Kisah Mikropon,Toleransi dan Eksistensi Kementerian Agama

 

  “Pembaca! Jika pahit jangan salahkan cawannya

   Periksa saja dengan baik rasa anggurnya..”

   (Mohammad Iqbal, dalam sajak “Masnawi”)

 

TANPA sengaja saya temukan buku dengan judul cukup “jenaka” itu, terhimpit di antara tumpukan buku peninggalan kakek. Bukunya tipis saja, hanya 70 halaman. Sampulnya coklat muda sedikit kusam. Maklum, buku tua.

Judulnya “Tuntunan Penggunaan Pengeras suara di Masjid dan Mushalla”, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, tahun 1978.

Pertama kali saya sebut Jenaka”, karena dari judulnya saja, kesan yang tertangkap bahwa betapa pemerintah begitu mencampuri hal-hal yang terlalu sepele.

Masak mau menggunakan pengeras suara di masjid, perlu dituntun segala. Umat Islam di negeri ini seolah diperlakukan seperti anak kecil, perlu bimbingan bahkan untuk sesuatu yang sebenarnya mampu dipelajari dan disikapi sendiri.

Bukankah Islam sendiri sudah sarat nilai-nilai akhlak dan etika, masih tidak cukupkah itu?

Tapi ketika dicermati isinya, ternyata menarik. Justru tidak main-main. Bahwa pengeras suara di masjid,pada perkembangannya harus berhadapan dengan fenomena sekaligus norma sosial masyarakat, sebutlah heterogenisitas, toleransi, etika, juga estetika.

Bahwa produk zaman modern yang bernama pengeras suara itu, tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam, karena jika tidak diatur sedemikian rupa, bisa berpotensi pada hal buruk, ketidaknyamanan, ketersinggungan antar umat yang berbeda.

Maka sejumlah organisasi dan instansi pemerintah terkait, mulai Ulama, Polisi dan Dewan Masjid berkumpul selama sehari, membahas hal ini dalam sebuah lokakarya. Ini berlangsung di Jakarta, 28 hingga 29 Mei 1978.

Hasilnya? Sebuah surat instruksi dari Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam ditetapkan. Isinya sejumlah aturan atau tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla, dilampiri penjelasan dan sejumlah makalah para pakar yang cukup detail.

Instruksi ini kemudian ditembuskan ke berbagai pihak: Menteri Agama, kepala kantor wilayah Departemen agama seluruh Indonesia, organisasi masjid tingkat pusat, hingga lembaga dakwah dan majelis ulama seluruh penjuru nusantara.

Maka sejak itulah, terjadi penyeragaman. Masjid dan langgar di desa hingga kota-kota besar, diminta serempak menentukan kapan dan berapa lama waktu pengeras suara bisa digunakan, baik itu untuk pengajian, juga pengumuman waktu-waktu shalat (Adzan). Sungguh pengaturan yang sistematis.

Kaum muslim diharapkan menumbuhkan toleransi dalam menjalankan ibadah. Pengeras suara bukan alasan bagi syiar dakwah yang terlalu egoistik, apalagi harus mengganggu hak kenyamanan orang lain.

Allah SWT sendiri mengingatkan manusia untuk mengingatNya (Dzikir) dalam hati dengan merendahkan diri dan lembut, tanpa mengeraskan suara. (Al Qur’an. 7: 205)

Demontrasi Mikropon

NAMUN tak semua bisa berjalan lancar sesuai maksud tujuan. Waktu bergulir, puluhan tahun sejak instruksi itu diedarkan, masih saja terdengar kebisingan dari pengeras suara masjid. Bukannya menentramkan, malah mengganggu.

Di Gorontalo sendiri, terutama setiap Ramadhan tiba, ada saja pengurus masjid yang membangunkan orang bersahur, dengan cara-cara yang sama sekali bukan cerminan agama Islam, entah dengan berteriak semaunya, bahkan membentak kalau perlu.

Seolah, dengan koar-koar yang mengalir dari mikropon ke pengeras suara, kita mengabarkan pada masyarakat,− baik yang Islam maupun bukan−, bahwa beginilah cara beragama yang terlanjur mentradisi.

Seolah, dengan penduduk yang mayoritas Islam, warga Gorontalo perlu menyertakan pemakluman-pemakluman.

Akan tetapi lebih jauh dari itu, sepertinya kita tak sadar, bahwa demostrasi kekasaran, tengah terjadi, juga ketidak ber-etika-an. Sesuatu yang justru sama sekali tak Islami.

Ini belum lagi dengan ragam selebrasi berbaju religiusitas lainnya: Perayaan Maulid Nabi, Isra Mi’raj, hingga Dzikir Akbar di akhir tahun.

Nampaknya ini mulai ditradisikan demi menjaga eksistensi dan citra Gorontalo sebagai negeri Serambi Madinah; Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah.

Baiklah, selebrasi di atas memang tak ada salahnya, bagus malah. Namun jika harus melanggar hak-hak kenyamanan orang lain, tentu bisa jadi masalah. Parahnya lagi, jika selebrasi semacam ini hanya mampu hadir sebagai bentuk “kesalehan ritual”, bukan “Kesalehan Sosial”.

Cendekiawan Islam Indonesia, almarhum Nurcholish Madjid, menyebut hal ini sebagai gaya “Kediktatoran penuh kebajikan” (Benevolant Dictatorship). Dalam bukunya “Masyarakat Religius” (2000:7), dia mengatakan fenomena ini sebagai kelemahan yang serius, karena menyangkut persoalan etika.

