Calon Pemimpin Gorontalo Harus Pantas Secara Hukum!

ILUSTRASI luc.edu
ILUSTRASI luc.edu

 

Oleh: Susanto Polamolo, S.H., M.H.
(Penggiat Tata Hukum. Direktur LP2K)

APABILA  ditilik sekali lagi riwayat perhelatan Pilkada di Provinsi Gorontalo, kita akan dapati sejumlah fakta, bahwa passion politik acapkali secara serampangan menabrak penegakkan hukum di gelanggang politik.

Kita dapat membuat daftar ihwal persoalan hukum yang melilit para elit politik Gorontalo sejauh ini. Tidak hanya mereka yang status hukumnya bermasalah, bebas melenggang aktif mengikuti proses Pilkada, tetapi juga mereka yang ada di dalam infrastruktur kekuasaan. Di antara mereka, tidak sedikit yang dililit misalnya kasus korupsi.

Bukan masa depan penegakkan hukum di Gorontalo yang saya khawatirkan, tetapi masa depan politiknya. Riwayat demikian niscaya menjadi tabiat generasi politik selanjutnya. Dan itu warisan riwayat yang buruk.

Saya melihat ada dua pemicu paling mendasar yang berkelindan satu dengan lainnya. Pertama, ihwal apa itu status hukum. Kedua, tumbukan penafsiran hukum KPU dan Bawaslu daerah kerap keluar dari koridor logika hukum.

Kelindan Tafsir Hukum dan Politik

Status hukum dalam perspektif pidana, bertingkat, dan terikat, mulai dari: penyidikan, penuntutan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan. Status hukum terpidana menentukan status sosial-politik seorang terpidana.
KUHP cukup terang mendudukan perkara itu meskipun secara terpisah, dari aturan umum, kejahatan (misdrijven), dan pelanggaran (overstredingen). Persoalannya terletak pada UU di luar KUHP yang tidak cukup terang memberi batasan. Orang mengabaikan penafsiran status hukum terpidana, menabraknya dengan tafsir politik-hukum UU.

Ambil contoh rekomendasi salah satu Calon Kada Bone Bolango, beberapa waktu lalu. Mantan Bupati, terpidana korupsi yang divonis 3,5 tahun penjara, yang akhirnya ditetapkan layak mengikuti Pilkada serentak 2015.

BACA JUGA: 

Rekomendasi Bawaslu menabrak dan mengabaikan substansi pasal yang dilanggar terpidana. Bagaimana bisa seorang yang masih berstatus menjalani hukuman direkomendasikan layak secara hukum? Bagaimana mungkin seorang terpidana dapat melengkapi syarat formal-materil Calon Kada?

Rekomendasi rupanya salah-kaprah berfokus pada definisi terpidana dan bebas bersyarat, di mana KUHP dianggap Bawaslu tidak cukup jelas. Saya kira justru Bawaslu yang tidak cermat memahami KUHP sebagai kitab norma. KUHP dan KUHAP jelas memposisikan terpidana. Apalagi terpidana yang dijatuhkan hukuman penjara (pasal 14 KUHP). Seluruh rangkaian hukuman harus diselesaikan, termasuk bebas bersyarat, status terpidana masih melekat. Itu sebabnya pelepasan bersyarat masih ditambahkan syarat umum dan khusus. “Bebas bersyarat” itu bukan “bebas murni”, di situ intinya.

Alas hukum Pilkada pada waktu itu (UU No. 8/2015) memang tidak sinkron dengan UU penyelenggaraan Pemilu, juga dengan KUHP-KUHAP. Sementara alas hukum Bawaslu sendiri (UU No. 15/2011), jelas tidak menempatkannya sebagai lembaga hukum yang memiliki kewenangan menentukan status hukum terpidana Ismet Mile. Lembaga ad hoc ini kewenangannya: merekomendasikan, dan menyerahkan kepada lembaga berwenang terkait apabila ada unsur-unsur pidana, di samping melaksanakan putusan pengadilan terhadap calon-calon yang bermasalah hukum.

Dalam kelindan posisi dan penafsiran Bawaslu itu, di seberang sebetulnya posisi KPU-RI sudah tepat dengan tidak merekomendasikan Ismet Mile. PKPU No. 12 tahun 2015 waktu itu cukup jelas substansinya untuk dijadikan pegangan oleh KPU Daerah, di samping merujuk KUHP-KUHAP sebagai a primary norm terkait kasus Ismet Mile.

