You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Lantas, Apa Lagi Harapan Kita Pada Pilkada 2017?

Lantas, Apa Lagi Harapan Kita Pada Pilkada 2017?

Susanto Polamolo (dok. pribadi)
Susanto Polamolo (dok. pribadi)

 

Oleh:
Susanto Polamolo
(Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Konstitusi-LP2K Yogyakarta)

“Tujuan hukum adalah untuk mencegah pihak yang kuat seenaknya melampiaskan keinginan dan cara yang mereka inginkan…”
(Ovid, 1st-century Roman Post)

Sejak UUD 1945 berubah menjadi UUD 1999-2002, terjadi banyak pergeseran yang memicu benturan keras: kaidah hukum antar aturan hukum, berkelindan dengan opini-legislatif, seturut opini-publik. Setiap orang kemudian bebas menunjukkan potensi-potensi tirani dalam dirinya.

Realitas yang membuncah di momen-momen demokrasi, seperti salah satunya di momen Pilkada. Momen yang lebih dari sekadar ajang memilih pemimpin, arena “tarung bebas” untuk menentukan siapa yang mengendalikan ekonomi-politik di daerah, di mana hukum dikendalikan oleh sekelompok orang untuk melindungi hegemoni-hirearkis pusat-daerah. Mengingatkan pada apa yang pernah didedahkan Herbert Marcuse: “law and order are always and everywhere the law and order which protect the estabilished hierarchy”.

Hanya sedikit para pemenang yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk membangun daerah. Jumlahnya tidak lebih banyak dari indeks kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kebijakan daerah yang bermasalah. Dan indeks ketidakpercayaan publik terhadap hukum yang terus menukik ke bawah.

Pilkada 2017 nanti misalnya. Belum lagi dihelat, sudah terbentur sejumlah kendala, alihrupa dari kendala Pilkada 2015 lalu. Di antaranya: intervensi terhadap kewenangan KPU, berikut distorsi terhadap status hukum (terpidana) Calon Kada.

Mendudukkan Kembali Konstitusionalitas KPU

Jika ditilik sekali lagi, perkembangan konsep kelembagaan negara sepanjang abad ke-20, membuat Indonesia kemudian harus melakukan penyesuaian: menginput state auxiliary organs/institutions yang sifatnya independen dan semi-independen (komisi negara eksekutif), baik ke dalam konstitusi mupun infrastruktur sistem pemerintahan.

Salah satu state auxiliary yang diinput pasca reformasi konstitusi (baca: UUD 1999-2002) adalah KPU. Dalam Bab khusus mengenai Pemilu, di mana sebelumnya tidak disebutkan dalam UUD 1945.
Perdebatan sempat mengemuka di kalangan ahli tata negara ihwal kedudukan hukum KPU. Sayangnya, berujung klise pada satu kesimpulan: KPU hanyalah komisi negara independen, institusi delegatif-atributif semata.

Kesemrawutan ihwal kedudukan kelembagaan negara, persis di situ persoalannya.

Jika mengikuti pengertian UUD 1999-2002 sebagai norma dasar, maka, kedudukan hukum lembaga negara khusus seperti KPU yang disebutkan dalam Bab VIIB UUD 1999-2002: masuk kategori lembaga negara utama (primary state organs) dengan kewenangan khusus Pemilu.

Kedudukan hukum itu acapkali dipertukarkan. Kekuatan hukum peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkannya, juga kerap diperbenturkan dengan kewenangan lembaga negara utama lain semisal DPR-RI.
Polemik yang berawal dari RDP antara KPU bersama Komisi II (dan Pemerintah) hingga malam tadi misalnya: menunjukkan KPU dan kewenangannya, culas “dibajak”, Komisi II kelihatan “memaksa” KPU mengikuti rasionalisasi politik mereka.

Tekanan ke KPU saat ini waktu yang tepat untuk mengembalikan lagi konstitusionalitas KPU. Yang artinya, ke depan kita perlu memikirkan adanya satu alas hukum tentang struktur kelembagaan negara, guna menghindari tumbukan kewenangan dan penafsiran.

RDP: “Jalan Tikus”, dan Rasionalisasi yang Keliru

Ada tiga hal pokok yang penting digarisbawahi terkait polemik yang sedang menggulung KPU untuk menyelenggarakan Pilkada 2017 nanti. Pertama, perlu diketahui, Komisi II tidak memiliki legal standing tupoksional mengusulkan perubahan klausul [apalagi menafsirkan]: Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf o angka 2, serta Pasal 36 ayat (2), PKPU No. 5/2016. Usul ini menabrak: UUD 1999-2002 Bab VIIB tentang Pemilu; menabrak UU No. 15/2011 tentang Pemilu; menabrak UU MD3; UU No. 10/2016 tentang Pilgub, Bupati/Walikota; menabrak alas hukum KPU UU No 22/2007; Menabrak KUHP-KUHAP; menabrak kekuatan hukum putusan pengadilan (UU No. 5/2010); dan menabrak UU No. 3/2009 tentang MA.