Barangkali terlalu berlebihan paparan ini, jika mempertimbangkan kehidupan umat beragama di Gorontalo belakangan ini, yang terkesan “Tiada kurang suatu apapun”.

Namun tentunya pada masa mendatang, bisa jadi persoalan- persoalan yang sekiranya dianggap remeh dan serba dimaklumi ini, bisa memicu sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Ibarat api dalam sekam.

Mendiang KH Abdurrahman Wahid, juga pernah menyindir hal ini dalam sebuah artikel berjudul jenaka, yakni “Islam kaset dengan kebisingannya” (Majalah TEMPO, 20 Februari 1982).

Gus Dur mengajukan sejumlah argumentasi dari aspek Amar Ma’ruf Nahi Munkar, seperti penggunaan pengeras suara dengan volume terlampau tinggi, pada Tarhim (Anjuran bangun malam untuk menyongsong saat shalat subuh).

Bacaan Al Quran, Tarhim dan sederet pengumuman di masjid, urainya, muncul dari keinginan menginsafkan kaum muslimin agar berperilaku lebih baik.

Suara lantang membangunkan orang untuk shalat, jika mengganggu dan tidak dapat diterima oleh kalangan tertentu sebagai seruan kebajikan (Amar Ma’ruf), maka minimal harus berfungsi mencegah kesalahan(Nahi Munkar).

Bagi Gus Dur, semestinya akal sehat sudah cukup menjadi landasan peninjauan kembali “kebijaksanaan” suara lantang di tengah malam, Apalagi, kalau teknologi seruan bersuara lantang di alam buta itu hanya menggunakan kaset, sedang pengurus masjidnya sendiri tenteram tidur di rumah. Demikian sindirnya.

Kebisingan juga berlangsung di jalanan, ketika dari corong masjid terdengar seruan permintaan sumbangan, ketika para pengendara diminta memelankan kendaraannya, sementara satu dua petugas siap “menghadang” dengan kardus atau celengan, lalu tanpa ragu apalagi malu meminta sumbangan pada siapa saja yang melintas.

Ironisnya, jika tidak diberi, tak jarang terdengar suara sindiran. Ini mulai terlalu namanya, begitukah cara kita berislam?.

 Kementerian Agama?

SEJAUH mana peran Kementerian Agama dalam mempertegas batas-batas “pakaian” keagamaan, dalam regulasi dan kebijakan di negara penganut demokrasi ini?

Karel Steenbrink,Dosen senior di Fakultas Teologi Universitas Utrecht Belanda, dalam materinya pada kuliah umum Pasca sarjana Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003) memaparkan, bahwa orang Indonesia suka memakai agama, walau sebenarnya unsur lainlah yang lebih dominan. Kebiasaan ini mengaburkan cukup banyak persoalan. Indonesia: “Too Much Religion”.

Bisa jadi situasi seperti ini, dapat menjadi medan pertaruhan wibawa sekaligus eksistensi Kementerian Agama.

Sebut saja ragam kebijakan pemerintah daerah, khususnya Kota Gorontalo, yang hendak dilekatkan pada stigma Islam, entah itu dalam bentuk pewajiban mengenakan jilbab bagi siswi SMP dan SMA, atau larangan membuka rumah makan dan tempat hiburan malam selama ibadah puasa bulan Ramadhan.

Sejauh ini, saya belum menemukan upaya komprehensif oleh Kementerian Agama di Gorontalo. semacam riset terbuka, semisal relevansi antara isyarat (peng)harus(an) dalam kebijakan daerah itu, dengan hal-hal lain yang bisa menjadi indikator, bahkan dampak. Peran ini tidak, atau belum terdengar.

Contoh lainnya adalah penerapan berbagai Perda yang dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang  maksiat, tindakannya bermacam-macam penggerebekan atas “adegan cinta terlarang” di hotel-hotel kelas melati, hingga razia kos-kosan.

Satpol PP, yang ditunjuk sebagai eksekutor kebijakan sekaligus “polisi moral” dalam hal ini, bisa jadi merupakan bentuk lain dari bahasa kekecewaan pemerintah daerah terhadap Kementerian agama yang kurang menjalankan fungsi sebagai mediator.

Gorontalo sudah lebih dari sepuluh tahun menjadi provinsi yang berdiri sendiri, pembangunan sedang berkembang biak dengan pesat. Inilah masa dimana wajah Gorontalo dihiasi catatan Indeks pembangunan di berbagai bidang, tabulasi dan angka-angka statistik.

Media massa, pagelaran seminar dan sejenisnya ramai bicara tentang seberapa besar atau kecil prosentase kemiskinan, angka kelulusan siswa, tingkat pemberantasan buta huruf, nilai ekspor impor. Ini pun tak terkecuali berlangsung di bidang keagamaan.

Jangan sampai gaung Kementerian Agama, hanya bisa terdengar dalam risalah sekian menit, sesaat menjelang adzan shalat magrib berkumandang. Selamat Tahun Baru Islam!

(foto:timeslive.co.za)

 

SYAM TERRAJANA

Syam Terrajana
Lahir dan tinggal di Gorontalo setelah berkelana di berbagai kota. Membagi waktunya untuk menulis, membaca,melukis dan bepergian. Sesekali menyanyi jika suara sedang bagus. Dapat dihubungi di syam.terrajana2@gmail.com.

Leave a Reply

20 + 13 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top