Perubahan langkah terjadi saat konsultasi yang dilakukan KPU Bone Bolango: mulai dari Lapas, BAPAS Kemenkumham, Dirjend HAM Kemenkumham RI, dan juga merujuk Permen Humham No. 21/2013 mengenai pembebasan bersyarat.

Konsultasi ini sejatinya ialah langkah sekunder, primernya ialah alas hukum KPU, lalu KUHP-KUHAP, dan UU pemberantasan korupsi. Tak dinyana kemudian, sikap yang tadinya tidak merekomendasikan pada akhirnya berubah merekomendasikan. Di mana lebih banyak mempertimbangkan pendapat Kemenkumham, padahal ihwal status hukum merupakan kewenangan pengadilan.

Rekomendasi Cacat Hukum Niscaya Terulang

Tumbukan penafsiran yang berujung dikeluarkannya rekomendasi kepada Ismet Mile sungguh tidak membawa efek pencerahan hukum sama sekali terhadap penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Akan selalu ada tumbukan itu saya kira, jika tidak ada pemahaman hukum yang padu antara KPU dan Bawaslu Daerah.

Rekomendasi salah-kaprah terhadap status hukum Ismet Mile niscaya terulang kembali di musim Pilgub nanti.

Ihwal status hukum incumbent, Rusli Habibie misalnya. Lebih banyak unsur penafsiran politis ketimbang hukum. Para pengamat partikular dengan entengnya mengatakan soal simpang siurnya status hukum sang petahana. Darimana dasar logika itu? Status hukum yang telah mendapatkan putusan hukum mulai dari PN, PT, hingga Kasasi, bagaimana bisa dikatakan simpang siur? Para pengamat yang juga merangkap politisi menyangka putusan pengadilan seperti putusan politik.

Padahal putusan hukum pengadilan dari tingkat bawah sampai atas, semuanya memiliki kekuatan hukum tetap. Penjelasannya lihat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 22/2002, yang telah dirubah dengan UU No. 5/2010. Lihat juga penjelasan di KUHAP tentang apa itu putusan pengadilan.

Yang disambar dengan naïf oleh para pengamat ialah menabrak pengertian putusan “terbukti bersalah”. Dalam hukum: hanya ada dua jenis putusan yang utama, yakni dinyatakan terbukti bersalah, atau dinyatakan bebas murni dari semua tuntutan. Kasus incumbent terbukti secara “sah melakukan tindak pidana”. Maka, sejak dibacakannya putusan tersebut, seorang terpidana terikat dan dibatasi hak juga kewajibanya, kemerdekaan status sosial-politiknya, sampai hukuman tuntas dijalani. Status incumbent dengan adanya putusan Kasasi, maka, jelas sudah posisi status hukumnya.

Persis di situ, ada tiga hal penting yang wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh KPUD dan Bawaslu Daerah nanti untuk menghindari tumbukan penafsiran.

Pertama, harus dipahami bahwa sepanjang tidak ada upaya hukum (untuk banding dan Kasasi) semua putusan pengadilan mulai dari PN, PT, hingga MA memiliki kekuatan hukum tetap. Semua putusan pengadilan harus segera dieksekusi, termasuk Kasasi, walaupun ada upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dari pihak yang berperkara (lihat penjelasan dalam UU No. 3/2009 tentang MA. Lihat juga KUHAP).

Kedua, terkait Putusan Kasasi (PK) Rusli Habibie, sifatnya mengoreksi dan memperbaiki putusan PT—yang sebelumnya memperbaiki putusan PN. Amar putusan Kasasi memutuskan Rusli Habibie “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”. Sebagaimana dalam dakwaan primer, putusan kasasi menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Memang dalam amar putusan disebutkan bahwa pidana penjara tidak perlu dijalani, pertimbangan hakim sesuai ketentuan pasal 14a KUHP. Yang juga artinya, jenis hukuman Rusli Habibie ialah “pidana percobaan bersyarat”, terhitung sejak dibacakannya putusan, sampai selesai masa satu tahun, status hukum Rusli adalah terpidana. “Pidana percobaan bersyarat” berbeda dengan “pembebasan bersyarat”, status terpidana ini yang perlu digarisbawahi dengan tebal baik oleh KPUD dan Bawaslu Daerah ketika tahapan Pilgub dimulai. Putusan Kasasi tersebut harus menjadi acuan KPUD-Bawaslu Daerah dalam menetapkan Calon Kada yang layak status hukumnya.

