You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Gelap-Terang Kisah Pancasila – Bagian II (Oleh:Susanto Polamolo*)

Gelap-Terang Kisah Pancasila – Bagian II (Oleh:Susanto Polamolo*)

Ilustrasi (tempo.co)
Ilustrasi (tempo.co)

Sejarah kerap tampak seperti lipatan-lipatan masa lalu. Kadang di dalam lipatan tersebut terdapat sobekan-sobekan. Itu tak jauh berbeda dengan hukum sebetulnya. Bagian mana yang paling retak dari suatu negara? jawabannya hanya ada dua bagian paling utama, yaitu sejarah dan hukum.

Di Indonesia, setidaknya dua bagian ini retaknya nyaris bersamaan. Membuhul ke dalam lipatan-lipatan. Seperti salah satunya dalam lipatan historisitas Pancasila.

Di bagian I tulisan saya sebelumnya (BACA: Gelap Terang Kisah Pancasila – Bagian I)  jika diikuti, telah cukup terang di situ awal Pancasila dimanipulir oleh kuasa yang memenangkan diskursus. Sebagai kelanjutannya tulisan Bagian ke II ini saya susun, untuk kembali menenun obyektifitas yang selama ini bercabiran.

Pidato Soekarno 1 Juni Sebagai Rujukan Primer. Polemik mengenai historisitas Pancasila, tak lain merupakan megaproyek desukarnoisasi. Segala ingatan tentang Bung Karno harus dihapus, terutama mengenai Pancasila yang dipidatokannya pada 1 Juni 1945. Caranya dengan mengorbankan M. Yamin, hingga Soepomo.

Suatu usaha yang picik, dangkal, lagi nirguna. Apalagi terlibat jauh dalam polemik itu, sungguh sama nirguna-nya.

Memang jika disisir kembali sejarah, kontribusi Bung Karno begitu signifikan. Dimulai dari Sidang BPUPK (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) tahap Pertama, yang berlangsung selama empat hari; 29, 30, 31 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di mana di tanggal 1 Juni itulah Bung Karno mempidatokan Pancasila, lima dasar negara, sebagai jawaban dari Pertanyaan Ketua BPUPK, Radjiman.

Bung Karno dalam pidatonya, dengan terang menyebutkan belum ada satupun yang menjawab pertanyaan Ketua BPUPK soal dasar negara.
Berikut kutipannya:

Maaf beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah—dalam bahasa Belanda—“philosofische gronslag” daripada Indonesia merdeka. Philosofische gronslag itulah fundamen, filsafat, fikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

Saya kira lewat kutipan di atas, mestinya polemik mengenai M. Yamin, selesai di sini.

Adapun lima dasar negara yang diusulkan Bung Karno di antaranya: Sila Pertama, Kebangsaan. Sila Kedua, Internasionalisme. Sila Ketiga, Dasar Mufakat, Dasar Perwakilan, Dasar Permusyawaratan. Sila Keempat, Kesejahteraan Sosial. Kelima, ke-Tuhanan yang Berkebudayaan.

Pidato Bung Karno menjadi yang terakhir dalam Sidang tahap Pertama BPUPK. Setelahnya, sidang memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil [Panitia ini ditugaskan untuk bekerja di masa reses] dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara, yang sekiranya dapat disetujui, baik oleh golongan Kebangsaan maupun golongan Islam.

Pancasila diputuskan sebagai bahan rujukan primer merumuskan dasar negara, yang dapat disetujui oleh semua pihak. Karena pidato Bung Karno 1 Juni itu barulah disepakati secara aklamasi. Tugas ini harus diselesaikan oleh Panitia Kecil pada Sidang tahap Kedua BPUPK. Panitia Kecil yang dibentuk secara resmi oleh BPUPK terdiri dari 8 orang, yaitu, Soekarno (Ketua), Hatta, Yamin, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan Wachid Hasjim.

Proses dari Aklamasi ke Modus Vivendi

Bertepatan dengan masa reses BPUPK, pada tanggal 18-21 Juni 1945, diselenggarakan Sidang Chuo Sang In ke-VIII. Sidang ini digunakan Bung Karno untuk berkonsolidasi. Mengumpulkan usul-usul dari para anggota BPUPK yang kebetulan juga merupakan anggota Chuo Sang In.

