You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Politik Gorontalo; Generasi Z dan “Mungkin Golkar Lelah” (Oleh. Funco Tanipu*)

Politik Gorontalo; Generasi Z dan “Mungkin Golkar Lelah” (Oleh. Funco Tanipu*)

ilustrasi (liputan6.com)
ilustrasi (liputan6.com)Pi

SELAKU entitas politik terbesar di Gorontalo (Ini jika merunut pada hasil Pemilu 2014) Golkar mengalami kekalahan signifikan di dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, sebagai lumbung pemilih terbesar di Gorontalo jatuh ke tangan non Golkar. Bone Bolango pun hasilnya mirip.

Calon dari Partai Golkar hanya berada di urutan ketiga perolehan suara jika merunut pada hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dua daerah tersebut.

Praktis, kini Golkar hanya bisa menguasai tiga daerah : Kota Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato. Hasil ini semakin membuktikan bahwa Partai Golkar mulai kehilangan sebagian besar legitimasi publik dalam hal pengelolaan pemerintahan. Dalam kacamata sederhana, kekalahan di dua daerah ini akibat oleh Partai Golkar kehilangan fokus dalam mengelola isu-isu publik.

Isu krisis listrik yang mendera sebagian besar Gorontalo, dianggap sebagai kegagalan Gubernur Gorontalo yang notabene Ketua DPD I Golkar Gorontalo dalam merealisasikan janji politiknya lalu. Belum lagi dengan kasus Setya Novanto yang secara nasional mempengaruhi emosi pemilih karena ditembakkan sebelum Pilkada di seluruh Indonesia. Kedua isu kritis baik di lokal maupun nasional membuat legitimasi Partai Golkar anjlok secara tajam.

Dalam peta geopolitik Gorontalo terbaru ini, pertarungan yang dahsyat akan terjadi menjelang pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo. David Bobihoe, Hana Hasanah, Idris Rahim, Rum Pagau, Tony Uloli dan Zainudin Hasan akan menjadi pesaing berat Rusli Habibie dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo nanti. Musda nanti menjadi titik penting bagi internal Golkar apakah bisa melakukan konsolidasi internal atau malah akan membalikkan keadaan.

Golkar bisa terus survive jika melakukan hal-hal yang bersifat transformatif. Kelelahan dan kehabisan tenaga mesti segera diobati jika ingin selamat secara jangka panjang. Golkar mesti punya exit strategy untuk terus menjadi becomming. Kelelahan Golkar jika tidak diatasi akan melahirkan kombinasi dan penguatan kutub politik non Golkar. Kini, kombinasi politik non Golkar juga mengalami pengentalan yang luar biasa. Partai Hanura, PKS, Gerindra, Demokrat, PDI P mulai bergeliat dalam rekrutmen kader dan penataan jaringan. Tinggal PPP dan PAN yang kini ditunggu hasil konsolidasi internalnya.

Saat yang sama, pengentalan barisan elit seperti Abd Bahmid, Adhan Dambea, Elnino Mohi, David Bobihoe, Gusnar Ismail, Hamim Pou, Hana Hasanah, Idris Rahim, Indra Yasin, Reyna Usman, Rum Pagau, Syamsu Qamar Badu, Syarifudin Mosii, Thariq Modanggu, Tony Uloli, dan Zainudin Hasan menjadi barisan elit lokal yang sementara mengkonsolidasi infrastruktur politik masing-masing untuk menuju Pemilihan Gubernur 2017 nanti.

Jika kutub-kutub ini mulai menguat, tentunya akan menyibukkan Partai Golkar dalam beberapa iven politik ke depan.

Pertarungan antara kutub-kutub elit politik ini kemudian dideterminasi dalam pertarungan memperluas pengaruh di level teritorial. Kutub-kutub politik baik yang berbasis personal maupun teritori, tentunya dengan berbagai cara menawarkan segala produk politiknya untuk bisa ”mengarahkan” masyarakat untuk membeli produknya.

Melihat gejala ini, Rusli Habibie sebagai incumbent sepertinya akan menjadi common enemy bagi barisan elit ini jika komunikasi politiknya masih seperti apa adanya. Apalagi ditambah dengan tidak sensitif pada isu-isu kritis dan prioritas di masyarakat. Rusli mesti membuat lompatan yang bersifat beyond and transformative politics untuk keluar dari kepungan ini jika ingin selamat secara politik.

Kondisi ini mirip dengan keadaan Fadel Muhammad jelang Pemilihan Gubernur 2006, namun barisan elit lokal dan nasional yang menyatu saat itu tidak berhasil menumbangkan Fadel karena ia terlanjur menanamkan ”citra baik” di masyarakat secara kental. Hasilnya, Fadel meraup 80 persen suara.

Penguatan kutub-kutub di atas jika tidak dikelola dengan baik akan melahirkan kompetisi yang tidak sehat dan merugikan serta menghancurkan proyek demokratisasi di Gorontalo yang sudah dibangun selama 15 tahun terakhir ini.

Gen Z dan  Kecenderungan Demokrasi di Gorontalo

Dinamika politik pasca Pilkada di atas, tentu akan melahirkan beberapa kecenderungan dalam proyek demokratisasi di tingka lokal jika tidak dikelola secara baik. Kompetisi politik adalah penting sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi liberal lainnya yakni partispasi dan konsolidasi.

Tetapi, kompetisi yang dibangun dari fondasi elitis tentunya akan membawa masa transisi politik lokal Gorontalo semakin menjauh dari era konsolidasi demokrasi.

