You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Di Bawah Imajinasi Korupsi..

Di Bawah Imajinasi Korupsi..

Susanto Polamolo (dok.penulis)

Oleh. Susanto Polamolo
(Peneliti dan Penggiat Ilmu Hukum Tata Negara)

“Laws are spider webs; they hold the weak and delicate who are cought in their meshes, but are torn in pieces by the rich and powerful…”

Kiranya maksim hukum di atas cukup tepat melukiskan kecemasan kita. Kecemasan yang menghantui kita belakangan ini, sejak reformasi digulirkan, dimana perilaku koruptif menjadi momok yang paling mengkhawatirkan. Mulai dari korupsi perorangan hingga partai politik; dari kelompok hingga institusional; di negara ini, lengkap. Selengkap sistem hukum kita, kepolisian, kejaksaan, dan yang terbaru kita bakal punya Densus Tipikor (suatu isyarat culas tentang tidak dibutuhkannya lagi KPK, sebagaimana juga sikap yang ditunjukkan Pansus KPK sejauh ini).

Kita bisa saja berharap lebih, tapi jangan muluk-muluk. Lagipula, gonta-ganti lembaga itu bukan jawaban atas persoalan. Sebab yang kita hadapi bukan hanya kendala UU yang kurang lengkap memberi porsi kewenangan, yang kita hadapi lebih dari itu.

Apa mungkin ini soal kesadaran yang boyak? Tetapi kesadaran tentang apa? Sesuatu yang ekstrapolatif dapat diajukan di sini, dalam konteks Indonesia modern: pertama, tentang problematika rasionalisasi kekuasaan; kedua, tentang transformasi masyarakat modern. Silang surup kedua soal ini dengan perilaku koruptif tak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya.

Pada soal yang pertama, bila ditempatkan secara kontekstual maupun historis, struktur kekuasaan di Indonesia berkorelasi dengan sistem sosial feodal yang gagal mengalami evolusi sistem ekonominya (tidak bergerak ke “kanan”, tidak juga ke “kiri”).

Dalam bentangan demikian, hubungan-hubungan kekuasaan dikonsolidasikan tidak semata melalui jalur politik, akan tetapi juga faktor kepemilikan sarana produksi, teknologi, dan jaringan kekerabatan, serta akses terhadap cendekiawan. Ini menciptakan suatu rasionalisasi kekuasaan yang partikular.

Dalam rasio yang demikian, perilaku koruptif terbentuk, dibentuk, dan diwariskan melalui kombinasi jejaring kepentingan puak partikular antar mereka yang status ekonominya determinan, mereka yang status politiknya dominan, mereka yang memiliki privilese dan prestise dalam sistem sosial feodal. Kombinasi inilah yang membuat perilaku koruptif di Indonesia tidak linear, tapi tidak acak, struktural, laten, juga mewabah.

Karenanya, perilaku koruptif bisa berasal dari birokrat kaya, politisi pas-pasan, pengusaha besar, kepala desa, kerabat kepala daerah, pegawai kementerian, pejabat eselon, dsb. Siapa saja yang terlibat dalam persekutuan kombinasi jejaring partikularisme bisa tiba-tiba berubah menjadi “penjahat kerah putih”. Dalam tautologi itu moralitas menjadi gamang untuk ditilik, terguncang, dan patah arang. Perilaku koruptif seperti gelap yang datang menyergap: kadung “gelap hati”, “gelap pikiran”, lalu kalap, kesadaran lenyap.

BACA JUGA: 

Kembali, mungkinkah dengan mengubah kesadaran, perilaku korup dapat diatasi? Apa mungkin kesadaran yang boyak dapat diubah?

Masalahnya tidak sesederhana itu. Pada soal yang kedua, bila dalil dialektika historis dapat dipakai di sini, sistem sosial feodal di Indonesia yang mengalami transformasi mula-mula akan berbenturan dengan hirearki. Tradisi feodal seturut dengan transendensi agama-agama akan mengalami goncangan hebat.

Keadaan berubah, dengannya kesadaran baru datang dalam bentuk sistem sosial kapitalisme dimana sebagian besar dari sendi kehidupan dipandu oleh kompas kapitalisme. Kesadaran dikuasai, dikendalikan, dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk bisa kembali “tersadarkan”.

Hirearki di dalam masyarakat menjadi lebih agresif, dan ekspansif, sebagai konsekuensi logis dari transformasi masyarakat modern—di samping menjadi lebih terbuka. Yang terpukul kemudian adalah etika, etos, hingga iman, itu syarat utama untuk menerima transformasi: tunduk, terbuka, dan menyimpang.

Persis di situ, tidak hanya tenaga kerja, tanah, dsb, yang disebut komoditas, perilaku koruptif juga merupakan komoditi: melayani pemilik otoritas, menghamba pada pemegang legitimasi, dan membudak pada kerakusan penguasa modal. Yang diuntungkan adalah mereka yang berada di struktur kekuasaan, sedang mereka yang terbuang dan tak memiliki status apapun kemudian harus menerima nasib sebagai korban dari komoditas perilaku korup.

Sehingga, di balik perilaku koruptif segala kemerosotan akal-budi, etos budaya, pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, tampak berjejer, yang kemudian dapat ditandai sebagai kemunduran peradaban.

Perilaku koruptif, ibarat virus mematikan, ia menyerang daya tahan kesadaran, apapun jenis kesadaran itu. Terlebih kesadaran tanpa “penerang”, dimana “kegelapan” bisa datang menyergap kapan saja. Kesadaran jenis itu, dimana perilaku korup begitu mudahnya menjadi laku hidup, adalah kesadaran yang mudah mengkhianati proses.

Kelihatannya, kita, Indonesia hari ini, seringkali meleset dari tujuan menang melawan korupsi bukan karena kekurangan taktik, tetapi karena kesadaran kita yang mudah khianat, sikap kita yang kadang hanya separuh benar, dan kesalehan kita yang kadang tak lebih dari topeng.

Dalam kelindan itu sesungguhnya ada yang lebih mengerikan dari perilaku korupsi, yaitu imajinasi korupsi. Laku hanyalah ejawantah, imajinasilah sumbernya; laku bisa dicegah, imajinasi, bagaimana mungkin? Bagaimana mengatasinya?

Semoga Densus Tipikor punya jawabannya… []
***

 

Leave a Reply

1 + twelve =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top