You are here
Home > Berita Pilihan Editor > HTI: Varian Konservatif dan Ekstrim Fundamental

HTI: Varian Konservatif dan Ekstrim Fundamental

Ilustrasi (Detik.com)

Oleh: Susanto Polamolo*

*Penulis adalah Abna’ Al-Khairaat, Peneliti HAM, Konstitusi dan Sejarah Ketatanegaraan.

                                                           “Indonesia Wathanunal Aziz
                                                            Almahbub baina qulubina
                                                            Hubbul wathan minal iman.”
(Habib Idrus bin Salim Al Jufri)

 

KALAU  kita mencari teladan tentang tertib sosial-politik dalam Islam awal, maka terobosan kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabiyullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam lewat Piagam Madinah merupakan preseden utama yang harus dirujuk. Piagam Madinah, disebut juga sebagai: The Constitution of Medina, The Fisrt Constitution, Charter, Agreement, Treaty, dan Al-shahifah.

Piagam Madinah adalah sejenis Regnum Pactum: konsensus civil society pada waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah (Yastrib). Piagam perjanjian (622 M) ini berisi 47 Pasal yang mengikat tiga belas kelompok komunitas (termasuk kaum Muhajirin dan Ansar). Belum ada satu bentuk pemerintahan, atau negara agama, pactum tertulis itu dibuat antara lain untuk menertibkan ragam suku dimana umat Islam menjadi bagian di dalamnya.

Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad lebih berperan aktif sebagai pemimpin umat Islam, dalam konteks khalifah yang fokus pada tertib sosial juga tertib politik. Bila dihubungkan dengan sistem pemerintahan dalam konteks khilafah, pada waktu itu belum ada pemerintahan. Sebagai gantinya, persamaan, persaudaraan, keadilan, dan musyawarah menjadi inti pelaksanaan daripada Piagam Madinah.

Nabi Muhammad meninggal (632 M) tanpa menciptakan suatu mekanisme pemilihan penggantinya. Berbekal tradisi musyawarah yang diwariskan Nabi Muhammad, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh empat orang sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali (Al-Khulafa Al-Rasyidin 632-661 M) lewat mekanisme musyawarah dan pemilihan. Dan kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayyah (661-750 M), Dinasti Bani Abbasiah (750-1258 M); berikut tiga imperium besar Islam zaman pertengahan (abad ke-16) di tengah sekian banyak kesultanan yakni Daulat Utsmaniyah (Sunni), Daulat Safawiyah (Syi’ah), dan Daulat Moghul (Sunni).

Di level praktik, semua sistem pemerintahan Islam di atas diperkembangkan berbeda-beda menerobos hingga separuh dunia. Ia berjalan beriringan dengan faksionalisasi, partikularisme kesukuan, polarisasi, dengan varian yang sangat beragam mencakup mazhab (Fiqh) dan pemikiran politik-hukum Islam (mencakup juga Sufi).

BACA JUGA:

Pasca meninggalnya Nabi Muhammad, ijtihad memang berkembang sedemikian rupa: dari kiri, kanan, tengah; dari moderat, konservatif hingga ekstrim-fundamentalis.

Bermula dari oposisi dan pembunuhan tiga khalifah setelah Abu Bakar, berimplikasi hingga ke oposisi Aisyah berikut Muawiyah terhadap Syi’ah-Ali, disusul pemisahan diri oleh kelompok Khawarij.

Konflik pun berlanjut hingga ke tataran pemikiran, aliran Jabariyah dan Qadariyah misalnya, yang masing-masing digunakan oleh Dinasti Umayah dan Abbasiah untuk saling menegaskan. Qadariyah mengalami pergeseran ke aliran Mu’tazilah, menyebabkan beberapa ulama keluar dari aliran ini, salah satunya Abu Hasan Al Asy’ari yang mengambil jalan “pemurnian” secara terbuka menyatakan pahamnya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau umumnya disebut Sunni. Ulama terkemuka yang senafas dengan paham ini antara lain Abu Mansyur Al Maturidi.

Di samping juga sumbangan yang sangat penting oleh Imam Mazhab maupun Hadits, pula sumbangan pemikiran politik Islam antara lain dari Ibnu Abi Rabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Menyusul sumbangan gerakan pemikiran revivalis, reformasi, nasionalisme, konstitusionalisme, moderat, konservatis sampai fundamentalisme-ekstrim hingga peradaban Islam mengalami perubahan total setelah perang Dunia I, dan terus berimplikasi jauh hingga hari ini.

Di antaranya tercatat: Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi); Shah Wali Allah (India); di Afrika ada Utsman dan Fodio (Nigeria Utara) berikut Sanusi (Lybia) serta Al Mahdi (Sudan). Tercatat juga Jamaluddin Al Afghani; Muhammd Abduh; lalu Ahmad Khan dan gerakan Aligarh di India; Rashid Ridha; Ahmad Lutfhi Al Sayyid, Thaha Hussain, Ali Abdul Raziq; kemudian Shakib Arsalan, Sati Al Huzri, dan Abdurrahman A Bazzaz; Lalu ada juga Muhammad Ali dan Abdul Kalam Azad di India; Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah (Muslim League); Sayyid Abul Hassan Ali Nadwi dan Maula Abul ‘Ala Al Maududi (Jamaah Islami); Abdul Kalam Azad; periode selanjutnya tercatat Hasan al Bana (Ikhwanul Muslimin) dan Sayid Qutub sampai dengan Husain Haikal, dsb.