Ketiga, KPUD dan Bawaslu Daerah juga harus memahami betul mana keputusan dan peraturan yang sifatnya regeling dan beschikking, serta mana tetapan/vonnis. Mana status terpidana, dan mana status dibebaskan dari semua tuntutan pidana (murni). Di samping itu, ihwal kewenangan KPUD-Bawaslu Daerah penting dipahami sebagai kewenangan politik-hukum tentang penyelenggaraan Pilkada, bukan kewenangan hukum. Itu sebabnya, pemilahan unsur-unsur pidana di dalam sengketa Pilkada diserahkan kepada instansi hukum terkait.

Demikian halnya dengan status terpidana seseorang yang merupakan wilayah hukum pengadilan, seorang terpidana sebelum dinyatakan “bebas murni” ia masih berstatus sebagai terpidana, baik itu hukumannya pidana percobaan bersyarat, maupun bebas bersyarat. Jika KPUD-Bawaslu Daerah keluar dari koridor kewenangannya, maka, langkah-langkah tersebut harus dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Sebab ada instansi hukum dan kewenangannya yang dilangkahi.

KPUD-Bawaslu Daerah Wajib berpegang teguh pada dasar hukum (UUD 1945), alas hukum (UU) masing-masing, seturut dengan Peraturan Teknisnya (baik yang sedang digarap maupun yang sudah disahkan). Berikut, UU No. 15/2011 tentang Pemilu. UU No. 10/2016 tentang Pilgub, Bupati/Walikota. UU ini terang menyebutkan kaidah-kaidah formil-materiil syarat Calon Kada (terkhusus soal status terpidana). KPUD-Bawaslu Daerah tidak perlu repot ribut soal tafsir.

UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian KUHP-KUHAP sepaket dengan UU No. 3/2009 tentang MA. Juga UU No. 9/2004 tentang peradilan TUN. Sejumlah yurisprudensi terkait pidana percobaan bersyarat, pembebasan bersyarat, dan jenis-jenis hukuman lain yang dapat memicu perbedaan tafsir di Pilgub nanti penting untuk dipelajari KPUD-Bawaslu Daerah. Seturut dengannya pendapat-pendapat para ahli yang kredibel dan kompeten di bidang keilmuan pidana.

Di samping itu, rangkaian diskursus terbuka secara akademik/umum tentang penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan gerakan sadar hukum, perlu dihelat baik oleh KPUD maupun Bawaslu sebelum Pilgub dimulai. Dengan begitu ada satu-dua langkah maju dalam mencegah anomali-anomali politik dalam penyelenggaraan Pilgub.

Pilgub Momen Melek Hukum

Pilgub Gorontalo kali ini, saya kira berada dalam situasi yang sangat terbuka, di tengah arus informasi yang begitu cepat. Beberapa kandidat calon telah memulai serangkaian langkah-langkah taktis. Begitu pun dengan partai-partai politik yang mulai berhitung dengan formasi pasangan calon.

Semua taktik dan format masih lentur untuk ditata lagi. Masih lentur untuk dikonsolidasikan lagi. Regenerasi kempimpinan politik masih sangat terbuka. Momen baik untuk memilih pemimpin ini sudah sepatutnya dijalankan dalam suasana yang selain demokratis, juga sebagai momen bagi seluruh masyarakat Gorontalo dan elitnya untuk membudayakan gerakan sadar hukum. paling tidak gerakan sadar hukum ini dulu yang diawali oleh setiap orang Gorontalo di momen-momen Pilkada.

Inilah momen dari untuk menyudahi “cara-cara lama”. Momen untuk mendirikan suatu bangunan baru, yang paling tidak bangunan baru itu merujuk pada pencapaian-pencapaian peradaban Gorontalo di masa lalu dalam memilih pemimpin. Dalam suasana gerakan sadar hukum di momen inilah kita bangun Gorontalo Baru yang memberikan tempat luas bagi hukum. Bukankah selain Adat dan Kitabullah, hukum salah satu sendi utama Gorontalo? Jika iya, mari kita mulai merawat dan menghidupinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Leave a Reply

1 × two =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top