Rusli Habibie Dan Usaha Membangkitkan Politik Etis Gorontalo

PILKADA

 

Oleh : Eka Putra Muhammad Santoso.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Gorontalo/ Mahasiswa Pascasarjana Studi Politik Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Aktifis YLBHIG

 

NERACA perpolitikan Gorontalo berat sebelah dan mulai menghawatirkan. Mengapa demikian? , Di balik lilitan hukum Rusli Habibie, Eskalasi politik nampaknya kini miring terlalu ke kanan. Beberapa analisis politik dan hukum secara tidak sadar terjebak pada investasi wacana dominan kepada salah satu pasangan calon.

Hal ini memang tidak bisa dihindari. Secara alamiah diskursus yang dimainkan akan dengan sendirinya menyasar lumbung tingkat kenyamanan salah satu paslon. Olehnya kemudian selain fenomena populernya kasus Rusli Habibie. Ada hal yang tidak kalah pentingnya dalam eskalasi perpolitikan Gorontalo.

Beberapa pekan terakhir kita melihat akrobat elit lokal dalam kerangka partai politik. penguasaan terhadap Insitusi ini semakin massif saja di kuasai oleh para pemilik modal yang cukup kompleks. Bahkan kenyataannya ada partai yang rela memparkir ketua DPW nya . dan mendukung calon yang notabennya bukan kader partai tersebut.

Ini tentunya sangat memiriskan. Bagaimana bisa insitusi partai terombang ambing dengan permainan Kapitalisasi orang per orang . kita mungkin bisa berfikir jernih bahwa partai adalah salah satu tiang penyangga demokrasi. Tetapi bahkan dalam tubuh partai sendiri yang terjadi adalah kekuasaan oligarki yang sulit untuk diputus.

Dalam konstalasi ini kemudian penguasaan struktur partai oleh pemilik modal akan terus merajai menuju Pilgub 2017. Partai yang seharusnya mampu menyalurkan aspirasi para konsituennya terjebak dalam pusaran modal yang menganga. Pertanyaan nya kemudian di mana posisi masyarakat?.

Stigma yang mengambil panggung dalam reproduksi kepemilikan partai ini, banyak menganggap bahwa, ketika rekomendasi partai di dapatkan secara simetris akan diiikuti oleh suara masyarakat. Perlu di ingat bahwa kecenderungan itu bisa saja terjadi tetapi kemudian agregasi politik uang juga harus di mainkan.

Nah .. inilah yang meski distop. Jangan sampai para pemilik modal yang kini menguasai partai politik ikut meracuni masyarakat di tingkatan akar rumput. Tingkat kehidupan ekonomi yang melilit jangan sampai menjadi alasan rusaknya moral pemilih.

Di sinilah prinsip moralitas bermain. Ranah agama di butuhkan untuk menjadi semacam cambukan secara sosial, agar kemudian masyarakat setidaknya mengetahui, dan berfikir sejenak akan dampak mudarotnya politik uang.

Kalau perlu lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia perwakilan Gorontalo menjadi pelopor mengharamkan Politik Uang dalam ranah pemilihan umum. Saya kira ini akan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa untuk mengawali alam demokrasi lokal di bumi Gorontalo.

Kemudian sekali lagi penguatan lembaga adat kita menjadi penting dalam hal ini. Secara etika pemimpin-pemimpin kita yang nantinya akan duduk sebagai khalifah harusnya bersih dari kecurangan dalam proses-proses Pemilu, apalagi terlibat politik uang dari awal.

Kecatatan moral ini menjadi sebuah catatan bagi Lembaga adat untuk tidak memberikan gelar adat pada pemimpin yang curang. Ini lah yang bisa dilakukan dalam ranah politik lokal. Jadi ada integrasi yang simetris nan cantik dalam prosesi demokrasi lokal Gorontalo di tahun mendatang. dengan menggunakan potensi Lokal Wisdom dalam ranah kaku Demokrasi yang kita jalani selama ini.

 

BACA JUGA: 

Leave a Reply

4 × five =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top