You are here
Home > Lingkungan > Agraria > Pemerintah Pusat Dianggap Omong Kosong Soal Bencana Asap

Pemerintah Pusat Dianggap Omong Kosong Soal Bencana Asap

Ilustrasi: blog.reservasi.com
Ilustrasi: blog.reservasi.com

DEGORONTALO – Persoalan asap di Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah salah satu yang terparah di Indonesia. Namun pemerintah pusat di Jakarta dianggap mengumbar omong kosong belaka dalam menangani bencana asap di Kalteng. Sikap tak serius menjadi petunjuk ketidakadilan terhadap masyarakat Kalteng.

“Apa yang dilakukan pusat dalam menangani kabut asap dan kebakaran lahan maupun hutan di Kalteng omong kosong saja. Contoh ketidakadilan bagi Kalteng dan seluruh masyarakatnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kalteng, Ir H Abdul Razak.

Ketidakadilan paling mencolok, menurut Razak, adalah minimnya sokongan dana dari pemerintah pusat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

“Coba kita bayangkan, dari anggaran sekitar Rp 23 miliar yang diajukan Pemprov Kalteng, sampai saat ini tidak ada 10 persennya dikucurkan. Inikan keterlaluan namanya.

Sementara APBN kita itu seribu triliun lebih, belum lagi hasil pajak dan kekayaan alam kita yang memberikan sumbangan sangat besar untuk pendapatan negara, tapi saat kita membutuhkan justru seperti ini,” papar Razak yang juga Ketua DPD Partai Golkar kalteng.

Dia menilai  bantuan  pusat seperti tidak niat membantu sunguh-sungguh.

“Pikiran  para menteri  di pusat sana, bencana kabut asap seperti bukan masalah serius. Bisa jadi dalam pikirian mereka kabut asap rutin tahunan tentu masyakat sudah kebal menghirup udara yang tidak sehat ini,” ujarnya.

Razak menambahkan, walaupun ada empat menteri yang datang ke Palangka Raya, Sabtu (24/10) untuk melihat langsung kondisi di lapangan, tidak akan mampu berbuat banyak menanggulangi kabut asap ini.

“Sekarang ini  yang bisa menghilangkan asap  hanya hujan, bukan kunjungan para menteri,” ucap Razak.

Menteri yang datang, ujar dia,  hanya beberapa jam berada di Kalteng selanjutnya kembali ke Jakarta, sehingga tidak merasakan betul  dampak kabut asap. Padahal  dalam satu bulan saja kabut  asap makin tebal. Banyak  masyarakat mengalami gangguan kesehatan dari  orangtua sampai  balita.

“Bahkan sudah ada  pembicaraan di masyarakat  bahwa Kalteng sudah tidak lagi layak huni,”  ujarnya.

Lebih jauh, Razak mengatakan dengan kondisi apa adanya sekarang ini mau tak mau semua elemen harus meningkatkan solidaritas bersama. Tidak bisa menyalahkan satu sama lain.

“Kinerja Badan Penanggulangan  Bencana baik dari provinsi dan kota harus diapresiasi.  Bila ada kebakaran hutan, lahan perkarangan di pinggir jalan dapat dipadamkan. Namun bila kebakaran sudah  masuk tiga kilometer dalam hutan semua tidak bisa memadamkan. Kita berdoa semoga cepat turun hujan, walaupun sekarang musim kemarau panjang,” pungkasnya.

 

DEGORONTALO | KALTENGPOS

(Visited 197 times, 1 visits today)

Leave a Reply

seventeen + four =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top