You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Kejahatan dan Penyimpangan Sejarah Pancasila

Kejahatan dan Penyimpangan Sejarah Pancasila

 

 

sumber: google.com

Susanto Polamolo
( Peneliti HAM, Konsitusi dan Sejarah Ketatanegaraan, Orang Gorontalo)

Distorsi atas fakta sejarah seputar perumusan Pancasila dan penggalinya, Bung Karno, atau kita kenal dengan istilah “desukarnoisasi”, sepanjang Orde Baru harus diakui masih meninggalkan bekas hingga hari ini.

Itu dikarenakan publik masih saja diedukasi dengan buku-buku yang masih merujuk sumber-sumber yang tidak valid. Antara lain buku “Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI” yang disusun oleh Nugroho Notosusanto, dan “Naskah Persiapan UUD 1945” yang disusun M. Yamin.

Kedua buku tersebut adalah sumber yang dianggap sumber primer, sering dirujuk oleh pelbagai kalangan akademisi, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Nugroho Notosusanto sebagai sejarawan pemerintah Orde Baru waktu itu ditunjuk untuk menyusun sejarah nasional termasuk di dalamnya sejarah seputar perumusan Pancasila. Awalnya, rezim Soeharto hendak menyerahkan urusan penting peradaban ini pada Sartono Kartodirjo, tetapi karena ada perintah untuk mendistorsi bagian Pancasila, Sartono memilih cabut.  Mengundurkan diri.

Nugroho  merujuk buku M. Yamin, dan lalu kemudian memberi konklusi antagonis: bahwa penggali Pancasila paling pertama adalah M. Yamin, kemudian Soepomo, terakhir Bung Karno.

Tentu saja ini jalan pikiran yang “rancu” dan “kacau”.

BACA INI:

Buku Yamin, khususnya di bagian pidatonya tertanggal 29 Mei 1945, yang dirujuk oleh Nugoroho Notosusanto, adalah tidak otentik. Hal itu telah dibuktikan di dalam buku yang disusun oleh RM. A.B. Kusuma dengan riset dan bahan-bahan yang beragam dan valid, buku tersebut berjudul, “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan”. RM. A.B. Kusuma melakukan riset dengan biaya sendiri, sebab belakangan diketahui pihak Sekretariat Negara enggan membiayainya.

Pembuktian berikut datang dari “Panitia Lima”, yang merilis klarifikasi mengenai ketidakotentikan Naskah Pidato Yamin.

Rekomendasi “Panitia Lima” itu diajukan ke Pemerintah Orde Baru, namun sayangnya tidak dihiraukan. Rekomendasi yang kemudian diterbitkan oleh Hatta cum suis ini (Panitia Lima, Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara, 1978) melampirkan tiga notulensi sidang (dua di antaranya akan dibahas).

Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya, untuk memperjelas bahwa naskah pidato Yamin tertanggal 29 Mei 1945 yang dimuatnya di dalam bukunya yang juga dirujuk oleh Nugoroho Notosusanto adalah tidak otentik.

BACA JUGA:

Notulensi Sidang I (Panitia Lima, 1978: 73-81), tertanggal 10 Januari 1975, pukul 09.15, lokasi bertempat di kediaman Hatta (Jl. Dipenogoro-Jakarta). Tercatat yang hadir dalam siding: Hatta (Ketua), Achmad Soebardjo, Sunario, Imam Pratignyo (Sekretaris I), Soerowo Abdulmanap (Sekretaris II). Yang tidak hadir tercatat, A.G. Pringgodigdo (dan Maramis mengikuti dan mengonfirmasi dari di luar negeri).

Adapun topik pembahasan, yakni mengenai: lahirnya Pancasila, Pantia 9 BPUPKI, masuknya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, HAM dalam hubungannya dengan Pancasila, serta keadilan sosial dalam hubungannya dengan Pancasila.

Penegasan Hatta sudah dimulai sejak Sidang I, bermula dari pertanyaan Sunario:

Ada beberapa kurang pengertian di dalam masyarakat tentang lahirnya Pancasila. Ditanyakan tentang hari lahirnya Pancasila, apakah benar 1 Juni 1945. Pertanyaan ini adalah dalam hubungan, karena dalam buku Prof. Yamin, Naskah Persiapan Penyusunan UUD tahun 1945, Yamin mengucapkan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain isinya mirip Pancasila.

Pertanyaan itu kemudian dijawab Hatta:

[T]idak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil. Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan filsofische gronslag untuk Negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah.

Hatta melanjutkan:

Memang yang pelik pada waktu itu adalah antara golongan Islam dan golongan nasionalis mengenai negara yang akan didirikan. Golongan Kristen banyak yang mengalah. Pancasila yang diuraikan Bung Karno dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam. Sebelum sidang berakhir dibentuk Panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dari Panitia kecil itu dipilih lagi Sembilan orang yang menjalankan tugas itu; yang menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Sunario mengajukan pertanyaan lagi:

“apakah dalam pengertian itu juga termaktub pengertian Pancasila adalah filsafat sosial politik?”

