Konflik HTI Gorontalo Utara, Dari Caplok Lahan Hingga Salam Tempel

Salah satu lahan HTI PT GNJ di Gorontalo Utara (DeGorontalo/Febriandy Abidin)
Salah satu lahan HTI PT GNJ di Gorontalo Utara (DeGorontalo/Febriandy Abidin)

DEGORONTALO – Namanya PT. Gema Nusantara Jaya (GNJ). Perusahaan pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) itu mulai beroperasi di Kabupaten Gorontalo Utara pada 2011 silam. Warga setempat mempersoalkan kehadirannya. Perusahaan itu dituding merampas lahan warga.

Abraham Bimbing adalah ketua Komunitas Pecinta Lingkungan (KOMPAK). Kelompok ini getol menuntut perusahaan bertanggung jawab atas semua dugaan tersebut.

Pihaknya menemukan, PT GNJ sengaja menyumbat dan membendung anak sungai. Air sungai yang menjadi hajat hidup orang banyak itu dialihkan untuk menyiram bibit pohon yang masih berusia muda.

Dia juga yang mengungkapkan soal adanya perampasan lahan milik warga. “Lahan warga yang diduga diambil paksa perusahaan harus dikembalikan”, katanya saat disambangi degorontalo.co, (24/09) lalu.

Menurut Abraham, sedikitnya ada 200 hektar kebun milik warga yang diserobot perusahaan. Itu khusus yang terjadi di kecamatan Atinggola.
Karena terus mempersoalkan hal itu, Abraham mengaku pernah dihubungi humas PT. GNJ untuk bertemu. Setelah pertemuan selesai dan hendak pulang, humas perusahaan itu menyalaminya.

Tapi itu bukan sembarang salam. Melainkan salam tempel. Ada amplop cukup tebal diselipkan. Tapi Abraham menolak pemberian itu. “Saya katakan mohon maaf, jika perusahaan bekerja sesuai aturan main, maka tidak akan ada tuntutan dari masyarakat”, ungkapnya.

Mengenai semua tudingan itu, pihak GNJ membantahnya. Juru bicara perusahaan itu berdalih, amplop yang diberikan kepada Abraham ketika itu bukanlah suap.

“Yang diberikan kepada ketua KOMPAK hanya uang duduk, bukan upaya penyogokan,”kata Djurdin Bakari, koordinator humas PT GNJ wilayah Atinggola, (26/9) lalu.

Namun Djurdin membenarkan soal pembendungan sungai. Menurutnya itu karena pihak perusahaan membutuhkan air untuk menyiram bibit. Karena kolam penampungan belum dibangun, maka pihaknya pun terpaksa membendung aliran sungai.“Hanya anak sungai yang kita ambil dan sungai besarnya tidak,” katanya.

Dia juga menyebut istilah “uang silaturahmi” untuk lahan warga yang masuk kawasan HTI. Itu ganti rugi untuk buka lahan baru. Bukan untuk membeli lahan tersebut. Dan jika lahannya sudah bersih akan ada uang pembersihan.

Harga uang silaturahmi itu bervariatif. Untuk belukar tua Rp.300.000, belukar muda Rp.400.000, alang – alang Rp.450.000, dan lahan yang sudah bersih bisa mencapai Rp.500.000 yang ditambah dengan uang pengelolaan Rp.1.060.000 untuk satu hektar.

Sesuai standar pemerintah pohon itu dibagi atas dua jenis. Tiga tahun ke bawah tidak dianggap sebagai tanaman. Itu hanya diberikan uang ganti rugi Rp.25.000 per pohon. Sebaliknya untuk tiga tahun ke atas dilakukan negosiasi khusus. “Bahwa kata mereka perusahaan itu main babat saja, tidak seperti itu”, tutupnya.

Terus Berkonflik 

Konflik warga dengan pihak perusahaan sudah beberapa kali terjadi. Pada November 2012 , Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara menolak kehadiran PT. GNJ. Itu setelah lahan warga dicaplok.

Warga membuat dukungan lewat tanda tangan dan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Pada 12 November 2012.

