You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Nasib Industri Cemilan Gorontalo Di Gerbang Pasar Bebas ASEAN (Oleh. Alyun Hippy*)

Nasib Industri Cemilan Gorontalo Di Gerbang Pasar Bebas ASEAN (Oleh. Alyun Hippy*)

Sudah barang tentu. Salah satu pihak yang paling rentan terinveksi virus “GEGANA” (meminjam istilah penyanyi Chita Citata yang menyebut Gegana sebagai istilah Gelisah, Galau dan Merana), adalah para pelaku industri cemilan khas Gorontalo yang berskala industri rumah tangga (IRTP).

Pasalnya, dengan dipercepatnya pasar bebas ditingkat regional ASEAN atau yang lebih santer dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun ini (2015), telah menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup usaha tersebut. Padahal, usaha industri rumah tangga, merupakan asset dan kekuatan pendorong perekonomian di daerah, pluss ketahanan perekonomian ditingkat rumah tangga.

Bukan apa-apa, dengan dipercepatnya pelaksanaan MEA, maka secara praktis, negara-negara anggota ASEAN wajib menghilangkan seluruh hambatan tarif/bea (tarif barrier) dalam praktek perdagangan eksport/import ditingkat regional ASEAN. Peniadaan tarif tersebut hanyalah merupakan salah satu prasyarat, dari sekian persyaratan lainnya yang telah dideklarasikan pada KTT ASEAN ke 12 tahun 2007 kemarin.

Sebelum diberlakukannya MEA, pemberlakuan tarif barrier dalam kegiatan perdagangan eksport/import oleh pemerintah, ditujukan untuk memproteksi pasar dalam negeri dari serbuan produk import. Sehingga industri dalam negeri termasuk didalamnya industri skala rumah tangga, dapat tumbuh dan memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Dengan adanya tarif barier tersebut, maka dalam prakteknya, importir menjadi sedikit kesulitan untuk memasarkan produk import kedalam pasar dalam negeri.

Toh, jikapun produk tersebut tetap dipaksakan untuk dipasarkan ke pasar dalam negeri, maka produk tersebut hanya akan terterima dikalangan konsumen yang memiliki daya beli tinggi. Karena sudah pasti, barang import akan dijual dengan harga yang relatif mahal. Ini sebagai konsekwensi atas diperhitungkannya tarif/bea import dan biaya pengiriman, dalam variabel harga pokok penjualan. Dengan adanya perbedaan harga jual, barang import dan produk lokal, maka barang-barang produksi dalam negeri, utamanya hasil industri rumah tangga, bisa bersaing dari sisi harga dipasaran.

Dengan dihilangkannya tarif barrier, maka endingnya sudah bisa ditebak. Barang-barang import, termasuk produk cemilan yang diproduksi oleh para pelaku usaha di negara-negara anggota ASEAN akan dengan bebas masuk ke Indonesia, termasuk Gorontalo yang sampai dengan saat ini masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semakin bebasnya peredaran produk cemilan import di pasar domestik Gorontalo, maka konsumen akan memiliki alternatif baru produk cemilan yang lebih bervariatif dari sisi ragam dan harga yang akan jauh lebih kompetitif. Kehadiran produk cemilan import tersebut, tentu saja mempengaruhi market share produk cemilan lokal dipasar domestik. Terganggunya market share produk cemilan dipasaran berdampak langsung terhadap income industri cemilan di daerah.

Dampak pemberlakuan MEA, Bukan hanya membawa konsekwensi atas bebasnya produk import memasuki pasar domestik saja. Ia juga membawa konsekwensi ancaman kelangkaan bahan baku, yang menjadi faktor penting dalam proses produksi sebuah industri rumah tangga. Dengan dihilangkannya tarif eksport dan batasan quota, maka sudah pasti hal ini akan merangsang eksportir untuk melakukan eksport bahan baku secara besar besaran.

Adanya kelangkaan bahan baku, tentunya menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri, utamanya industri rumah tangga. Pasalnya, dengan adanya kelangkaan bahan baku dipasar lokal akan mendorong terjadinya kenaikan harga bahan baku dipasaran. Kenaikan harga perolehan bahan baku, ujung ujungnya akan menyebabkan Harga Pokok Produksi menjadi tinggi.

