You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Gelap-Terang Kisah Pancasila – Bagian I (Oleh.Susanto Polamolo*)

Gelap-Terang Kisah Pancasila – Bagian I (Oleh.Susanto Polamolo*)

Ilustrasi (tempo.co)
Ilustrasi (tempo.co)

“Akhirnya marilah kita selalu berpegang teguh pada tiga pokok pengertian Pancasila, ialah (1) Pancasila sebagai pemerasan kesatuan jiwa Indonesia; (2) Pancasila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan wilayah Indonesia; (3) Pancasila sebagai weltanschauung bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional dan internasional (Soekarno; Camkan Pancasila, 1 Juni 1964)

Ingatan (memory) dan sejarah (history), begitu tipis perbedaannya. Itu sebabnya, keduanya kerap berkelindan satu dengan lainnya. Ingatan disebut sejarah, dan sejarah disebut ingatan. Seringnya pertukaran tempat ini terjadi, menyebabkan tidak hanya ingatan harus dikonstruksi kembali, tetapi juga sejarah harus dimaknai. Diberi makna terus menerus. Karena hanya dengan mencacah memory saja misalnya, history sebuah bangsa bisa berantakan. Pun halnya mendistorsi sejarah dengan menunjuk pada sejarah yang lain (the others), memory akan teronggok. Bahkan menjadi nirguna sama sekali.

Keadaan seperti itu pernah dan sedang dialami Pancasila, pasca petaka 1965, dalam suatu perebutan wacana, dan diskursus. Polemik diawali oleh penafsiran kembali seputar lahirnya Pancasila, karena alasan kebingungan-kebingungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (confusion of minds) seputar proses tersebut.

Darimana menyisirnya?

Bermula dari terbentuknya sebuah Panitia untuk mengklarifikasi bagaimana sebenarnya proses seputar lahirnya Pancasila. Panitia Lima, yang terdiri dari Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Maramis, Mr. Sunario, dan A.G. Pringgodigdo, dibantu oleh dua Sekretaris, Imam Pratignyo dan Surowo Abdul Manap.

Panitia ini ditugaskan melakukan pembahasan serius seputar lahirnya Pancasila, dengan harapan agar dikemudian tidak ada lagi penafsiran-penafsiran dan atau klaim-klaim yang sepihak. Tetapi sejarah berkata lain, karena selanjutnya diskursus dimenangkan sepihak, menjadi mutlak-tunggal dalam pemerintahan Orde Baru. Bahkan potensial berlanjut.

Rapat Panitia Lima, tertanggal 18 Februari 1975 di Jakarta. Di Swiss tertanggal tanggal 18 Maret 1975, berdasarkan tanda tangan Maramis dalam risalah rapat yang dikirimkan, kala itu ia tak bisa ikut bersidang bersama rekan Panitia Lima lain. Setelah diperiksa Maramis dan dibubuhi tandatangannya, risalah tersebut dikirimkan kembali ke tanah air dan disampaikan pula kepada Presiden Suharto. Delegasi dipimpin Jenderal Soerono, tertanggal 23 Juni 1975. Delegasi diterima langsung oleh Presiden Suharto, dan menyatakan antara lain; akan menyampaikan “Uraian Pancasila” Panitia Lima itu kepada MPR hasil Pemilu 1977 (?).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1978, risalah rapat “Uraian Pancasila” Panitia Lima diterbitkan dengan judul yang sama, oleh penerbit MUTIARA Jakarta. Agar dapat di ketahui oleh khalayak bagaimana jalannya pikiran-pikiran tentang Pancasila, proses kelahirannya, dan terutama keotentikan pemidatonya. Rupanya, meskipun klarifikasi seputar sejarah lahirnya Pancasila telah dipublikasikan, tapi polemik terus berlangsung. Malah kian tajam.

Tercatat berlangsung di kuartal ketiga tahun 1981, bermula dari terbitnya buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, karangan Nugroho Notosusanto. Dalam bukunya itu Nugroho menyimpulkan secara sepihak; bahwa Bung Karno bukanlah satu-satunya penggali Pancasila. Di samping Bung Karno, sebelumnya ada Yamin dan Soepomo yang juga penggali utama Pancasila (?).

