You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Restorasi Pendidikan: Kesadaran Kolektif Menuju SDM yang Bermutu

Restorasi Pendidikan: Kesadaran Kolektif Menuju SDM yang Bermutu

Ilustrasi HarianBernas.com
Ilustrasi HarianBernas.com

Oleh : Dani Paramata (Pengurus Pusat Forum Pelajar Mahasiswa Indonesia Kotamobagu)

Pendidikan merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi manusia, sebab pendidikan berperan sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang unggul dan beradab. Pendidikan diyakini sebagai upaya yang paling mendasar dan strategis sebagai wahana penyiapan Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan. Pendidikan juga merupakan cara untuk membantu dalam membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (James Tooley, 2013 : 1). Pendidikan tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, sebab pendidikan merupakan pondasi dalam membangun wawasan masyarakat sehingga terciptalah Sumber Daya Manusia yang akan Memajukan dan Membangun Daerahnya berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Iman dan Ketakwaan.

Dalam sejarahnya, bangsa Jepang pernah mengalami dua periode yang mengubah pandangan dan cara hidup mereka dalam menanggapi betapa pentingnya Pendidikan. Dua periode ini kita kenal dengan Periode Tokugawa (Politik Isolasi/Tidak membuka diri) dan Restorasi Meiji (Zaman Modern Jepang). Pada masa Tokugawa Selama 268 Tahun Jepang rasanya seperti melayang diudara. Jepang Berada dalam keadaan mati suri , sampai akhirnya pada tahun 1868 pada masa Kekaisaran Meiji, masa beku itu mencair, dan Jepang yang awalnya statis kembali menemukan jalannya untuk berubah kearah yang lebih maju (Robert N. Bellah, 1992 : 15). Peristiwa ini ditandai dengan runtuhnya Shogun Tokugawa dan berlakunya pemerintahan langsung oleh Kaisar Meiji yang mulai membuka diri dengan berbagai pihak demi kemajuan pendidikan di negaranya.

Perubahan dari masa Meiji yang paling berpengaruh bagi Jepang berkenaan dengan kemajuannya sampai sekarang ialah pendidikan. Di negara manapun, pendidikan selalu menjadi tonggak pertama dalam berdirinya sebuah revolusi kearah kemajuan. Bangsa Jepang sebelum restorasi Meiji adalah bangsa yang penuh carut marut konflik politik, dan keterbelakangan dalam dunia Pendidikan yang terjadi pada tahun 1467 dan konflik ini menyebar sampai keseluruh Jepang (Samson, 1974 : 249- 398). Konflik politik yang terjadi pada masa tokugawa mengakibatkan banyak masyarakat Jepang yang mengalami keterbelakangan dalam hal Pendidikan. Barulah pada masa Kaisar Meiji Jepang berani mengambil sikap untuk keluar dari kungkungan ini dan menjadikan Pendidikan sebagai tonggak pertama revolusi yang dilakukan oleh Jepang.

Dalam sejarah peradaban Islam, mengapa Islam disaat dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad begitu cemerlang? Mengapa ia dipuji selaku mercusuar paradaban dunia? Mengapa karya-karya berskala dan berkaliber ensiklopedia muncul saat itu? Mengapa dia menjadi sumber ilmu pengetahuan Modern? Karena Khalifah Abu ja’far Al-mansur bukan sekedar penguasa biasa yang asyik memerintah, membuat visi utopis dan asyik memungut pajak. Ia punya pandangan jauh ke depan, ia mencerdaskan manusia dan menyebarkan wawasan. Kemudian disempurnakan oleh Khalifah selanjutnya Khalifah Harun Al-rasyid dengan mendirikan Darul Hikmah sebuah Akademi Ilmu Pengetahuan. Akademi yang dilengkapi dengan Perpustakaan, badan penerjemah, Observatorium bintang, dan sebuah Universitas yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim yang sangat cerdas dan Arif kala itu (Imam Al-ghazali, 2001 : i-ii). Anggota akademi berhamburan kemana-mana, membawa pulang ke Baghdad tumpukan buku-buku untuk diteliti dan diterjemahkan kedalam bahasa arab. Mereka kembali ke rumah bagaikan lebah yang sarat dengan madu, diisap oleh murid-murid yang bersemangat dan membentuk iklim kerja keras yang luar biasa.