Sementara, harga pokok produksi yang makin tinggi, akan berdampak pada penurunan daya saing (competitife advantage) produk industri rumah tangga dipasaran. Melemahnya keunggulan bersaing tersebut, akan menjadi faktor pendorong yang diyakini dapat mematikan kelangsungan usaha industri rumah tangga itu sendiri

Harus Mau!

Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Dampak yang ditimbulkan oleh integrasi perekonomian nasional dalam lingkup perekonomian regional ASEAN melalui MEA, adalah risiko yang harus diterima oleh para pelaku usaha industri cemilan dimanapun, termasuk di Gorontalo. Meskipun secara sadar diakui, para pelaku usaha Industri cemilan didaerah kita, belum siap sepenuhnya untuk menghadapi situasi persaingan pasar bebas Asean yang syarat dengan kompleksitas persmasalahannya.

Ketidaksiapan para pelaku usaha industri cemilan menghadapi pasar bebas ASEAN, secara umum dicirikan dengan rendahnya kapasitas produksi akibat minimnya peralatan produksi yang dimiliki, belum pula halnya dengan dukungan kemampuan manajerial yang didukung oleh cara pemasaran yang kompetitif, serta lemahnya akses ke sumber permodalan.

Terlepas dari siap tidaknya pelaku usaha industri rumah tangga menghadapi ancaman tersebut, satu hal yang sudah pasti, bahwa hanyalah industri rumah tangga yang memiliki daya saing kompetitif dan daya saing komparatif yang dapat lolos dari lubang jarum persaingan pasar bebas ASEAN. Artinya, industri cemilan yang tidak efisen dalam proses produksi dan efektif dalam distribusi dan pemasarannya, sudah harus mulai menggali kuburan dari sekarang, untuk menguburkan usahanya.

Foto Rontgen

Sebetulnya, produk cemilan Gorontalo memiliki keunggulan komparatif jka dilihat dari ciri, bentuk dan cita rasa yang dimilikinya. Keunikan dalam proses pembuatan dan penggunahan bahan baku, menjadikan produk cemilan Gorontalo memiliki karakteristik produk yang mampu membedakannya dengan produk cemilan lainnya.

Karekteristik yang menjadi ciri khas cemilan tersebut, seharusnya menjadi keunggulan bersaing dalam kompetisi pasar. Sayangnya, faktor ini belum bisa sepenuhnya untuk dijadikan kekuatan bersaing dalam persaingan pasar domestik, atau bahkan sebuhan optimisme untuk bisa menembus gerbang pasar ASEAN yang telah terbuka, lantaran tidak ditunjang dengan pengemasan yang baik.

Masalah kemasan produk adalah masalah umum yang masih menjadi momok yang dihadapi para pelaku industri cemilan di daerah ini. Padahal kemasan yang baik, turut memberi andil dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen. Selain itu pula, kemasan yang baik akan membentuk persepsi konsumen, tentang higienis tidaknya suatu produk pangan olahan dimata konsumen.

Pelaku usaha Industri cemilan relatif sulit menerapkan pengemasan yang baik lantaran, kemasan yang baik, memiliki harga yang relatif mahal. Menjadi mahal lantaran, pembeliannya tidak dilakukan secara picisan, alias harus dalam jumlah yang besar. Sementara, pembelian kemasan dalam jumlah besar, sudah tentu akan mengganggu cash outflow biaya produksi. Dan akhirnya bisa ditebak, persoalan akan pemenuhan kebutuhan kemasan yang baik, tak juga menemukan solusi alias gang buntu.

Persoalan kemasan juga menimbulkan efek samping pada kegiatan distribusi dan pemasaran. Pihak manajemen usaha toko/ritel besar menjadi enggan untuk memasarkan produk cemilan industri rumah tangga lantaran pada kemasan produk tidak mencantumkan barcode sebagai penunjang sistem penjualan. Toh, kalaupun produk cemilan tersebut diterima dan dipajang di etalase toko, maka ia harus dikenakan charge biaya pembuatan barcode lokal yang numeriknya hanya berlaku untuk toko/ritel tersebut. Biaya ini tentunya sangat mempengaruhi margin keuntungan, lantaran charge barcode tersebut tidak pernah diperhitungkan dalam biaya variabel saat menentukan Harga Pokok Penjualan.

