Catatan Kebebasan dari Bangkok

Peserta training Data Journalism dan Media Community di Bangkok, 10-13 Juli 2017. (Foto courtesy CFI/Prachatai)

DeGorontalo – Pyay Kyaw Myint adalah seorang fotografer. Memulai karir sejak 2002 silam, dia lantas jatuh cinta pada foto dokumenter. Salah satu karya yang dipamerkannya pada kami, adalah rangkaian foto tentang orang-orang Rohingya.

Myint berhasil mendokumentasikan ragam ekspresi intim dari etnis minoritas Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar. Dokumentasi foto dibuat ketika orang-orang Rohingya itu bercengkrama via skype dengan handai taulan mereka, yang telah mengungsi ke berbagai negara.

Ada seorang istri, malu malu memenuhi keinginan suaminya yang ingin sekali menciumnya. Ada adegan seorang anak menangih janji hadiah sepeda pada ayahnya, jika dia dapat ranking sekolah. Deretan gambar diselingi keterangan foto itu membuat kita lupa sesaat, bahwa sesungguhnya adegan percakapan domestik itu terjadi bersamaan dengan tercabik-cabiknya kemanusiaan. Ketika etnis Rohingya masih diburu dan dibunuh oleh militer setempat.

Myint, yang sama sekali bukan keturunan Rohingya, bersama komunitas Yangon Photo Festival (YPF) aktif bergerilya menggelar pameran foto di ruang-ruang publik.

Lewat fotografi, dia gencar membela kemanusiaan dan segala hak asasinya. Tak peduli apa agama dan etnisnya.

Di lain kesempatan, Nghia “Effy” Nguyen, curhat betapa dia kangen berat dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Sudah 4 tahun ini, Video Blogger asal Vietnam ini tidak bisa pulang kampung. Dia dicekal oleh negaranya sendiri. Itu gara-gara dia rajin mengkritik rezim yang berkuasa melalui video blognya. Keluarganya diancam dibunuh.

Pria 22 tahun ini kini menetap di Philipina sembari menyelesaikan studinya. Dia bertahan hidup dari beasiswa dan sokongan teman-temannya.

Organisasi Reporters Sans Frontières (RSF) atau Jurnalis Tanpa Batas yang bermarkas di Paris, tahun ini menyatakan Vietnam (bersama China) adalah penjara terbesar dunia bagi para jurnalis  dan blogger.

Dua potong cerita terhidang di depan saya, ketika mengikuti kongkow bareng sekitar 37 jurnalis dan aktivis media terpilih se Asia Tenggara, di Bangkok, Thailand. 10-13 Juli 2017 lalu.

Kesempatan emas ini, bermula ketika sebuah pengumuman singkat disebar di jejaring Facebook oleh Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani Amri. Isinya, sebuah open call bagi jurnalis dan aktivis media yang berminat mengikuti training jurnalisme data dan media komunitas untuk skala Asia Tenggara. Iseng bercampur serius, saya pun mengisi aplikasi dan melengkapi pelbagai syarat. Eh, lolos.

Saya mewakili DeGorontalo.co, media alternatif yang saya dirikan bersama sejumlah kawan sesama jurnalis di Gorontalo bertahun lalu.

Selain saya, ada empat partisipan lainnya dari Indonesia. Mereka adalah Anton Muhajir, jurnalis lepas dan pengelola situs media komunitas Bale Bengong yang berbasis di Bali. Berikutnya Wisnu T Hanggoro, mantan manajer program Southeast Assian Press Alliance (SEAPA) yang kini mendirikan the Tamborae Institute, sebuah lembaga yang mempromosikan kebebasan pers. Kedua sosok ini sudah lama saya kenal. Kami pernah bersama dalam beberapa forum. Kami sama-satu payung: anggota AJI.

Sedang dua rekan lainnya adalah sosok perempuan tangguh dan senantiasa gembira , yakni Farida Infirohah, Sekjen Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) yang bermukim di Jombang. Terakhir adalah Yune Ainur, seorang pewarta warga yang aktif di media komunitas Noong, Bandung.

Acara bertajuk 4M Asia Project: “Southeast Asian Community Media Future Issues and Chalenges”  ini diselenggarakan oleh atas Canal France Internasional, sebuah lembaga donor milik pemerintah Perancis, Prachatai sebuah koran daring (online) Thailand dan didukung oleh Asialyst, sebuah media berita dan analisis di Perancis yang berfokus pada isu-isu Asia.

BACA:

Banyak hal tercurah dalam pertemuan itu. Secara umum, masing-masing peserta menceritakan bagaimana aktivitasnya bersama media komunitas, apa saja kendala, tantangannya. Dalam ruangan pertemuan hotel yang dingin, mengalirlah tuturan hangat dari pelbagai belahan Asia Tenggara.

Peserta yang hadir juga cukup beragam. Baik dari segi platform media, isu yang digeluti, juga usia. Forum ini dihadiri professor yang tekun hingga anak muda gaul yang kritis. Dari pegiat perempuan, aktivis buruh hingga yang bertampang dukun seperti saya.

Presentasi dan diskusi mengalir selama empat hari. Pagi sampai sore. Menggunakan Bahasa Inggris sesuai lidah dan logat negara masing-masing. Sesi ini dipandu dengan baik oleh Joris Zylberman, pendiri dan pemimpin redaksi Asialyst. Joris dibantu oleh Chiranuch “Jiew” Premchaiporn dari Prachatai. Keduanya gesit mengoper pelantang (microphone) pada setiap peserta. Terutama saat diskusi berlangsung seru dan ping pong.