Berdasarkan dua peristiwa penting di atas, untuk sudut pandang Kotamobagu sendiri, kita mau ikut yang mana? Apakah kita mau ikut Jepang dengan Restorasi Meiji nya? Ataukah kita akan berkiblat ke Masa kejayaan islam saat Dinasti Abbasyah? menurut penulis, tidak masalah jika Kotamobagu mau ikut yang mana asalkan ada keseriusan dan I’tikad yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat serta dari pihak manapun yang memang mempunyai visi yang sama mensejahterakan masyarakat dan memajukan Kotamobagu lewat jalur Pendidikan.

Berdasarkan dua peristiwa bersejarah di atas, maka ada beberapa kesamaan yang bisa dijadikan teladan demi kemajuan Pendidikan di Kotamobagu. Pertama, Kaisar Meiji dan Dinasti Abbasyah adalah dua Pemerintahan yang sama-sama mempunyai niat dan kemauan yang serius untuk memajukan Negaranya lewat jalur Pendidikan. Ini ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pada masa pemerintahannya, serta banyak akademisi-akademisi (baca: Pelajar/Mahasiswa) yang dikirim keluar Negaranya untuk menimba ilmu diluar dan ilmunya itu digunakan untuk mencerdaskan, mensejahterakan serta membangun Negaranya. Selain itu, akademisi itu juga mengumpulkan beberapa buah referensi, buku atau kitab dan dibawa pulang untuk diterjemahkan, diteliti serta dipelajari di Negaranya. Kedua, dalam memperkaya Khazanah keilmuannya, dua Pemerintahan ini juga membuka lahan baca dan perpustakaan bagi masyarakat yang berguna sebagai tempat penerjemahan dan pengkajian keilmuan. Ketiga, Kaisar Meiji dan Dinasti Abbasyah juga adalah dua Pemerintahan yang membuka diri dengan berbagai pihak. Sebab, salah satu factor yang paling mendasar adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat serta berbagai pihak lainnya yang mempunyai visi yang sama dalam memajukan pendidikan (Kesadaran Kolektif).

Langkah Awal : Menuju Kesadaran Kolektif

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada pertanyaan yang “Menggalaukan” di benak saya. Sering muncul pertanyaan di benak saya: Punya siapakah Pendidikan ini? Siapakah yang bertanggung jawab? Pemerintahkah atau Masyarakat? Dari Perspektif Konstitusi, pemerintah menjadi tokoh utama dan berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertanggung jawab atas keberhasilan Pendidikan Masyarakatnya (Lihat UUD BAB XIII Pasal 31). Namun, dilihat dari perspektif Sosial dan Kebutuhan, Masyarakat juga mempunyai beban tanggung jawab yang sama untuk peningkatan harapan dan mobilitas Sosialnya. Dengan demikian, pendidikan disadari tidak cukup sekedar pemenuhan kewajiban untuk menuntut ilmu belaka, melainkan harus juga memberikan modal dasar dan akses bagi peningkatan social masyarakat. Ini berarti pendidikan bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak namun harus menjadi tanggung jawab bersama (Kolektif).

Malik Fadjar mengungkapkan, Pendidikan adalah Kegelisahan sepanjang zaman. Tidak terkecuali para pelaku pendidikan dibuat gelisah oleh fenomena dan realitas atas wujud serta perwujudan pendidikan nasional. Maka diperlukan kembali peneguhan dan penguatan komitmen dari semua pihak untuk menempatkan pendidikan nasional sebagai paradigma pembangunan nasional, bukan sebagai sector atau bagian dari pembangunan. Dan jangan pula politik dijadikan panglima untuk melemahkan pendidikan nasional sebagai wahana memelihara dan meneruskan Cita-cita kebangsaan (Abdul Malik Fadjar, 2012 : 4-5).

“Peneguhan dan penguatan komitmen dari semua pihak” saya jadi teringat pada 3 lembaga Pendidikan ternama dan teropuler dikalangan pemikir dan cendekiawan yang berdiri hanya dari dana Wakaf dan swadaya Masyarakat. Siapa yang tidak mengenal Oxford of University, Harvard of University dan Massachusets of University? Ketiga kampus yang telah melahirkan pemikir-pemikir serta penemu-penemu hebat dunia ini adalah bukti dari berdirinya lembaga pendidikan yang lahir karena adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak, komitmen yang dibangun oleh Pemerintah dan Masyarakatnya. Ketiga lembaga pendidikan di atas adalah contoh kecil, sebab ada 13 Universitas ternama dan berkualitas yang berdiri hanya dari dana wakaf dan swadaya masyarakatnya.