Konklusi Nugoroho ini didasarkan pada rujukan yang dianggapnya primer, yakni buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang disusun Muh. Yamin, buku yang terbit tahun 1959. Tak pelak, tanggapan bertubi-tubi dari berbagai kalangan mengemuka. Tokoh-tokoh seperti R. Nalenan dari Lembaga Penelitian Sejarah Nasional Univ. 17 Agustus. Drs. Abdurrahman Surjomihardjo, dari Leknas//LIPI.

Tak ketinggalan, Roeslan Abdulgani, serta reaksi keras nan politis yang muncul dalam bentuk Deklarasi Pancasila yang dikeluarkan Lembaga Soekarno-Hatta tertanggal 17 Agustus tahun 1981. Polemik ini, diulas Tempo; No. 26, 27, 29, 30, dan 31 Tahun XI, di penghujung tahun 1981.

Tanggapan-tanggapan kritis di atas, selain menyoal metodologi penulisan sejarah Nugroho, juga menyoal keotentikan naskah yang disusun Muh. Yamin. Di mana, naskah ini sebetulnya telah dikritisi oleh Panitia Lima, dan dinyatakan tidak otentik, terutama karena pidato Yamin tertanggal 29 Mei 1945 dalam naskah tersebut terkesan “disulap”, bahkan “Yamin licik”, begitu penegasan Hatta dalam rapat.

Dalam upaya menjajaki problem otentifikasi itu, lalu pada tahun 1991, A.B. Kusuma dengan biaya sendiri melakukan penelusuran Pringgodigdo Archief yang legendaris, yang oleh Yusril Ihza Mahendra diakui sebagai salah satu data otentik. Informasi mengenai mengenai dokumen tersebut juga disebutkan di dalam buku J.C.T Simorangkir “Penetapan UUD dilihat Dari Hukum Tata Negara”. Maka, dokumen itu pun segera ditelusuri A.B. Kusuma, hingga ke pusat-pusat arsip di Belanda, seperti di Algemeen Rijksarchief (ARA) Den Haag, dan materi-materi terkait di Rijsk Instituut voor Oolos documentatie (RIOD) Amsterdam.

Ternyata dokumen tersebut telah dikembalikan pada tahun 1989, ke Arsip Nasional Indonesia tanpa ada pemberitaan resmi dari pemerintah Indonesia. Setelah dilacak, dokumen itu memang ada. Di antaranya juga terdapat Bundel Risalah BPUPK-PPKI yang dinyatakan hilang. Dokumen itu, secara tidak disengaja ditemukan oleh seorang karyawan Arsip Nasional di tahun 1990 ketika diminta membantu merapikan perpustakaan Mangkunegoro oleh B.R.A. Satuti, putri dari Mangkunegoro VIII, yang merupakan menantu dari M. Yamin. Di mana setelah M. Yamin meninggal, semua arsip dan manuskrip dibawa ke Surakarta, termasuk Risalah yang dinyatakan hilang tersimpan di situ, yang akhirnya dibawa kembali ke Arsip Nasional.

Adakah ini suatu kebetulan?

Tentu itu bukan kebetulan, arsip-arsip yang dipegang Yamin, khsususnya yang disimpan dalam perpusatakaan pribadinya, berakhir dijual ke Pertamina oleh anaknya.

Adakah itu tepat?

Kembali ke usaha A.B. Kusuma. Setelah menemukan dokumen-dokumen yang dicari, sumber-sumber tersebut, lalu oleh A.B. Kusuma dipublis tahun 1993-1994. Dari sumber-sumber itulah Risalah BPUPKI-PPKI edisi ketiga (1995) yang disusun oleh Sekretariat Negara merujuknya, hingga edisi terakhir 1998, meskipun masih tampak kekurangan di sana-sini. Usaha A.B. Kusuma tidak berhenti di situ, ia terbitkan sebuah buku Lahirnya UUD 1945; Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, yang diterbitkan oleh Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 2004 silam.

Secara lebih detail bukunya ini membahas bagian per bagian penting dari sejarah Pancasila yang dimanipulir dalam buku Nugroho, maupun Yamin.
Tenggelam dalam Kuasa-Ideologi dan Ideologi-Kuasa Seluruh polemik gelap-terang Pancasila, dan temuan-temuan yang tersaji jika diikuti, maka, kredibilitas Nugroho sebagai pewarta sejarah, dengan demikian menjadi diragukan.

