia juga menilai bahwa dasar pemanggilan tidak memiliki landasan. “Jika yang di persoalkan adalah SIUP,  itu mindset lama,” katanya, “Ini bisa mencederai demokrasi. Kita bisa gugat balik kepolisian atas pelanggaran ini,‘ katanya.

Ia menegaskan Lentera adalah karya jurnalistik, meski diproduksi oleh pers mahasiswa. Polres sebagai penegak hukum harusnya mengerti produk pers dilindungi UU Pers. “Polres Salatiga tidak boleh menggunakan kewenangannya secara serampangan sehingga bisa mengancam dan memberangus kebebasan pers dan berekspresi yang dilindungi undang-undang,” ujar Iman.

Sementara Agung Sedayu, Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa (FAA PPMI) mendesak berbagai pihak yang telah melakukan pemberedelan Majalah Lentera, Polres Salatiga, Walikota Salatiga, Rektor UKSW dan Kodim, meminta maaf kepada Lentera secara terbuka.  ‘Kapolda Jateng dan Kapolri memberikan teguran kepada Polres Salatiga yang telah sewenang-wenang melakukan pemanggilan kepada mahasiswa anggota LPM Lentera,’ katanya.

Ia menilai LPM Lentera sudah melakukan proses peliputan melalui wawancara dengan narasumber, observasi untuk reportase hingga menggunakan dokumen dan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada pihak yang merasa keberatan atas liputan LPM Lentera maka bisa melakukan dialog dan diskusi.

“Kalaupun ada yang dianggap keliru atau salah oleh pihak-pihak tertentu maka bisa menyampaikan hak jawab atau ralat, bukan dengan cara menarik majalahnya,” katanya, “Ingat, laporan jurnalistik itu adalah usaha memperoleh kebenaran secara terus menerus,” jelas Agung Sedayu.

Kecaman juga datang dari Monic Reijkers, alumni UKSW Salatiga yang meminta kepada civitas akademika UKSW untuk memberikan perlindungan kepada awak LPM Lentera. “Rektor UKSW dan Dekan Fisikom harus memberikan perlindungan kepada mahasiswanya yang telah membuat karya untuk LPM Lentera. Liputan LPM Lentera harus diapresiasi dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, apa yang dilakukan LPM Lentera adalah bentuk penghargaan kepada Kemanusiaan,” tutur Monic.

Senada Nur Khoiron, Komisioner Komnas HAM juga menyampaikan, bahwa isu ‘65 memang menjadi isu yang sensitif. Setidaknya saat ini pihak Komnas HAM telah menerima beberapa pengaduan yang senada, “Penarikan ini menjadi insiden memalukan. Ada ketakutan yang berlebih terhadap isu ‘65. Ini bisa mencederai demokrasi,‘’ tutur Nur Khoiron.

 

REDAKSI 

(Visited 362 times, 2 visits today)

Leave a Reply

2 × 1 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top