Demikian halnya dengan sistem pemerintahan, atau ketatanegaraan Islam, yang telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu: baik sebagai alienasi terhadap Barat, maupun sebagai asimilasi antara dunia Islam dengan Barat. Secara signifikan misalnya dimulai sejak konstitusi Utsmaniyah pertama diberlakukan oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1876, lalu setelah kalah dalam perang Dunia I merestorasi diri menjadi negara nasional di bawah komando Mustafa Kemal.

Di Arab setelah perang Dunia ke-II Muhammad bin Saud mengambil alih kepemimpinan, hingga kini tetap dilanjutkan keluarga Saud berdasarkan konstitusi. Tak jauh dengan perkembangan yang terjadi di Pakistan sejak konstitusi dirumuskan tahun 1956 (lalu dirubah menjadi konstitusi 1962) di samping menghadapi soal-soal identitas dan ideologi nasional di samping menghadapi persoalan Ahmadiyah. Di Iran juga tercatat revolusi konstitusional (1905). India pula mengalami hal yang sama. Berikut juga Mesir sebagaimana tercermin dalam konstitusi 1956, dsb.

Kini mayoritas negara Islam baik yang berakar dari Sunni maupun Syi’ah menggunakan konstitusi, tanpa meninggalkan hukum Islam di dalam sistem hukum dan peradilannya, baik perdata maupun pidana. Gelombang evolusi masih terus berlangsung secara menyeluruh di negara-negara Islam maupun yang berpenduduk mayoritas Islam. Sekali lagi dengan varian sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang beragam (baik yang berakar dari Sunni maupun Syi’ah)

Apa artinya semua fakta di atas itu, dengan perbincangan mengenai khilafah yang belakangan ini menjadi topik hangat di Indonesia pasca dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia—HTI?

Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu digarisbawahi terlebih dahulu: metode doktrin yang dilakukan oleh HTI memasukan unsur Salaf untuk menunjang konsep khilafah yang diusungnya menyebabkan kecenderungan sebagian umat Islam Indonesia terhadap gerakan. Sesungguhnya, ini bukan fenomena religius-politik baru dalam dunia Islam.

Hizbut Tahrir berarti pembebasan, didirikan oleh seorang ulama Sunni, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani pada 1953 di Al-Quds/Yerusalem. Hizbut Tahrir dideklarasi sebagai partai politik transnasional—meski permohonannya sebagai partai politik tidak mendapatkan legalitas dari otoritas Yordania saat itu.

Yordan-lah negara pertama yang mengeluarkan larangan terhadap organisasi ini di tahun yang sama setelah deklarasi, 1953. Kemudian disusul oleh 12 negara Islam, dan baru saja ketambahan satu, Indonesia (2017) melalui UU No. 2/2017 (awalnya Perppu).

Gerakan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir memang bukan fenomena baru. Sebagai varian konservatif dan ekstrim-fundamental (segi pemikiran dan praktik), menunjukkan gerakan ini tak jauh berbeda dengan dengan sejumlah gerakan yang pernah tercatat dalam sejarah Islam, yang memiliki kecenderungan varian ekstrim. Ada yang menolak cara berpikir ra’yi, ijma; ada yang membatasi ijtihad, ada pula yang melonggarkan ijtihad; hingga kritik keras soal taqlid buta dsb. Sebagian besar dari varian tersebut menunjukkan jalan pikiran yang berbeda dan tajam satu sama lain untuk kembali kepada kemurnian Qur’an dan Sunnah.

Misalnya, tarekat yang didirikan oleh Muhammad Ali bin Al Sanusi (1787-1859), atau dikenal sebagai Tarekat Sanusiyah (Libya). Di Sudan ada Muhammd Ahmad (1848-1885) oposisi Utsmaniyah, dia bahkan mengatagorikannya sebagai kafir. Seperti juga Ahmad Baralawi (India) serta Usman-Fodio di Nigeria yang menyerukan teokrasi. Abad 18-19 rata-rata dipenuhi gerakan-gerakan semacam ini karena satu fakta kausal: kemerosotan pemerintahan Islam di satu sisi, di sisi lainnya kolonialisme Eropa sekaligus kristenisasi, sampai awal abad ke-20 yang meluas dari Maroko hingga Indonesia.

Gerakan seperti ini tidak memilih jalur revivalis, reformis maupun Pan-Islam. Kebanyakan mengasosiasi diri ke dalam gerakan jihad. Ada yang tegas menolak konsep nasionalisme. Melanjutkan khilafah tetapi dengan jalan restorasi, dsb. Sebagai varian, garis Salaf-Khilafah juga berbeda-beda, pasca Perang Dunia I—utamanya setelah gerakan Salaf-Wahabi oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792).