 “ya, demikian halnya. Pancasila adalah filsafat politik.” jawab Hatta.

Dan untuk memastikan mengenai Piagam Jakarta, giliran Pratignyo mengajukan pertanyaan kepada Hatta:

“mohon bertanya apakah benar hasil panitia Sembilan itu namanya Piagam Jakarta?”

 “tidak benar; Yamin yang memberi nama Piagam Jakarta.” tegas Hatta

Selanjutnya, notulensi Sidang ke III (Panitia Lima, 1978: 98-125), tertanggal 11 Februari 1975, pukul 10.00, lokasi masih di kediaman Hatta. Hadir dalam Sidang: Hatta (Ketua), Achmad Subardjo, Sunario, A.G. Pringgodigdo, Imam Pratignyo (Sekretaris I), Soerowo Abdulmanap (Sekretaris II). Meskipun Maramis belum bisa hadir, akan tetapi Sidang terus berlanjut, sebab telah diputuskan dalam Sidang ke II untuk mengirim utusan ke Swiss menemui Maramis (lihat notulensi Sidang ke II, Panitia Lima, 1978: 84-85).

Sidang ke III Panitia Lima ini membahas dan memastikan lagi tiga pokok bahasan yang sebagian sudah dibahas di Sidang I, yakni: sekali lagi membahas Pancasila, kemudian Sistematika kerangka uraian Pancasila, dan Sila-sila Pancasila.

Sidang dimulai oleh Hatta yang mengemukakan: “[s]aya ingat Yamin bicara hari pertama, saya hari kedua dan Bung Karno hari keempat 1 Juni 1945.”

Hatta memperjelas: “saya masih ingat waktu debat tegang antara golongan Islam dan lain-lain, lalu Bung Karno cari kompromis, diajak Maramis dan beberapa orang golongan Kristen dan beberapa orang golongan Islam. Orang Kristen banyak mengalah lalu datang pidatonya tentang Pancasila, hari itu saya tidak ada lagi, saya ada di Kalimantan. Bung Gaffar yang tahu!”

Pringgodigdo menjawab, “tahu sih tahu pada waktu dulu, kalau sekarang susah untuk diingat-ingat kembali.”

Kemudian Hatta kembali mempertegas sikapnya, “[k]an saya katakan tempo hari, Yamin licik kan!” Subardjo kemudian mempertanyakan, “itu duduknya persoalan bagaimana mengapa Yamin seolah-olah dianggap juga ilham Pancasila?”

Hatta kembali menjelaskan, “Oleh karena Panitia 9 merumuskan Pendahuluan; Bung karno menanya panjang atau pendek, dan diminta Yamin mengarang agak panjang, karenanya mirip sekali dengan pidato Bung Karno.”

Perlu diketahui bahwa bahwa M. Yamin adalah sosok yang sangat dipercaya oleh Bung Karno. Sehingga tak heran jika Yamin diminta Bung Karno untuk bergabung di Panitia Ketatanegaraan, namun ditolak Radjiman, dan di “Panitia 9” dia justru dilibatkan dan dipercayakan oleh Bung Karno untuk menyusun penjelasan mengenai pendahuluan UUD (preambule).

Bahan-bahan dari rapat-rapat “Panitia 9” itu dia gunakan untuk menyusun buku “Naskah Persiapan UUD 1945”, ini yang membuat sejarah menjadi berputar 180 derajat ditambah dengan konklusi antagonis dari Nugroho Notosusanto.

Kembali ke pembahasan, Hatta: “[y]a dalam buku yang disebut Naskah Persiapan UUD 45, Pancasila itu dimasukkan di sana (Pidato 29 Mei ’45), tahu saya pidato Pancasila yang pertama kali Bung Karno bukan Yamin. Kalau dia lebih dulu tentu saya ingat bahwa itu ulangan, Yamin bicara hari pertama saya hari kedua. Itulah kelicikan Yamin dimasukkan di sini.”

Pratignyo lalu mencoba merunut dari apa yang ditemukannya, “Dahulu waktu saya pegang research Deparlu, pernah memohon pak Pringgo turunan notulen Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan, notulen itu kita perbanyak distensi, banyak sekali, pada waktu itu pak Yamin meminta; tetapi sebenarnya dalam notulen itu yang ada ucapan-ucapan yang pendek-pendek, kemudian pak Yamin menyusun buku Naskah Persiapan UUD 45; barangkali yang di Panitia 9 itu dipindahkan tanggal 29 Mei 1945. Mungkin begitu?” Hatta menjawab, “[y]a itulah,”

Pak Yamin pinter nyulep koq!” Pringgodigdo

Pratignyo melanjutkan, “kejadian itu di sekitar tahun 1957 waktu saya datang ke UGM mohon notulen.” Pringgodigdo menjawab, “lha saya itu saya berikan seadanya.”