Sidang diprakarsai oleh Bung Karno selaku Ketua Panitia Kecil. Sidang mengundang 47 orang anggota Chuo Sang In. Tetapi yang hadir hanya 38 orang, 9 orang tidak hadir. 47 orang itu adalah gabungan dari 32 orang anggota BPUPK yang merangkap anggota Chuo sang In – dan 15 anggota BPUPK yang bukan anggota Chuo Sang In- Jadi, 38 orang yang hadir adalah keanggotaan gabungan.

Pertemuan yang diprakarsai oleh Panitia Kecil ini begitu penting. Sayangnya, sering dilewatkan begitu saja dalam studi Hukum Tata Negara.
Konsolidasi yang berlangsung sejak tanggal 18-21 Juni 1945 bertempat di Kantor Besar Jawa Hokokai, Kantor Soekarno [bukan di gedung BPUPK], dan baru berhasil merumuskan kesepakatan di tanggal 22 Juni 1945 di Jl. Pegangsaan Timur, No. 56.

Kesepakatan (atau lebih sering disebut kompromi antar dua kubu, golongan Kebangsaan dan golongan Islam) melalui kepanitiaan yang dibentuk khusus—boleh disebut subkomisi Panitia 8—yang dikenal sebagai Panitia 9.

Komposisi Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno (Ketua), Hatta, Yamin, Maramis, Wachid Hasyim, Soebardjo, Kahar Muzakkir, Abikoesno, dan Agoes Salim. Panitia 9 ini khusus dibentuk dengan maksud mencari modus vivendi antara dua kubu yang bersitegang kala itu.

Yang paling penting untuk dicatat di sini ialah: kerja Panitia 8 adalah mengumpulkan usulan-usulan mengenai dasar negara selama masa reses. Berpatokan kepada lima dasar (Pancasila), tidak mutlak berdasarkan urutan, melainkan dikategorikan-dikelompokkan. Tercatat usulan yang masuk—sebagaimana laporan Bung Karno dalam Sidang tahap Kedua BPUPK, berlangsung 10-17 Juli 1945—dalam 12 kategori. Usulan yang paling banyak ialah dasar negara, 28 orang pengusul, dan usulan mengenai kemerdekaan secepatnya, yakni 26 orang.

Catatan penting berikutnya, usulan-usulan yang masuk selanjutnya akan disusun dalam suatu rancangan hukum dasar—yang kemudian menjadi Preambule UUD 1945]—dalam tugas tersebut lalu dibentuklah subkomisi, Panitia 9 untuk mengerjakannya.

Di masa reses, selain kerja-kerja Panitia 8 dan Panitia 9, atau tepatnya tanggal 15 Juni 1945 [7 hari sebelum hukum dasar/Preambule disusun].
Beberapa anggota BPUPK yang terdiri dari, Hoesein Djajadiningrat, Soepomo, Soewandi, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo Kartohadikoeseomo, dan Soebardjo, tercatat menyampaikan Rancangan UUD Sementara kepada Zimukyokutyo BPUPK, namun tanpa melalui Panitia 8 yang diketuai Soekarno, sehingga ini dianggap di luar prosedur [tidak diterima].

Adapun hasil kerja Panitia 9 berupa rancangan hukum dasar, yang di dalamnya terdapat dasar negara. Oleh Bung Karno disebut “Preambule-Mukaddimah-Pembukaan”, oleh Yamin disebut “Jakarta Charter”, oleh Sukiman disebut “Gentlement’s Agreements”.

Hasil kerja Panitia 9 itu belakangan kemudian diframing menjadi superior sebagai “Jakarta Charter/Piagam Jakarta” oleh para sejarawan Orde Baru, dalam rangka proyek desukarnoisasi. Bahkan telah dimulai polemiknya sejak rebut-ribut soal Konstituante menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Polemik yang sebetulnya terjebak pada penamaan/istilah semata, tanpa sedikitpun menginsyafi proses penting jalan kesepakatan, kompromi, memberi dan menerima antar golongan yang diwakili oleh Panitia 9.

Jika diperiksa lagi lebih serius, hasil kerja Panitia 9 itu lebih tepat disebut sebagai rancangan hukum dasar, yang di dalamnya tercantum dasar negara dalam pengertian philosopische gronslag yakni Pancasila, di mana secara redasional telah diperhalus, agar dapat diterima semua pihak. Yang sebelumnya bersitegang baik di dalam rapat Chuo Sang In+BPUPK hingga di Panitia 9.