Jiew adalah jurnalis perempuan pemberani dari Thailand. Dia sempat diancam hukuman 50 tahun penjara. Namun akhirnya dia “hanya” mendekam di balik jeruji selama delapan bulan. Itu hanya gara- gara dia terlambat menghapus kolom komentar yang dianggap menyerang kerajaan, pada sebuah artikel yang dipublikasikan di Prachatai.

Pada 2012 silam, Jiew dinobatkan sebagai 150 perempuan pemberani di dunia versi majalah Newsweek. Dia juga mendapat penghargaan Hellman/Hammet Award dari Human Right Watch.

Jieew (memegang pelantang) tengah memandu sesi World Cafe, yakni identifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi masing-masing aktivis media. (DG/Syam Terrajana)

Kondisi kebebasan pers dan berespresi di Thailand memang sedang merosot jatuh, terutama pasca kudeta militer 2014 silam. Baru-baru ini, seorang aktivis dijebloskan ke penjara hanya karena membagikan sebuah berita berisi profil kerajaan di Facebook.

Indonesia kerap disebut -sebut sepanjang  sesi, sebagai teladan yang baik perihal kebebasan pers dan berekspresi. Begitu juga kerja-kerja AJI yang setia mengawal isu ini.

Namun Pak Wisnu (demikian saya menyapa pria paruh baya humoris ini) mengingatkan, masih ada regulasi Indonesia yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi. Dia menyebut UU Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) nomor 11 tahun 2008. Begitu juga UU pornografi nomor 44 tahun 2008. Pada kedua UU itu, bertebaran pasal karet. Bisa digunakan seenaknya untuk menjerat seseorang.

***

“ Aku sering dirisak oleh warga internet lantaran kerap membicarakan hal -hal tabu di masyarakat, seks, feminisme, hak-hak perempuan, mereka bahkan mengancam hendak membunuhku, tapi aku terus bersuara,” ujar Catherine Harry, pada saya di jeda rehat.

Sembari menyeruput kopi panas di luar ruangan, Vlogger modis dari Kamboja itu menceritakan pada saya, bagaimana berbahayanya mengumbar pendapat pribadi di internet. Hal yang kurang lebih sama berlakunya di Indonesia.

Sebelumnya di dalam forum, Anton Muhajir, jurnalis lepas yang juga aktivis Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), juga sempat menceritakan bagaimana undang-undang ITE di Indonesia memberangus kebebasan berekspresi berpendapat. Tak terkecuali perempuan. Saya kutipkan catatan SAFENET di sini.

“Selang disahkannya UU ITE sejak 2008 silam hingga tahun 2016, ada 33 perempuan dari 179 aduan cybercrimes yang pernah diajukan ke polisi dari tahun 2008 sampai 2016. Beberapa nama yang kita kenal, seperti Prita Mulyasari di tahun 2009, Florence Sihombing dan Ervani Emihandayani di tahun 2015.

Di Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017 , SAFENET mengangkat 4 perempuan yang dikriminalisasi ekspresinya dengan UU ITE. Sekalipun apa yang mereka sampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran hukum. Tapi mereka “terpaksa” menjalani hari-hari yang berat di berbagai tahapan proses, mulai dari penyelidikan hingga menunggu putusan hakim.

Meski sering dirujuk sebagai teladan oleh komunitas Asia Tenggara, Indeks kebebasan pers di Indonesia pada 2017 ternyata masih berwarna merah. Buruk. Pada 2017, indeks kebebasan pers Indonesia berada di peringkat 124 dari 180 negara.

Indeks Kebebasan Pers Dunia ini dikeluarkan Reporters Sans Frontières (RSF), sebuah organisasi nirlaba internasional sejak 2002. Dalam Indeks 2017, Indonesia naik enam tingkat dibanding April 2016 lalu yang berada di posisi 130 dari 180 negara.

Di depan komunitas pers dunia pada helatan World Press Freedom Day (WPFD) di Jakarta,Mei 2017 lalu, Presiden Jokowi dengan bangga mengucapkan selamat datang di Indonesia, rumah jurnalisme paling bebas. Namun dalam forum dunia itu, Jokowi sama sekali tak menyinggung bahwa tiga hari jelang WPFD, tiga jurnalis televisi di Papua diancam akan dibunuh, ketika hendak meliput sidang sengketa Pilkada Tolikara.

Bahkan bertepatan dilangsungkannya WPFD, Yance Wenda, jurnalis Tabloidjubi.com dan Koran Jubi,Papua, disiksa aparat Polres Jayapura. Yance dituduh bagian dari demontran Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Itu adalah organisasi sipil Papua yang kerap dicap separatis. Padahal Yance ada disana untuk meliput. Meski sudah mengaku jurnalis, dia tetap dipukuli.

RSF mencatat selama 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak memenuhi janji selama kampanye untuk menjaga kebebasan pers dan informasi. Rapor merah Indonesia terutama terganjal kebebasan pers di Provinsi Papua. Papua hingga kini adalah tanah yang haram diinjak oleh jurnalis asing.

Pengalaman selama hampir lima hari di Bangkok, tidak hanya membuat saya menemukan banyak teman baru. Tapi juga memperkaya perspektif . Sebagai jurnalis arus utama yang juga aktif mengelola media alternatif seperti DeGorontalo. Ternyata kami tidak sendiri, mengawal kebebasan pers dan berekspresi. (*)

 

SYAM TERRAJANA

Syam Terrajana
Lahir dan tinggal di Gorontalo setelah berkelana di berbagai kota. Membagi waktunya untuk menulis, membaca,melukis dan bepergian. Sesekali menyanyi jika suara sedang bagus. Dapat dihubungi di syam.terrajana2@gmail.com.

Leave a Reply

one × four =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top