Dalam keterangannya, Hatta juga menguraikan persoalan perpindahan notulen-notulen ini, mana yang hilang dan mana yang dimanipulir, dengan jelas uraian Hatta itu menunjukkan bahwa Yamin dan naskah pidatonya betul-betul telah melakukan pemutarbalikan fakta sejarah. Simak uraian Hatta berikut ini:

“Kemudian Supomo datang kepada saya meminta untuk menerbitkan pidato-pidato pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Saya punya semua sudah hilang dalam laci meja waktu Yogya diduduki belanda. Supomo mengatakan bahwa bundel saya masih ada, tulisan tangan mengenai perumusan bagian dari UUD; masih ada…pada waktu itu…Yamin dimasukkan dalam Panitia saya, tetapi protes tidak mau. Ia ingin di Panitia ketatanegaraan; tetapi di sana ia tidak diterima. Yamin bilang “saya tidak tahu keuangan dan ekonom; lalu bilang saya tidak datang sajalah.” Saya bilang, terserah.”..

Sesudah Supomo menjadi Menteri Kehakiman dia datang pada saya, yang menyatakan bahannya masih komplit; bagaimana jika dikeluarkan sebagai buku? Baik sekali saya jawab, kerjakanlah!…waktu Supomo diangkat menjadi duta besar di Inggris ia menyatakan bahwa ia akan keluarkan itu dan masing-masing bekas anggota Badan Penyelidik mengirimkan bekas pidatonya, tetapi tidak boleh dirobah kalimatnya, bahasanya boleh tetapi isinya tidak boleh. Waktu Supomo sudah menjadi duta besar di London; ia tidak dapat mengerjakan karena besar ongkosnya…

..Kemudian Yamin waktu menjadi Menteri PDK ketemu dengan Supomo dan mengatakan kasihkan saja kepada saya akan saya terbitkan, tetapi Yamin tidak keluarkan. Yamin berjanji katanya akan diberitahukan kepada saya, tetapi sama sekali tidak memberitahukan. Kemudian setelah Supomo kembali dari London saya dengar itu; lalu saya tilpon Yamin, jawabnya nantilah saya carikan. Kemudian (setelah meninggal) isterinya saya kirimi surat, Hutasoit juga, tapi Isterinya mengatakan tidak ada lagi dan tidak tahu lagi bundel-bundel itu. Dalam buku ini [Naskah Persiapan UUD 45—Pen] pidato saya juga tidak dimuat! Yang dimuat punya Yamin, Bung Karno, Supomo saja!.”

Di akhir sidang, Subardjo memastikan sekali lagi, “Pidatonya Yamin itu diucapkan tanggal 29 Mei 1945?” Hatta menjawab, “[d]iucapkan tetapi bukan itu [bukan yang ada di buku Naskah Persiapan], ada pula pokok-pokoknya tetapi lain. Kalau ini kan [pidato Yamin di Naskah Persiapan] mengikuti Pancasila saja!”
***

Kasus penyimpangan terhadap sejarah Pancasila adalah contoh paling konkrit, bukan pada soal desukarnoisasi, tetapi pada jalan pikiran yang membolak-balik kebenaran sejarah menjadi kebingungan, di situlah akar dari kesesatan sesungguhnya. Dari diskusi-diskusi Hatta cum suis dan penjelasan-penjelasan yang mengemuka di dalam Sidang “Panitia Lima”, akhirya dapat dipahami bahwa sejarah terkadang dimonopoli dan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

Kesimpulan yang sebenarnya dari sejarah yang melenceng ini adalah: M. Yamin memang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, tetapi bahan pidatonya bukan yang tercantum dalam bukunya “Naskah Persiapan UUD 1945”. Celakanya, selain merujuk pidato yang tidak otentik itu, Nugroho Notosusanto juga menyimpulkan Soepomo mengajukan lima dasar negara. (Padahal tidak demikian, dapat Anda ikuti ulasannya dalam buku RM. A.B. Kusuma.)

Bung Karno adalah satu-satunya penggali, pidato 1 Juni 1945 yang dikemukakannya dalam Sidang BPUPK itulah dia menawarkan lima dasar negara, yang atas masukan seorang kawan, dinamai “Pancasila”. Bung Karno tidak pernah sedikitpun mendaku dia merumuskan, tidak, dia selalu katakan dia adalah penggali, yang artinya: nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi bagian hidup dari suku-bangsa nusantara.

Hari ini, kita kembali menyaksikan Pancasila tengah diuji, diguncang-guncang oleh para petualang politik. Saya jadi ingat perkataan Bung Karno, “yang tidak murni, terbakar mati!”

Yogyakarta, 15 November 2017

(Visited 182 times, 13 visits today)

Leave a Reply

eighteen − 5 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top