Keterbelahan pemilih di Gorontalo yang tercabik-cabik karena beda pilihan di Pilkada mesti segera diobati, jika tidak malah akan memperlama konsolidasi. Krisis kepercayaan terhadap elit ditambah dengan lambatnya konsolidasi di level bawah akan mengurangi partisipasi pasca Pilkada, yang terjadi bisa saja kecenderungan untuk merongrong hasil Pilkada yang demokratis.

Pada saat yang sama, mulai menggeliat pula kelahiran generasi politik baru yang tanpa beban psikologis dengan ID Party yang cair. Generasi Z (kelahiran 85 – 95) kini menjadi raja politik di jagat maya. Generasi ini sangat dinamis. Mereka bisa dengan pedas mem-bully politikus yang dianggap tak becus memimpin.

Sebaliknya, mereka bisa dengan lekas memuja politikus yang mereka sukai tanpa pretensi politik. Mereka bisa berpindah dari satu isu ke isu lain dengan riangnya. Mereka terhubung (connect) dengan isu kritis dan gagasan kreatif. (Demokrasi di Era Digital, Studi Kompas 2014-2015).

Kini, penguatan pada kutub-kutub elit diatas tentu saja membawa perubahan pada level yang lain. Beberapa analisis kencederungan yang telah dan akan terjadi adalah sebagai berikut; Pertama, penguatan elit politik diatas akan gagal jika tidak terbangun hubungan partisipatoris berlandaskan akuntabilitas politik antara elit dan massa. Kedua, kecenderungan pertarungan yang akan terjadi dalam proses demokratisasi lokal menurut Daniel Sparingga, ilmuwan politik Unair Surabaya, adalah memanipulasi pertarungan yang sebenarnya yakni pertarungan atas berbagai sumber daya politik (political struggle), elit kemudian membangun persepsi yang terbalik bahwa yang terjadi adalah pertarungan ideologis (ideological battelfield).

Ketiga, terjadi pembatasan partisipasi politik rakyat. Yang malah terjadi adalah politik representasi. Heru Nugroho, sosiolog UGM Yogyakarta, mengatakan bahwa dalam proses transisi politik masyarakat diberikan ruang partisipasi dalam berpolitik, tetapi itu hanya sebatas mobilisasi suara dan aspek-aspek prosedural lainnya, sedangkan pada aspek pembuatan kebijakan, masyarakat tidak pernah dilibatkan. Keempat, ada beda persepsi yang akan terjadi di level elit dan massa. Dimana, elit menekankan bahwa demokrasi sebagai prosedur, massa menekankan bahwa demokrasi melulu sebagai hasil.

Kelima, adanya pola mobilisasi kapital dalam gaya yang lebih baru, dimana penggunaan iklan dan media yang instan lebih banyak digunakan dibanding melakukan penguatan jaringan di basis-basis sosial.

Dari berbagai kencerungan yang kini mengarah pada kegagalan membangun demokratisasi di tingkat lokal, ada pula beberapa kecenderungan dalam benak masyarakat yang semakin gelisah. Kegelisahan itu antara lain; (1) seberapa cepat perubahan yang nyata akan terjadi?; (2) seberapa mungkin perubahan dapat dilakukan dengan ”guncangan politik” yang masih dapat mereka tanggung lagi?; (3) seberapa masuk akal harapan terhadap perubahan yang digantungkan pada para pemimpin (elit) mereka?; (4) seberapa siap infrastruktur dalam masyarakat untuk ikut menentukan arah perubahan itu?

Pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut dalam benak masyarakat adalah bukti dari rendahnya kepercayaan mereka terhadap perubahan yang coba ditawarkan elit diatas. Apalagi jika melihat skor nasional Indeks Demokrasi Indonesia yang rendah (63.17 dari skala 100).

Proyek politik yang sedang menguat di kutub-kutub tersebut adalah menarik dan perlu didorong untuk semakin menumbuhkembangkan demokratisasi di tingkat lokal agar semakin berkualitas. Namun, dalam proyek politik ini, tentunya ada beberapa hal yang mesti dibenahi terutama dari segi penguatan di level elit, parpol, masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Memperkuat berbagai level ini bukan berarti menambah derajat ketegangan hubungan, tetapi bagian dari saling memperkaya khazanah demokrasi agar terus seimbang.

*Penulis adalah periset demokrasi dan pengajar di jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo 

(Visited 1,605 times, 16 visits today)
Syam Terrajana
Lahir dan tinggal di Gorontalo setelah berkelana di berbagai kota. Membagi waktunya untuk menulis, membaca,melukis dan bepergian. Sesekali menyanyi jika suara sedang bagus. Dapat dihubungi di syam.terrajana2@gmail.com.

2 thoughts on “Politik Gorontalo; Generasi Z dan “Mungkin Golkar Lelah” (Oleh. Funco Tanipu*)

  1. Saya justru mulai merasakan ungkapan “JAMOALI BATARUALO” adalah idiom baru yang perlahan merinsek, mengisi ruang pembicaraan politik Masy Lokal.
    Kekhasan linguistik politik Gtlo selalu saja melahirkan meanstream baru dalam setiap perhelatan politik yang dieksplore lewat barisan kata dgn struktur sederhana tapi mampu memotret kecenderungan electoral.
    Seperti ungkapan “JABOME GAYA, DOI PARALU” di era pilgub 2006 mampu mampu mengkapitalisasi pandangan politik masy sehingga sangat digdaya “melumat” “politik berbasis visi”.

    Demikian pula “JAMOALI BATARUALO” rasanya sebagai isyarat atas kecenderungan masy untuk menginginkan calon Gub nanti adalah para “petarung” dan bukan mereka yang telah pernah “di-kanvaskan” dalam “ring politik”.
    Hehehehe, ini pandangan saja.

Leave a Reply

four × two =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top