Bukan untuk berpikir pesimis, namun Kotamobagu yakin bisa dan mampu untuk mendirikan lembaga pendidikan dalam hal ini Universitas negeri yang akan menampung dan mewadahi generasi terbaiknya dalam menimba dan menuntut Ilmu. Kotamobagu bisa mandiri dalam pendidikan dan Ekonomi jika Pemerintah, Masyarakat dan Pihak lainnya (dlm hal ini Yayasa, dsb) mempunyai visi dan pemikiran yang sama serta teguh dan komitmen untuk memperbaiki dan memajukan Pendidikan di kotamobagu. Kesadaran kolektif sangat dibutuhkan. Tidak hanya kesadaran untuk mengejar profit dan keuntungan dengan cara meninggikan biaya kuliah tapi menghasilkan output yang tidak jelas arah keilmuannya mau dibawa kemana, bahkan output yang tidak sadar akan tanggung jawab keilmuwan yang diembannya. Apalagi kesadarannya pada pendidikan hanya dijadikan sebagai keset politik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu yang dampaknya akan melemahkan eksistensi pendidikan dan memperpanjang zaman kebodohan serta keterbelakangan di daerah kita. Kita semua tidak menginginkan kelak anak cucu kita akan berkata bahwa “disini pernah ada Kotamobagu, kota yang sarat akan adat dan Budaya”. Mari bangun kesadaran Kolektif, untuk pendidikan, untuk generasi kita, untuk Kotamobagu yang Jaya!

Pendidikan Kekinian : Tantangan Menuju SDM yang Bermutu

Pendidikan di berbagai belahan dunia tengah dilanda oleh kekhawatiran pendidikan yang telah berubah menjadi penjara. Peserta didik telah dimatikan kreativitasnya demi untuk mencapai berbagai standar pendidikan. Sekolah ataupun Perguruan tinggi telah dianggap pabrik yang memproduksi manusia yang terstandarisasikan melalui ujian yang Uniform. Pendidikan bukan lagi suatu proses yang membebaskan peserta didik seperti gagasan Ki Hajar Dewantara maupun Paulo Freire, tetapi sekadar untuk mendapatkan Ijazah atau lulus Ujian. Pendidikan yang membebaskan adalah yang mampu merubah keadaan potensial menjadi actual kekinian (Almunauwar bin Rusli, 2015 : 15-16). Hal inilah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dan menghambat penyediaan Sumber daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dan keterampilan di berbagai bidang.

Selain itu, ada beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita yang juga berpengaruh secara sistematik pada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, diantaranya (1) Rendahnya kualitas sarana fisik, masih ada sekolah yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku peprustakaan tidak lengkap. Bahkan untuk perguruan tinggi, kita masih jauh dari kata merdeka dan mandiri dari skala perguruan tinggi, kepemilikan yang masih tarik ulur, serta masih ada perguruan tinggi yang tidak memiliki gedung sendiri. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah dan kita semua serta menjadi tanggung jawab kita bersama. (2) Rendahnya relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan, Dalam kaitan dengan relevansinya program pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, masih dapat dilihat dari anyaknya lulusan yang masih menganggur. Adanya ketidakserasian antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional dengan keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. (3) Mahalnya Biaya Pendidikan, Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) hingga Perguruan Tinggi (PT) dimana adanya RUU tentang Badan hukum Pendidikan (RUU BHP) yang merubah status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum, membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah atau tetap melanjutkan jenjang pendidikan dengan biaya mahal tapi outputnya tidak paham dengan ilmu yang diterimanya. Sebab lulusan hanya berprinsip pada Lulus dan Ijazah, tanpa ada jaminan untuk Lapangan kerja yang layak. Ini membuktikan bahwa biaya mahal tapi jauh dari kata bermutu.

Kendatipun disadari bahwa pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah apalagi gratis, akan tetapi persoalannya, siapakah yang harus membayarnya? Dalam hal ini pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat awah untuk mendapatkan pendidikan yang Bermutu sesuai dengan Amanah UUD 1945 BAB XIII Pasal 31.

