Film Dokumenter “Gorontalo Baik” Diputar Perdana di Gorontalo

DEGORONTALO - Film bertajuk “Gorontalo Baik” di-launching di Gorontalo pada Sabtu, 26 Agustus 2017 kemarin. Film dokumenter ini, diproduksi Watchdoc dan merupakan film ke-8 dari rangkaian perjalanan keliling Indonesia oleh tim Ekspedisi Indonesia Biru, Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz. Film ini menggambarkan kearifan dua orang perempuan Gorontalo, yang satu berprofesi

Simalakama Pelantikan Gubernur Gorontalo

Oleh : Yakop A.R Mahmud, S.H (Mahasiswa asal Gorontalo. Sedang menempuh studi  Pascasarjana Hukum Universitas Trisakti) PERHELATAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2017-2022 memang telah berakhir pasca ditetapkan dan dilantiknya Pasangan Petahana Drs. Rusli Habibie M.AP – Dr. Drs. Idris Rahim, MM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Namun hal ini

AJI Mengkritik Keputusan Pemerintah untuk Membubarkan HTI

DeGorontalo - Pemerintah akan melakukan tindakan keras terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menempuh upaya hukum untuk membubarkannya. Rencana pemerintah itu disampaikan dalam siaran pers oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Senin, 8 Mei 2017. HTI merupakan badan hukum yang tercatat di Kementerian Hukum dan

Besok, 1.500 Masyarakat Marind Akan Segel Kantor DPRD Merauke

DeGorontalo - Besok, Senin, 9 Januari 2017, rencananya 1.500 masyarakat Marind akan melakukan aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke. Aksi itu dilakukan setelah tidak ada respon dari dewan maupun pemerintah, terkait penyelesaian ganti rugi tanah yang belum dilakukan sampai sekarang. Tokoh masyarakat Marind, Hendrikus Hengky Ndiken, dalam

Terkait HAM Papua, Berikut Sembilan Rekomendasi PBB untuk Indonesia

DeGorontalo - April dan Mei 2017 mendatang, Universal Periodic Review (UPR) sesi ketiga digelar setelah sesi sebelumnya berlangsung pada 2012 lalu. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan dinilai oleh negara-negara anggota PBB lainnya, terkait situasi penegakan HAM. Universal Periodic Review (UPR) adalah proses yang melibatkan review catatan hak asasi

Top