You are here
Home > Bumi Manusia >

Produk Informasi RCTI, TV One, dan MetroTV Tercemar Kepentingan Politik Pemilik Media!

Produk Informasi RCTI, TV One, dan MetroTV Tercemar Kepentingan Politik Pemilik Media!

ilustrasi (google.com)
ilustrasi (google.com)

 

DEGORONTALO – Penelitian yang dilakukan oleh Remotivi atas dukungan Dewan Pers menemukan bahwa informasi yang disuguhkan RCTI, Metro TV, dan TV One kepada publik terindikasi tercemar oleh kepentingan politik pemilik.

Penelitian yang mengambil sampel tayangan televisi berbentuk produk berita, iklan, dan produk non-berita pada 1-7 November 2013 itu menemukan bahwa, frekuensi kemunculan, penonjolan, serta nada pemberitaan tokoh maupun partai politik punya hubungan yang erat dengan afiliasi pemilik stasiun TV dengan partai politik.

Surya Paloh, misalnya,mendapat porsi pemberitaan paling banyak di Metro TV.Dalam periode penelitian, tercatat ada 15 judul berita dengan durasi 6.297detik (30.6% dari seluruh pemberitaan tokoh politik) yang memberitakan Surya Paloh.

Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah durasi yang didapat oleh Mahfud MD yang ada di urutan kedua tokoh politik paling banyak diberitakan, yaitu sebesar 3.955 detik (19.8%).

Penelitian ini juga mencatat variabel “durasi penonjolan”, yakni pencatatan yang dihitung ketika terdapat suara dan gambar kontestan politik yang secara bersamaan muncul di dalam tayangan, baik diwawancarai langsung maupun ketika sedang berpidato atau beraktivitas lainnya.

“Dalam konteks ini, Metro TV memberikan “durasi penonjolan” kepada Surya Paloh sebanyak 43.6%,sementara Mahfud MD hanya ditonjolkan sebesar 19.8%,” ujar Muhamad Heychael, Koordinator Divisi Penelitian Remotivi melalui siaran pers kepada degorontalo.co, Jumat, (25/4)

Keberpihakan Metro TV terhadap Surya Paloh kian kentara dengan fakta bahwa tidak ada satu pun berita negatif mengenainya. Dari 15 berita mengenai Ketua Umum Partai NasDem ini, 10 berita bernada positif dan 5 lainnya netral.

Tidak hanya itu, lanjutnya, selama periode penelitian, juga ditemukan setidaknya 5 berita yang berjudul sama dengan slogan NasDem, yaitu “Gerakan Perubahan” dan “Restorasi Indonesia”, dan ini berpotensi mengaburkan judul berita degan slogan parpol.

Sementara tokoh politik yang mendapat porsi pemberitaan negatif tertinggi adalah Hidayat Nur Wahid (27.2%), disusul Mahfud MD (27.2%), dan kemudian Luthfi Hasan Ishaaq (18.2%) (Data penelitian diambil ketika kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS terkuak).

Sejalan dengan itu, tingginya pemberitaan Metro TV terhadap Golkar (25.4% secara frekuensi, dan 18.4% secara durasi), juga diiringi oleh besarnya berita negatifatasnya yang mencapai 37.5% dari seluruh berita negatif di Metro TV, disusul PKS (29.2%) dan Demokrat (29.2%).

Sebaliknya, pemberitaan atas NasDem yang meski secara frekuensi berada di bawah Golkar (17.2%), tapi memiliki durasi tertinggi di Metro TV (33.7%). “Artinya, dalam tiap pemberitaan NasDem, Metro TV menyediakan durasi yang lebih panjang ketimbang partai lainnya.

“NasDem juga adalah partai dengan nada pemberitaan positif tertinggi, di mana 50% dari seluruh berita positifyang ada di Metro TV adalah milik NasDem. Kenyataan ini masih ditambah oleh fakta bahwa NasDem adalah satu-satunya partai yang beriklan secara ekslusif di Metro TV dengan frekuensi 100 kali selama seminggu,” katanya.

Aburizal Bakrie,selaku Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus pemilik TV One,hanya mendapat porsi 11.1% dari durasi total pemberitaan tokoh politik TV One.

Meski tidak banyak, namun semua berita tersebut bernada positif. Bakrie adalah tokoh politik dengan nada berita positif tertinggi di TV One (54.5%). Hal yang sama terjadi pada Partai Golkar, yang mendapat 60% dari total seluruh pemberitaan partai bernada positif.

TV One cenderung memberikan pemberitaan bernada negatif terhadap partai lain, seperti Partai Demokrat yang menjadi partai dengan pemberitaan negatif tertinggi di TV One (50%). Joko Widodo atau Jokowi adalah tokoh politik dengan frekuensi berita tertinggi di TV One (25%), secara durasi, Ani Yudhoyono-lah yang menempati peringkat pertama (14.2%).

