You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Inilah “Dosa” Konten Tivi Terhadap Masyarakat Indonesia

Inilah “Dosa” Konten Tivi Terhadap Masyarakat Indonesia

Ilustrasi (Google)
Ilustrasi (Google)

DEGORONTALO– Tahun ini ada 10 stasiun televisi (RCTI, SCTV, Indosiar, MNCTV, ANTV, TVOne, MetroTV, TransTV , Global TV dan TV7) yang akan segera habis masa ijin siarannya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendukung inisiatif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang membuka uji publik terhadap 10 stasiun televisi yang akan habis izin siaran pada tahun 2016 ini.
Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, mengatakan uji publik terkait dengan perpanjangan izin stasiun televisi adalah upaya memperbaiki kualitas siaran di masa mendatang.

” Konten sepuluh stasiun televisi ini masih sering melanggar dan merugikan publik, “ Kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, melalui siaran pers kepada DeGorontalo, 28/1.

Dari data KPI yang ada di website, kesepuluh stasiun TV ini berkali-kali mendapat teguran dan peringatan karena pelanggaran jurnalistik yang mengacu pada P3 danSPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan StandarProgram Siaran).

Contoh “dosa” atau pelanggaran yang sering muncul adalah penayangan adegan kekerasan,sadistis, perbincangan yang melanggar norma kesopanan,kesusilaan,perlindungan pada anak dan remaja, pelanggaran etikajurnalistik dan lain-lain. Selain itu ada juga konten yang memiliki kepentingan politik yang kuat.

“Pada tahun 2014, AJI menyampaikan musuh kebebasan pers tahun itu adalah penanggungjawab 3 grup stasiunTV yaitu MNC, TVOne dan MetroTV,karena keberpihakan politik dan ketidakberimbangan berita yang mencerminkan pilihan politik parapemilik stasiun televisi tersebut. Hal ini terlihat jelas saat Pemilu2014,” katanya

Terkait hal itu , AJI Indonesia membuat sejumlah pernyataan dan masukan . Pertama, Mendesak KPI dan Kominfo untuk melakukan audit dan penilaian menyeluruh pada praktek jurnalistik pada 10 televisi.
“Dan selama masa penilaian/audit, ke 10 televisi tersebut diberi izin uji coba selama satu tahun untuk membenahi standar praktek jurnalistik TV yang sesuai dengan P3 dan SPS,” kata pria yang akrab disapa Jono ini.

Kedua, Mendesak KPI dan Kominfo meninjau ulang kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang patut diduga terjadi pelanggaran atas UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, dibatasi. Peraturan Pemerintah nomor 50/2005 pasal 32 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga swasta, satu badan hukum atau satu orang hanya dibolehkan memiliki dua izin penyiaran yang berlokasi di dua provinsi berbeda.

Ketiga, agar stasiun TV dapat independen melakukan siaran dari intervensi politik pemiliknya, maka selama masa uji coba setahun, para pemilik/pemimpin perusahaan TV yang menjadi pengurus/ketua partai politik harus melepaskan salah satu jabatan, entah sebagai pemilik/pimpinan TV atau pengurus partai politik.

“Pemilik/pemimpin stasiun televisi dilarang menjadi pengurus partai politik atau memegang jabatan publik,” katanya.

Keempat, bila dalam masa uji coba, sebuah stasiun TV tidak dapat memenuhi standar jurnalistik sesuai P3 dan SPS dan masih ada pengurus partai politik dalam pimpinan stasiun TV, maka izin siaran tidak perlu diperpanjang.

 

GERIL DWIRA

(Visited 210 times, 1 visits today)

Leave a Reply

17 + two =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top