Turunan masalah atas kurang baiknya kemasan produk cemilan tersebut, juga urung andil dalam mempengaruhi jumlah quota pemasukan barang ke toko. Meskipun produk cemilan industri rumah tangga meski telah mencantumkan masa expired date pada kemasan produknya, namun hal itu tidak memberi jaminan kepada pihak manajemen toko/ritel untuk melakukan stock storage produk tersebut dalam jumlah yang besar.

Ini dikarenakan oleh, stock produk tidak dikemas dalam wadah karton, sehingga menyulitkan pihak toko/ritel untuk melakukan custody barang dibagian gudang barang. Kecilnya quota pemasukan barang tersebut memaksa pelaku usaha industri cemilan harus menanggung biaya distribusi produk yang tidak efisien, lantaran tinggginya intensitas pengiriman barang yang berulang dalam satu siklus penjualan produk.

Dalam hal strategi penjualan pun produk cemilan hasil industri rumah tangga bisa dibilang, masih kalah jauh untuk bersaing dengan produk cemilan dalam negeri (MD) besutan pabrikan indsutri berkapasitas massal. Jika produk MD di display dengan tertata rapih pada space gondola yang luas dan ditempat yang strategis, maka produk cemilan industri rumah tangga, harus rela didisplay pada gondola yang relatif kecil dan kadang terletak dibagian yang kurang strategis. Akibatnya produk-produk tersebut berjubel memenuhi gondola. Sudah bisa ditebak, dengan display seperti itu tentu mengurangi minat pembeli. Selain itu juga, kondisi display seperti itu menjadikan produk rentan dengan retur, karena banyak barang yang menjadi rusak. Ini tentunya ujung ujungnya lagi adalah, mengurangi margin keuntungan yang diharapkan.

Kondisi tersebut menjadi demikian adanya lantaran, produsen produk MD memiliki kekuatan financial yang memadai, sehingga mereka sanggup untuk membayar biaya sewa charge gondola yang besarannya sudah ditetapkan pihak manajemen ritel. Situasi ini menjadi lumrah, karena pihak manajemen ritel tentunya membutuhkan sumber pendapatan lainnya untuk bisa mendanai kegiatan operasionalnya.

Dimana Pemerintah?

Mungkin terlalu naif jika menyebut tidak ada dukungan pemerintah daerah untuk mendorong maju berkembangnya industri kecil menengah utamanya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Setidaknya dukungan ini dapat dilihat pada penganggaran bantuan peralatan maupun fasilitasi pembinaan lainnya dalam rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun Ironisnya, Meski pemerintah mengucurkan anggaran dengan nomenklatur bantuan untuk kegiatan yang relatif sama setiap tahunnya, namun hal itu belum juga menjawab tantangan yang dihadapi para pelaku usaha secara komprehensif.

Pertanyaannya adalah, apanya yang salah, sehingga anggaran-anggaran tersebut tidak mendapat impact berupa benefit social cost yang effektif seperti yang diharapkan. Mungkinkah dikarenakan oleh perencanaan anggarannya yang tidak cermat, lantaran tidak didukung dengan input yang akurat dalam proses seleksi penentuan calon sasaran penerima bantuan. Ataukah perumusan rencana kerja tindak lanjut penyelesaian masalah yang dirumuskan dalam bentuk angka-angka nominal biaya kegiatan berupa event pameran, atau rapat-rapat, bahkan perjalanan dinas untuk konsultasi ke kementrian, hanya disusun sebatas memenuhi indikator kewajaran anggaran? Ataukah formula penyelesaian masalah memang dibuat parsial, dengan mengatas namakan alasan klasik keterbatasan anggaran daerah?

Ini bukan judgement kosong tanpa didukung realitas. Ini bisa dilihat, dari besaran nilai kontribusi, produk industri rumah tangga pangan dalam pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Gorontalo setiap tahunnya. Dimana kontribusi sektor ini belum mampu melampaui angka 0,001% secara rerata per tahunnya.

