You are here
Home > Mantra > Hilangnya Pengamalan Sila Kedua Pancasila oleh Pemda Kabupaten Gorontalo

Hilangnya Pengamalan Sila Kedua Pancasila oleh Pemda Kabupaten Gorontalo

 

 

 

Lokasi HGU NO. 3/Tabongo,Batudaa seluas 15.4 Ha. dok. Dahlan Pido

Oleh: Dahlan Pido, SH., MH (Praktisi Hukum/Advokat/PH Pemilik HGU No. 3)

Bahwa setiap Penyelenggara Negara (Pemerintah) harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik dan beradab, seperti mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk, melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama, melakukan sesuatu dengan jujur dan kompetisi yang  sehat, meperhatikan kehidupan yang layak antar sesame serta melakukan kerja sama dengan iktikad baik dan tidak curang.

Namun hal ini hilang dalam penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Gorontalo dalam kasus Hak milik tanah  (HGU NO. 3/Tabongo, Batudaa, seluas 15.4 Ha) yang diduga jadi permainan oknum (HH anggota DPRD Kab. Gorontalo) untuk kepentingan pribadinya yang setiap kampanye digunakan untuk kemenangannya karena lokasi HGU No. 3 tersebut dekat dari rumah kediamannya.

HH sebagai Wakil Rakyat yang dipercaya Masyarakat sangat rasial mengatakan jangan membela bukan orang Gorontalo, apakah ini pernyataan dari orang yang disebut yang terhormat, dan oknum ini selalu bertameng di Polda dan Kodim Gorontalo karena di lokasi itu akan dibangun RS Polri dan Kodim 1304, dan mengganggap tanah itu tidak bertuan/terlantar, padahal sampai saat ini nama Sertifikat dan pembayaran PBB masih dilakukan oleh ahli waris Tress Ranti yakni Silvester Ompi.

Kami sebagai kuasa hukum telah beberapa kali untuk mediasi tentang kasus ini dengan Kanwil BPN Gorontalo dan BPN Kab. Gorontalo sejak Bupati masih dijabat oleh David Bobihoe yang memberi disposisi ke Asisten 1, namun sampai jabatan Bupati Nelson Pomlingo saat ini, dan sebagai kuasa hukum sudah 3 kali bertemu tetapi juga tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya, termasuk bertemu Wakil Gubernur dan Gubernur Gorontalo.

Padahal aturan tentang tanah HGU itu jelas diatur oleh peraturan yang ada, seperti pada pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2010 yang berbunyi dalam ayat (2), Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, apabila merupakan sebagian hamparan yang ditelantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.

(3) Untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan peralihan Hak Guna Usaha yang ditentukan oleh pasal 16, PP No. 40/1996, dalam ayat (2) mengatur Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara: a. Jual beli; b. Tukar menukar; c. Penyertaan modal; d. Hibah; e. Pewarisan. Pada ayat (3) Peralihan Hak Guna Usaha harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

Dalam ayat (6) Peralihan Hak Guna Usaha karena warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Hapusnya Hak Guna Usaha, dalam Pasal 17 ayat (1) karena : a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya; b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :

1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;

2) adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; dan e. ditelantarkan.

Bahwa pada pasal 18 UU No..UU/1960 menyebutkan bahwa, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut tata cara yang diatur dengan Undang-undang. Informasi dari anggota legislatif periode anggota DPRD Kab. Gorontalo yang lalu, menyebutkan bahkan kasus HGU No. 3 ini sudah diputuskan anggaran pemberian ganti rugi, tapi hal itu entah kemana ???

Terbukti dan tidak terbantahkan, bahwa dalam kasus HGU No. 3/Tanbongo-Batudaa, Kab. Gorontalo, unsur yang diatur dalam PP maupun UU, yang disebutkan sebagai Tanah Milik Negara belum terpenuhi karena tanah tersebut dipelihara,, ada tanaman kelapa, pisang dan jagung, sampai setiap tahun melakukan kewajiban kepada negara dengan membayar Pajak (PBB sampai 2017) dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Gorontalo No. 285/01.2/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 HGU No. 3/Tabongo ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kantor Cabang Diknas, Puskes, KUA Kec. Tabongo seluas 3 Ha, namun belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tanah sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, sehingga penggunaan tanah oleh siapapun sebagai sarana umum dan pembangunan harus dilakukan melalui penyerahan secara sukarela dari ex pemilik HGU atau ahli warisnya dengan memperhatikan hak-hak keperdataan dari pemilik HGU No.3 dengan adanya ganti rugi yang layak.

Namun fakta yang ada, mediasi dan iktikad baik pemilik HGU tidak mendapat sambutan Pemda Kab. Gorontalo, dan ini merupakan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004, Jo UU No, 30 tahun 2014 tentang azas-azas pemerintahan yang baik, seperti adanya kepastian hukum, ketidakberpihakan dan kecermatan, keterbukaan serta pelayanan yang baik.(*)

 

(Visited 216 times, 31 visits today)

Leave a Reply

eight − 3 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top