Bersisian dengannya, Yamin sebagai perawi, menjadi kehilangan daya hidup sejarahnya. Ia semacam serangkaian andil yang turut serta membolak-balikkan sejarah seputar Pancasila. Ekskursifnya sederhana, Nugroho memahami usulan azas, atau usulan seputar sistem ketatanegaraaan sama seperti usulan tentang Pancasila. Jadi, siapapun yang mengusulkannya, dapat dianggap sebagai penggali Pancasila. Tak jauh berbeda dengan Yamin, yang mencampur-adukkan beginsel dan dasar dalam pidatonya 29 Mei yang kontroversial itu.

Padahal kita tahu, Yamin merupakan salah satu orang kepercayaan Soekarno, bahkan Soekarnolah yang mengendorse Yamin, mempercayakan kepadanya tugas-tugas penting.

Bagian gelap dan kontroversial berkelindan persis dalam narasinya dan narasi Nugroho yang oleh A.B. Kusuma dikonstruksi lalu disebutkan beberapa hal yang membuat buku tersebut jauh dari otentik. Seperti misalnya ia-Yamin di sela oleh Wakil Ketua BPUPK Radjiman dalam sidang tertanggal 29 Mei, sebanyak empat kali, karena penjelasan Yamin dianggap tidak substansial. “Saya rasa tuan [Yamin] menyimpang dari apa yang dimaksudkan,” demikian tegas Radjiman.

Berikut dalam bukunya, Yamin juga mengklaim bahwa ia menyodorkan lampiran rancangan UUD yang dirancang olehnya sendiri, “dua hari yang lampau”, tulisnya dalam buku tersebut. Padahal dua hari yang lampau itu, belum ada Sidang. Baru seremonial formal pembukaan Sidang, dan sambutan-sambutan. Anehnya, lampiran yang dimaksud Yamin tidak pernah ada.

Sampai di titik ini, kita perlu mengajukan pertanyaan kembali, apakah semua persoalan sejarah di Indonesia ini adalah politik? Jika benar, maka, sejarah adalah milik penguasa. Diskursus tentangnya hanyalah milik penguasa. Tetapi apabila ia bisa kita diskursuskan dengan keilmuan, maka, Pancasila tentu tidak sekadar pembahasan tolak-tarik ideologis, dan segala irisannya itu.

Tidak berlebihan jika dikatakan kita sudah terlampau jauh. Dan jalan yang kita tempuh adalah membangun sejarah politik, sejarah kekuasaan yang ideologis, lagi mutlak-tunggal. Ini tak hanya di era Orde Baru, tetapi di Ordo Reformasi. Bahkan ia lebih jauh ditafsirkan, disebut “Pilar”, beruntungnya MK berhasil menyelamatkannya kembali. Namun, ia masih tetap ideologi pasca putusan MK itu. Artinya, masih ada tarikan yang sama.

Di sini kita perlu ajukan pertanyaan, apakah Pancasila sejak awal adalah ideologi? Bagaimana dengan istilah weltanschaaung, dasar filosofi bernegara? Apakah kita memahami ideologi dan dasar negara dua hal yang sama? Lalu di mana terang Pancasila jika demikian adanya? Bukankah ideologi dan dasar dua hal berbeda?

Usaha untuk menjernihkan kembali proses seputar lahirnya Pancasila, sepertinya akan mustahil, apabila jalan yang kita tempuh adalah ideologi kuasa dan kuasa-ideologi. Persoalan bukan lagi terletak pada siapa penggali Pancasila, tetapi siapa berkuasa, maka, dia yang berhak menafsirkannya. Ini bagian yang perlu dipugar, dan penting untuk dikontekstualisasi.

Tapi, bagaimana bisa jika sejarahnya saja masih gelap?

Generasi reformasi konstitusi ini barangkali sudah lupa pesan Penjelasan UUD 1945 yang dihapus mereka ketika proses amandemen 1999-2002 lalu.

“Berhubung dengan itu, jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah” (Penjelasan UUD 1945).
*Penulis adalah periset Lembaga Penelitian dan Pengkajian Konstitusi-LP2K

(Visited 694 times, 4 visits today)

Leave a Reply

eight − three =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top