Mungkin indikator diatas terlalu rumit untuk dimengerti. Mari kita hitung berapa banyak industri rumah tangga yang bisa menembus pasaran diluar pulau sulawesi? Atau mungkin jika scope-nya terlalu luas, kita sederhanakan saja ke kota-kota besar dipulau sulawesi? Jumlah jari yang kita miliki mungkin lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah industri yang bisa menembusinya. Kita belum berbicara tentang bagaimana menembus pasar negara ASEAN! Mungkin sudah saatnya pemerintah merubah paradigma anggarannya yang selama ini terbiasa dengan dogma “jangan ada sisa anggaran”. Dogma ini hanya membuat pemerintah daerah terus berkutat dengan “Apa yang harus dilakukan” ketimbang memikirkan “Apa yang dapat dilakukan”, dalam melaksanakan fungsi penganggarannya.

Diksi tentang “apa yang dapat dilakukan”, akan lebih produktif mengarahkan fungsi pemerintah daerah untuk mengalokaskan sumber daya keuangan maupun menggunakan sumber daya kekuasaan yang dimilikinya, untuk digunakankan secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Misalnya dengan kuasa penerbitan perijinan di daerah. Pemerintah dapat memberikan add value untuk mengembangkan pemasaran produk industri rumah tangga melalui interfensi berupa, mewajibkan para palaku usaha ritel untuk menyipakan gondola/display khusus untuk memajang produk industri rumah tangga diarea toko/ritelnya, jika ingin mendapatkan surat ijin usaha.

Atau mungkin juga dengan cara lainnya, seperti memfungsikan kantor-kantor perwakilan pemerintah provinsi Gorontalo yang ada diberbagai daerah, sebagai event organizer kegiatan pameran produk industri Gorontalo di Mall dan super store yang tengah tumbuh berkembang di kota besar lainnya, sekaligus sebagai mediator untuk memepertemukan para buyers dengan produsen produk Industri rumah tangga didaerah dalam hal kerja sama penjualan.

Mungkin akan lebih efektif bagi pemerintah hal seperti yang disebut pada contoh kasus diatas, ketimbang melakukan event, seperti halnya pameran pembangunan daerah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan hari peringatan Ulang Tahun Provinsi Gorontao baru baru ini. Jika saja dana sebesar 1 miliar lebih yang dialokasikan untuk pagelaran kegiatan tersebut digunakan untuk pameran yang substansi acaranya lebih fokus dan terarah, hal ini mungkin akan banyak membantu tumbuh kembang industri rumah tangga di daerah.

Memang benar. Banyak bantuan peralatan produksi yang telah disalurkan pemerintah dalam upaya mengembangkan industri kecil dan menengah di daerah. Saking banyaknya lembaga dinas yang menyalurkan bantuan tersebut, justru menyebabkan tumpang tindih dalam penyalurnya. Ada beberapa industri rumah tanggan yang menerima bantuan dari instansi pemerintah provinsi juga menerima bantuan dari pemerintah kabupaten/kota. Ironisnya, jenis bantuan peralatan yang diterima jenisnya sama.

Tumpang tindihnya pemberian peralatan produksi ini dapat diartikan lemahnya penguasaan informasi dan pengelolaan data perkembangan industri rumah tangga di daerah. Aspek ini melemah karena tidak adanya fasilitasi/pendampingan terhadap usaha industri rumah tangga, yang dilembagakan dan terintegrasi secara lintas dinas dan lintas pemerintah daerah.

Fenomena lain yang hendak ditunjukan oleh hal diatas, adalah cara pandang yang keliru oleh pemerintah terhadap industri rumah tangga. Cara pandang yang bisa dibilang relatif kuno ini justru menempatkan industri rumah tangga hanyalah sebagai objek anggaran semata. Terlepas dari persoalan apakah bantuan peralatan itu dapat meningkatkan volume produksi (output) atau peralatan produksi yang diberikan sesuai dengan kapasitas industri yang dimiliki, bukan hal yang penting. Karena hal yang penting adalah kewajiban pemerintah untuk “menyantuni” sudah dilakukan, dan hal ini juga bisa bisa bermanfaat sebagai alat politis dalam menegasikan keberhasilan pemerintahan dalam suatu rejim berkuasa.