Kedua, pun demikian dengan interpretasi Komisi II terkait Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 5/2016, sama sekali tidak sesuai dengan makna keseluruhan Pasal 14 KUHP. Reasoning, redenering, dan argumentasi Komisi II tidak logis secara hukum dalam menempatkan status terpidana (apapun jenis hukumannya). Hingga rumusan sementara RDP terakhir, kemungkinan multitafsir sangat terbuka. Bahkan terkesan mengambang.
Perlu dicatat, baik PKPU maupun KUHP, mengatur peristiwa yang berbeda dengan obyek terpidana. Batas-tegas status terpidana dalam PKPU dan kemerdekaan berpolitik Pasal 14c ayat (3) KUHP, merupakan dua wilayah hukum yang berbeda, operational definition yang juga berbeda. Melegitimasi terpidana (apapun jenis hukumannya) dapat mengikuti Pilkada menabrak prinsip negara hukum dalam UUD 1999-2002.

Ketiga, Pasal 9 huruf a ihwal tugas dan wewenang KPU mengandung makna genus secara restriksi. Frasa “mengikat” dalam pasal tersebut hanya bermakna positif definiendum. Secara ampliasi itu berhubungan dengan kewajiban dan hak KPU untuk melengkapi tugas dan kewenangannya setelah melakukan RDP, agar pola koordinasi (RDP) dan keputusan yang dihasilkan tidak wayuh.

Jika hasil RDP “mengikat” itu dimaknai “mengikat” secara primer, lalu di mana lagi independensi KPU? Ada yang keliru di situ.
Apabila merujuk UUD 1999-2002, RDP sesungguhnya tidak dapat dianggap determinan. RDP sama sekali tidak mengganggu otoritas KPU dalam menyusun aturan teknis, sepanjang prosedur konsultasi dilakukan sebagai meaknisme yang harus dipenuhi baik oleh DPR-RI, Pemerintah, dan KPU sendiri.

KPU memiliki cantelan alas hukum langsung ke UUD 1999-2002, ini yang penting untuk dikedepankan KPU menyelenggarakan Pilkada yang sesuai dengan amanah konstitusi. Legitimasi dan otoritas KPU tersebut juga harus dihormati dan diterima semua pihak.

Sebab persoalan memang kerap menjadi relatif, mengikuti konstelasi politik. Di situ letak tidak fair-nya. Kekeliruan-kekeliruan yang tidak layak diapresiasi, errare humanum est, turpe in errore perseverare !

Membudayakan Prinsip Negara Hukum

Setiap UU mestinya menentukan bentuk bagi masa yang akan datang, omnis nova constitution futuris formam imponere debet, non prateritis. UU Pilkada No. 10/2016 sebagai revisi atas UU Pilkada sebelumnya, mestinya telah cukup menjadi rujukan, lex posterior derogate legi anteriori.

Pemaksaan melalui RDP, sama halnya dengan mengkerdilkan tugas dan kewenangan KPU. Dan itu menabrak banyak alas hukum. Jika alas hukum sudah ditabrak, maka, itu artinya menabrak pula konstitusi. Di titik itu terbuka sengketa kelembagaan negara, jadi bukan lagi soal UU Pilkada.

Tumbukan penafsiran terkait status terpidana dan kemerdekaan politik, karenanya, penting untuk dikonsultasikan lebih jauh oleh KPU ke Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memberikan batas-tegas terkait dua hal tersebut. Sebab, itu bukan kewenangan Komisi II maupun KPU, apalagi Bawaslu.

Dan jika KPU merasa tertekan secara politis, sebagai lembaga negara utama, KPU memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Kita berharap kisruh yang tak elok itu tidak terjadi. Kita juga berharap gerakan membudayakan prinsip negara hukum diupayakan semaksimal mungkin oleh KPU. Berkaca dari pengalaman atas sejumlah pelanggaran dan anomali politik yang terjadi di Pilkada 2015.

Pilkada 2017 nanti tentu masih layak dititipi harapan. Sepanjang ada ikhtiar, ada kemauan para penyelenggara negara untuk menciptakan Pilkada sebagai momen regenerasi kepemimpinan politik. Memutus “cara-cara lama”, membangun “jalan baru” di atas prinsip negara hukum. Meminjam perkataan Louis D. Brandeis, “if desire respect for the law, we must first make the law respectable”.
Pilkada 2017, kesempatan baik mengembalikan lagi marwah dan konstitusionalitas KPU sebagai a primary state organs.

Yogyakarta, 10 September 2016

(Visited 218 times, 1 visits today)
Syam Terrajana
Lahir dan tinggal di Gorontalo setelah berkelana di berbagai kota. Membagi waktunya untuk menulis, membaca,melukis dan bepergian. Sesekali menyanyi jika suara sedang bagus. Dapat dihubungi di syam.terrajana2@gmail.com.

Leave a Reply

5 + 18 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top