Situs berita lingkungan, mongabay.co.id, edisi 18 November 2012 melaporkan saat pertemuan di DPRD itu, warga mengungkapkan  perusahaan berupaya memecahbelah antar masyarakat.

PT GNJ diduga menyewa preman dan menakut-nakuti masyarakat. “Jika masih menolak, TNI akan dikerahkan ke Desa Bubode, untuk menekan masyarakat setempat,” kata Niko Abdulah, warga Bubode.

Meskipun ditakut-takuti dengan preman dan militer, masyarakat tetap menolak HTI. “Sampai mati kami akan menolak perusahaan.” Delapan warga dilaporkan perusahaan ke kepolisian pada minggu sebelumnya. Mereka dituduh merusak tanaman perusahaan.

Perusakan tanaman itu, kata Niko, buntut perusahaan tidak menepati janji.“Perusahaan berjanji tidak akan menanam. Kenyataannya, masih. Inilah yang membuat warga marah dan merusak.”

Rickal Gou, warga lain mengatakan, perusahaan melakukan pembibitan tanpa sepengetahuan masyarakat dan kawasan itu sudah ditempati 115 keluarga.

Di desa itu juga ada sawah sekitar 115 hektar dilengkapi irigasi. Setiap tahun, sawah menghasilkan beras sekitar 400 ton senilai Rp2,8 miliar. “Ini tidak sebanding dengan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Malahan perusahaan hanya akan membunuh sumber kehidupan masyarakat dan membawa bencana.”  “Jadi kami siap mati menolak HTI. Perusahaan harus angkat kaki dari desa kami.” kepada mongabay.co.id

BACA JUGA : 

Kadis Kehutanan Paparkan Soal HTI Gorut Di Hadapan KPK, Apakah Sesuai Fakta?

Lapar, Sekelompok Monyet Sulawesi Ini Pun Rambah Hutan Tanaman Industri

Mak! 72 Desa Di Gorontalo Utara Masih Krisis Air Bersih

Zulkifli Hasan, Yang Pernah Dihadang Di Gorontalo, Kini Jadi Ketua MPR

 

Pada 25 Oktober 2014 silam, tiga unit alat berat milik PT Permata Sani Mardani yang dipekerjakan PT GNJ grup dibakar oleh sekelompok orang.
Peristiwa itu terjadi di petak 17 zona 28 di puncak hutan perbatasan Desa Leyao Kecamatan Tomilito dengan Desa Masuru, Kecamatan Kwandang.

Sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, karyawan perusahaan alat berat yang memberikan kesaksian di kepolisian setempat mengungkapkan, sebelum kebakaran terjadi sekitar 20 orang warga mendatangi lokasi sekitar alat berat ditempatkan. Pembakaran diduga dilakukan setelah alat berat itu membuka jalan rintisan ke area penanaman.

Akibat pembakaran tersebut, pihak perusahaan melalui humas HTI, Rudi Hartono Uno, mengklaim mengalami kerugian sekitar 5 miliar rupiah.

HTI yang dikuasai PT.GNJ tersebar di empat kecamatan, Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan itu meliputi Kwandang,Tomilito, Gentuma Raya dan Atinggola. Total lahan HTI milik perusahaan itu 29.750 Ha.

Selain PT. GNJ, juga terdapat satu lagi perusahaan pengelola HTI di Gorontalo Utara. Yakni PT. Gorontalo Citra Lestari (GCL) yang menguaaai lahan seluas 17.500 Ha di kecamatan Anggrek Monano dan Sumalata Timur.

Kedua perusahaan resmi beroperasi di Gorontalo Utara pada 2011 silam. Itu setelah izin dikeluarkan Kementrian Kehutanan melalui SK No.610 /Menhut-II/ 25 Oktober 2011.

Kedua perusahaan itu menanam pohon Sengon dan Jabon. Ini adalah tanaman kayu keras yang cepat pertumbuhannya. Kedua pohon memang banyak digunakan dalam industri meubel dan kayu lapis. Juga bisa menjadi bahan kertas dan korek api.

 

FEBRIANDY ABIDIN

One thought on “Konflik HTI Gorontalo Utara, Dari Caplok Lahan Hingga Salam Tempel

Leave a Reply

19 + twenty =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top