Padahal jika industri rumah tangga tumbuh dengan baik, maka hal itu bukan tidak mungkin akan banyak membantu pemerintah dalam hal mengatasi masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Jika Industri rumah tangga pangan cemilan di dorong sedemikian rupa, maka hal ini akan ikut merangsang bertumbuh kembangnya sektor pertanian di daerah. Karena bahan baku yang menjadi core produksi sektor industri ini, adalah hasil produksi pertanian lokal. Pengintegrasian lintas sektor ini tentunya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, atas mandat pengelolaan pemerintahan yang diberikan rakyat yang wajib diayominya.

Aliansi

Tantangan yang dihadapi para pelaku usaha industri cemilan rumah tangga dalam menghadapi tantangan pasar bebas ASEAN memang cukup rumit dan kompleks. Namun kompleksitas permasalahan tersebut bukan hal yang sulit untuk diselesaikan jika para pelaku usaha industri cemilan rumah tangga mau membuka diri dan bekrja sama untuk menghadapi pasar ASEAN dengan kekuatan aliansi.

Aliansi yang dimaksud pada tulisan ini bukanlah aliansi yang sekerdar bersifat kumpul-kumpul atau membentuk wadah sempalan yang orientasinya untuk kepentingan politis karena momentum Pilkada misalnya. Atau pembentukan wadah berhimpun yang di inisiatif oleh institusi pemerintahan yang orientasinya, hanya sebatas memunculkan nomenklatur anggaran dalam APBD. Aliansi yang dimaksudkan, bukan pula alinasi yang bersifat kelembagaan seperti halnya lembaga Kamar Dagang Industri (KADIN) dan institusi lein sejenisnnya.

Aliansi yang dimaksud adalah proses integrasi manajemen produksi dan pemasaran, sehingga industri cemilan rumah tanggan mampu menjawab tantangan sesuai dengan tuntutan pasar. Misalnya, industri rumah tangga yang memiliki variant produk yang sama dimarger dalam hal pemenuhan, kebutuhan kemasan berstandar mutu kemasan pangan. Sehingga langkah marger ini dapat mengefiensikan biaya produksi. Dimana, jika semula pelaku usaha cenderung kesulitan memenuhinya, lantaran syarat quota pembelian yang menyedot biaya harga yang mahal dan ongkos kirim yang juga mahal. Dengan marger tersebut, masalah tersebut dapat tersa ringan karena dapat ditanggung secara tanggung renteng.

Dengan alinasi tersebut, para pelaku usaha dapat melakukan marger dalam hal pemasaran produk. Dengan melakukan marger dibidang pemasaran produk, maka para pelaku usaha dapat menjawab persoalan tingginya biaya pendaftaran item produk (listing fee) maupun sewa pajangan/gondola yang berlaku di toko ritel besar. Bahkan mungkin, dengan aliansi maka biaya pengiriman antara pulau yang relatif mahal bukan lagi menjadi kendala yang serius. Dengan aliansi pula, akan lebih mudah menanggung biaya promosi baik melalui perhelatan event pameran dimall dan super store diluar daerah.

Memang benar, membentuk aliansi memang bukan hal sulit untuk dilakukan. Namun untuk membangun aliansi pelaku usaha industri rumah tangga yang strategis dan tangguh bukan persoalan yang sederhana. Setidaknya dibutuhkan konsensus legal yang mengatur segala hal yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota yang berhimpun didalamnya, serta manajemen informasi yang memadai untuk menjembatani penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha.

Alinasi memang bukan satu satunya solusi, namun aliansi merupakan hal yang mumpuni untuk dilakukan menghadapi pasar ASEAN yang sudah didepan mata. Karena dengan aliansi maka terjadi penyatuan informasi menyangkut masalah dan sekaligus solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapai. Semoga!

*Foto. usaha kripik pisang Pagatas Gorontalo milik Alyun Hippy (Courtesy FB Alyun Hippy)

*Penulis adalah pengusaha UMKM Gorontalo, pemilik usaha kripik pisang Gorontalo  “Pagatas”.

(Visited 450 times, 4 visits today)

Leave a Reply

6 + seven =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top