Namun, besarnya peliputan atas keduanya dibarengi denganbesarnya jumlah berita bernada negatif. “Jokowi merupakan tokoh politik dengan berita negatif terbanyak di TV One, yaitu 30.7%, disusul Mahfud MD sebesar 23%, dan di urutan ketiga Ani Yudhoyono sebanyak 19.2%,” katanya.

Cemarnya informasi dari TV One dengan kepentingan politik pemilik, katanya, kian mengemuka dengan tingginya frekuensi dan durasi iklan politik Aburizal di TV One, yaitu sebanyak 152 kali dengan durasi 6.060 detik,dan ditambah oleh frekuensi iklan Partai Golkar yang mencapai 49 kali dengan durasi 1.470 detik selama seminggu (iklan Aburizal Bakrie dan Golkar hanya ada di TV One).

Jumlah ini merupakan frekuensi dan durasi iklan tokoh politik tertinggi sepanjang minggu pertama November 2013 dienam stasiun televisi yang Remotivi teliti.

Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo di RCTI. Televisi milik Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura ini memberikan porsi berita tertinggi untuk Hanura, yaitu sebesar 44.4%.

Lebih lanjut lagi, 100% berita positif yang ada di RCTI adalah berita mengenai Hanura. RCTI juga menjadi ruang bagi iklan politik pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo, yang  muncul sebanyak 66 kali, dengan durasi 2.605 detik.

Angka ini masih ditambah dengan kemunculan Wiranto dan Hari Tanoesoedibjo, baik secara langsung maupun dalam bentuk atribut berupa slogan kampanye, di program non-berita Kuis Kebangsaan, yang tayang sebanyak14 kali dalam periode penelitian.

Jumlah ini adalah yang tertinggi untuk kemunculan tokoh politik pada program non-berita di 6 stasiun televisi. Serangkaian temuan ini adalah bekal bagi publik untuk lebih berhati-hati dalam mencerna informasi dari media yang pemiliknya berafiliasi langsung dengan partai politik.

Menjelang pemilihan presiden, konfigurasi peta politik telah berubah. Kesepakatan koalisi antara NasDem dengan PDIP, misalnya, menuntut sikap kritispublik terhadap pemberitaan dan kampanye politik calon presiden yang diusung olehkedua partai ini (Jokowi) di Metro TV. 

Sikap partisan TV One dan RCTI pada Pemilu legislatif tentu patut juga mendapat catatan kita semua. Akhirnya, sebagai warga negara kami wajib mengingatkan partai politik, calon presiden, serta pemilik televisi pengguna frekuensi publik untuk tidak merampas hak publik atas informasi yang benar. 

Frekuensi yang dipakai stasiun TV untuk bersiaran adalah milik publik, dan penggunaannya pun harus untuk kepentingan publik. Dan disaat Pemilu sekarang ini, tidak ada yang lebih dibutuhkan publik kecuali informasi yang benar, berimbang, dan relevan.

Dinamika politik akan semakin memanas, dan hal ini akan berimbas pada muatan di TV. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu menjadikan pengalaman praktik kampanye politik di televisi menjelang Pemilu legislatif sebagai pelajaran menjelangPemilu presiden nanti. 

Pemberitaan yang tidak berimbang dan bias kepentingan politik berpotensi menciderai demokrasi dan merugikan publik.

KPI perlu menjadikan performa stasiun televisi pada Pemilu kali ini sebagai bahan evaluasi yang nantinya diserahkan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai pertimbangan untuk mengevaluasi, atau bahkan mengusulkan pencabutan, izinstasiun televisi yang gagal mengelola frekuensi publik.

Terkait izin penggunaan frekuensi oleh stasiun TV, Remotivi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk dijawab oleh KPI:

1. Apa evaluasi KPI atas sikap partisan stasiun televisi menjelang Pemilu     Legislatif?

2. Bagaimana KPI mendefinisikan pencabutan izin penggunaan frekuensi dan apa syarat pemberlakuannya?

3. Siapa-siapa saja aktor atau lembaga yang berwenang dalam pemberian dan pencabutan izin penggunaan frekuensi? Bagaimana mekanisme mengenainya?

4. Bagaimana status (periode waktu yang telah berjalan) penggunaan frekuensi oleh masing- masing stasiun TV? Kapan tiap stasiun mesti memperpanjang kembali izinnya? Bagaimana mekanisme permohonan penggunaan frekuensi dan berapa besarnya biaya penggunaan dan perpanjangan izin frekuensi?

5. Bagaimana perencanaan KPI dalam menghadapi Pemilu Presiden? Apa terobosan KPI yang disiapkan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang akan datang?

 

GERIL DWIRA

(Visited 1,397 times, 53 visits today)

Leave a Reply

one × 5 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top