Simpulnya sederhana sebetulnya, namun kerap dipelintir. Pidato laporan Bung Karno si Sidang tahap Kedua BPUPK sangat terang menunjukkan jawaban atas polemik yang dibuat-buat ini. Sebagai Ketua Panitia 8, mandat formalnya itu digunakannya untuk kemudian membentuk Panitia 9 yang secara format lebih seimbang antara golongan Kebangsaan dan Islam. Jadi, secara formal, Panitia 9 tidak memiliki standing-formaliteit karena sifatnya sub-komisi. Sehingga hasil kerja itu tetap diserahkan kepada Panitia 8 untuk selanjutnya dilaporkan dalam Sidang tahap Kedua BPUPK.

Bung Karno dalam pidato laporannya—dapat dibaca dalam notulen baik dalam buku Risalah terbitan Sekretariat Negara-1998, dan notulen dalam buku A.B. Kusuma—dengan terang mengemukakan: “Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat, jikalau formaliteit tidak sesuai dengan dinamiknya sejarah harus dirobah formaliteit itu; harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.” Ia lalu menjelaskan hasil kerja Panitia 9, nama rumusan hasil kerja itu, dan sifatnya sebagai usul, agar segera ditindaklanjuti.

Sebenarnya adalah kesukaran mula-mula antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhanawa ta’ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetujuan…Panitia 9 orang inilah telah berhasil baik, sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna untuk mendapatkan satu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.

Modus, persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambule hukum dasar, yang rancangan ini dipersembahkan sekarang oleh Panitia Kecil pada sidang sekarang ini, sebagai usul.

[t]uan-tuan yang terhormat, paduka tuan Kaityo yang termulia, rancangan preambule yang diusulkan oleh Panitia Kecil Penyelidik usul-usul. Di dalam preambule itu ternyatalah sebagai saya katakana tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dadanya sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyuunbi Tyoosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan Syari’at Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; susunan peri kemanusiaan masuk di dalamnya; perwakilan permufakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu Panitia Kecil Penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.

Apabila diikuti maksud Bung Karno dalam laporannya. Maka, meskipun tidak memiliki standing-formaliteit, namun, Panitia 9 dan hasil kerjanya memiliki arti yang signifikan karena telah diterima oleh panitia formal (Panitia 8).

Belakangan, sebagaimana tercantum dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Panitia 9 dan hasil kerjanya mendapatkan pengakuan lebih, yakni kedudukan hukum, yang sifatnya historis-yuridis. Dengan demikian, rancangan hukum dasar/Preambule yang di dalamnya terdapat Pancasila, masih merupakan usulan di Sidang tahap Kedua BPUPK. Masih menunggu proses dalam sidang untuk ditetapkan.

Setiap alur, sungguh masih dapat ditelusuri kembali, dipugar lagi pembacaannya, jika sejarah masih dapat diberi arti lebih sekadar tentang kekuasaan. Kronik hingga awal Sidang BPUPK tahap Kedua memperlihatkan banyak potongan yang tidak utuh dapat dipertemukan kembali.
Potongan-potongan yang umumnya digunakan untuk mendelegitimasi Soekarno, dan orisinalitas latar belakang Pancasila, sejauh yang terlihat memang tak lebih dari sekadar studi pragmatis yang mencabik fakta dengan subyektivisme-inferior.

Perpaduan menarik bukan?

Di situlah persoalannya saya kira. Sebelum pembacaan ulang kita lanjutkan, tidak berlebihan jika menginsyafi hal ini. Sejarah memang lentur dibaca dari sudut pandang manapun. Tetapi, bukankah tidak setiap sudut pandang tepat? Lipatan, potongan, dan terutama sobekan sejarah, sejauh kita memandang tak lain merupakan bentuk lain dari kebingunan dan kekacauan kesadaran. Begitulah cara sebagian besar orang Indonesia mengkonstruksi sejarahnya.

“…[k]arena dibingungakan oleh kekacauan antara obyek dan isi mental, orang lupa bahwa obyek-obyek yang kita sadari bukan berada dalam kesadaran seperti di dalam sebuah kotak, sehingga bisa ditemukan dan diambil di dalamnya…”
(Edmund Husserl).

Sambilegi, 10 Desember 2015

*Penulis adalah Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Konstitusi-LP2K

(Visited 349 times, 4 visits today)

Leave a Reply

twenty − 14 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top