Misalnya yang diusung Rashid Ridha (1865-1935). Bahkan Ridha mengambil posisi berseberangan dari gurunya, Muhammad Abduh (1849-1905).

Garis Salaf-Khilafah yang ditarik Rashid Ridha itu cukup berbeda pula dengan garis Muhammad Ali (1878-1931) dan Abdul Kalam Azad (1888-1958) di India. Gerakan keduanya secara politik mampu menghimpun kekuatan masa, juga sedikit lunak dengan membangun aliansi—tidak sejalan dengan Muslim League—dengan Perserikatan Ulama India dan Indian National Congress pimpinan Mahatma Gandhi.

Garis Muhammad Ali dan Abdul Kalam Azad ini secara politik mirip dengan garis Salaf-Khilafah Syaikh an-Nabhani (1909-1977) pendiri Hizbut Tahrir, yang mengusung pembentukan organisasi politik (kepartaian) yang bersifat trans-nasional—meskipun sama-sama menyerukan Pan-Islam namun ia berbeda tajam dengan konsep Pan-Islam Jamaluddin al-Afghani (1838 M-1897 M).

Fenomena gerakan khilafah pernah memuncak pada 1926, Al Azhar menyelenggarakan kongres soal khilafah sebagai respon atas krisis sistem pemerintahan Islam setelah Perang Dunia I, juga disebabkan oleh karya-karya Rashid Ridha tentang khilafah dan karya yang berseberangan dengan Ridha yang ditulis oleh Ali Abdul Raziq (1888-1966).

Namun kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan signifikan. Kongres itu memperlihatkan kenyataan bahwa apa yang ditulis Ali Abdul Raziq tepat. Fusi varian pemikiran dan gerakan serta kekuasaan politik dalam Islam mustahil diwujudkan. (Fakta ini yang kemudian secara tidak langsung menginspirasi penciptaan konflik terus-menerus di Timur Tengah hingga kini.)

Yang membuat gerakan ini sulit terterima di pelbagai negara ialah karena konsep Pan Islam-transnasional gerakan khilafah Hizbut Tahrir mengambil garis perbedaan yang ekstrim terhadap golongan Islam lain apalagi golongan di luar Islam. Gerakan ini tidak mengenal negara, tanah-air, revivalisme hingga nasionalisme. Cenderung konservatif dalam pemikiran, dan ekstrim-fundamentalis dalam gerakan. Alienasi tidak hanya dilakukan kepada kelompok Islam lain yang dianggap menyimpang bahkan dikatagorikan kafir, tetapi juga secara terang-terangan menyerukan pergantian khilafah terhadap rezim yang sah dalam sebuah negara. Seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia—HTI.

HTI bahkan tak mampu memetik hikmah dari sejarah Islam di Indonesia, pula tak mampu mengembangkan dan memodifikasi konsepnya: pemikiran dan gerakan ini tak mampu lebih baik dari apa yang pernah dirintis oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, hingga M. Natsir; atau dari garis pendidikan, Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan, hingga Habib Idrus bin Salim Al Jufri, dsb. Sehingga konsep Salaf-Khilafah HTI tidak menunjukkan sesuatu yang baru selain gerakan taqlid buta lagi romantik belaka.

Jika HTI ingin mendirikan sistem pemerintahan Islam di Indonesia dalam konteks khilafah, maka, HTI sebagai gerakan religius-politik paling tidak harus melakukan tiga hal: pertama, mengharmonisasi diri dengan UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya; kedua, mengharmonisasi diri dengan adat-istiadat, struktur dan kultur, masyarakat Indonesia; ketiga, belajar mendidik umat lewat jalur pendidikan seperti yang dirintis Muhammadiyah, NU, atau Al-Khairaat.

Namun, bila tak ingin melalui semua jalur itu, maka, ada satu jalur lagi, yakni perang. Perang menghadapi TNI-Polri, juga umat Islam lain, dan umat agama lain.

HTI dan semua gerakan Salaf-Khilafah di Indonesia harus mencatat bahwa: negara ini juga didirikan di atas ikhtiar para ulama perintis kemerdekaan dan perumus UUD 1945, di atas ijtihad mengharmonisasi politik dengan agama; negara ini tidak didirikan di atas petualangan-petualangan religius apalagi di atas pemberontakan. Sebagaimana jalan yang dipilih oleh mereka para pemberontak: DI/TII, atau Kahar Muzakkar; oleh Komunis; dan sejumlah gerakan disintegrasi seperti Andi Azis, RMS, PRRI/Permesta, GAM, hingga OPM.(*)

(Visited 204 times, 3 visits today)
Syam Terrajana

Lahir dan tinggal di Gorontalo setelah berkelana di berbagai kota. Membagi waktunya untuk menulis, membaca,melukis dan bepergian. Sesekali menyanyi jika suara sedang bagus. Dapat dihubungi di syam.terrajana2@gmail.com.

Leave a Reply

16 + five =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top