Mewujudkan Pendidikan yang Mencerdaskan : Sebuah Solusi

Sebesar apapun tantangan yang dihadapi, pasti selalu ada jalan keluar jika itu dilandasi dengan keseriusan dan I’tikad yang baik dari semua pihak. Dalam mewujudkan Pendidikan yang mencerdaskan maka penulis memberikan beberapa solusi yang akan penulis paparkan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh penulis yakni : Pertama, Restorasi Sarana Fisik, yakni pembangunan Lembaga Pendidikan dari berbagai sektor, seperti pembangunan gedung dan fasilitas, pengadaan ruang baca dan terjemahan, status kepemilikan yang harus ditangani oleh pemerintah, serta untuk tingkatan Perguruan tinggi maka harus ada perguruan tinggi Negeri yang mampu menampung dan menyalurkan keilmuwan Mahasiswanya berdasarkan keadaan letak Geografis daerahnya dan keadaan Sosial masyarakatnya. Dalam artian Pendidikan harus diorganisasikan secara lokal. Kedua, Restorasi Mutu SDM, yakni mengembalikan serta meningkatkan mutu SDM dengan cara memasukkan kurikulum yang sesuai dengan keadaan geografis dan keadaan social masyarakat daerahnya. Untuk skop Bolaang Mongondow Raya pada umumnya dan Kotamobagu khususnya, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan berdasarkan keadaan daerah adalah Kurikulum Pertanian serta Kurikulum Perikanan dan Kelautan. Ketiga, Restorasi Biaya, yakni dalam mewujudkan generasi yang cerdas, pemerintah harus mengusahakan biaya pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat bawah. Pemerintah atau pemilik yayasan bukan hanya memikirkan profit dan keuntungan semata, tapi bagaimana caranya agar biaya yang mahal sesuai dengan mutu pendidikan yang diberikan. Benahi dan lengkapi Gedung Pendidikannya, Modernkan sistemnya, serta permantap tenaga pengajarnya, sehingga tercapai output yang ahli, hebat dan bertanggung jawab pada bidang keilmuwan yang diterimanya.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam mewujudkan Tujuan Mulia Pendidikan dan memajukan pendidikan di kotamobagu, maka dipandang perlu adanya Peneguhan dan Penguatan Komitmen dari semua pihak. Entah itu Pemerintah, Masyarakat maupun pihak lainnya yang sama-sama mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam membangun generasi dan memajukan Bangsa dan Negara. Pemerintah dengan tanggung jawab dan tugasnya sebagai Pengarah dan pelaksana, serta Masyarakat sebagai Objek dari Pendidikan itu sendiri, seharusnya bersifat mutualisme, saling melengkapi dan membantu demi tercapainya pendidikan yang Maju, beradab dan Humanis.

Ada tiga masalah pokok yang menyebabkan mundurnya dunia pendidikan di daerah kita. Pertama, Rendahnya kualitas sarana fisik. Kedua, rendahnya relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan. Ketiga, Mahalnya Biaya Pendidikan. Dan solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah Pertama, Restorasi Sarana Fisik. Kedua, Restorasi Mutu SDM. Ketiga, Restorasi Biaya. Ketika tantangan ini mampu dihadapi, maka yakin Kotamobagu akan menjadi salah satu Kiblat Pendidikan di Indonesia. Kuncinya satu, Kesadaran semua pihak!

Meminjam perkataan Almunauwar, “Ayo berbuat sekecil yang kita bisa,” karena seringkali ilmu sederhana yang kita punya akan jadi sangat luar biasa bagi orang yang membutuhkannya. Universitas bukanlah medan perang untuk adu kekuatan dengan wajah garang, melainkan medan ilmiah untuk memproduksi pendidikan, penelitian sekaligus pengembangan menuju kehidupan masyarakat madani. Sekali lagi, jangan sampai nasib universitas lokal menjadi seperti awal permainan karambol, pukul kesana tujuan kemari. Save Pendidikan, Save Universitas Lokal, Pemerintah Bisa!

(Visited 275 times, 3 visits today)
Kristianto Galuwo
Sigidad. Duda berputri satu-satunya bernama Sigi. Sering sial seperti Donal Bebek, karena itu dirajahi tato Donal Bebek di lengan kanan sebagai segel anti sial. Suka sekali makan ayam bakar/goreng/santan apalagi yang dibumbui sejumput puisi. Bisa disapa di facebook: Kristianto Galuwo dan diterawang di blog Getah Semesta.
http://sigidad.blogspot.co.id/

Leave a Reply

11 + 18 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top