You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Saudara kita Fahri Hamzah; yang (pantas) dipuja dan dicela

Saudara kita Fahri Hamzah; yang (pantas) dipuja dan dicela

Fahri Hamzah (copyright detik.com)

Susanto Polamolo
(Penulis. Peneliti. Penyuka Film India)

KPK oh KPK, kita tengah menyaksikan bagaimana lembaga ini hendak ditebas, atau, jika kata itu tidak tepat, mungkin istilah “amputasi” cocok (dan lagi sebanding kemudian dengan kata “intimidasi asing” yang digunakan Fahri Hamzah untuk mencibir KPK).

Para politisi di Senayan, melalui Komisi III, yang kemudian disusul dengan Pansus KPK dan lalu memperpanjang masa kerja Pansus, kelihatannya memang belum cukup puas. Lembaga ini harus dibubarkan, itu sinyal yang kuat dari Senayan. Koruptor bertempik sorak, bergembira ria, bersilang surup ia dengan kehendak politisi.

Satu dari banyak suara—mungkin sedikit berbeda dan karismatik—kritis itu adalah Saudara kita, Fahri Hamzah. Sudah jadi tugas seorang oposisi untuk tetap kritis sekritis-kritisnya terhadap pemerintahan. Itu menyeimbangkan demokrasi ala reformasi yang kita pilih ini, yang dulu generasi Fahri menjebolnya dari rezim Orde Baru.

Napa te rajal pe tulisan lain sob:

Sikap kritis Fahri harus kita acungi jempol, tapi tidak untuk setiap logika kritisnya. Ada logika yang dibangun di atas premis dan konklusi yang terukur, ada pula hanya sekadar uneg-uneg, kesal, lagi tidak akurat. Kita beri jempol, sekaligus kita maklumi.

Demokrasi tidak sempurna. Manusia pun demikian.

Yang perlu kita sadari dengan waras sebelum tenggelam dalam belantara kekritisan Fahri yg seolah-olah itu, ada baiknya kita mahfum dan menerima satu situasi: KPK adalah lembaga, yang kerentanannya terhadap korupsi, infiltrasi asing, kong-kalikong, dsb, sama dengan lembaga-lembaga lain.

Tidak terkecuali lembaga dimana Fahri bekerja dan mendapatkan upah, DPR-RI.

Sudah merupakan tugasnya sebagai anggota DPR-RI untuk kritis, tapi harus tetap di koridor konstitusi, di atas fakta, dan berpegang pada UU.

Lembaga seperti KPK adalah ikhtiar kita bersama dalam membangun masa depan bangsa, yang paling tidak, minim korupsi. Sebagai lembaga, KPK terdiri dari bagian-bagian.

Bagian mana yang rusak, rawan, rentan, itu yang kita benahi. Kita bisa ciptakan sistem dimana dalam menjalankan kinerjanya KPK tetap bisa diawasi bersama-sama, sesuai prinsip-prinsip konstitusi dan UU, transparan, terutama sekali di mata publik.

Ini yang abai yang mestinya disemangati oleh Fahri, malah justru dibuatnya patah arang.

KPK sebagaimana juga lembaga seperti DPR-RI, ibarat tubuh, niscaya terserang penyakit akibat virus. Korupsi ibarat virus. Di sini perbedaannya: DPR-RI punya hak imun, sedang KPK tidak. Tapi, meskipun DPR-RI punya (hak) imun, virus korupsi di dalamnya justru cukup aktif. Persis di situ sebetulnya, KPK yang tidak memiliki (hak) imun itu masih bisa kita perbaiki.

Itu artinya, jalan pikiran yang selalu menginginkan KPK bubar tak bisa sepenuhnya dibenarkan, apalagi mereka yang hanya membebek pada jalan pikiran yg demikian itu, tidak bisa dibenarkan.

Sikap dan logika Fahri tentang KPK tentu tidak semuanya benar dan tepat-guna untuk diikuti. Apalagi tudingan-tudingannya bahwa KPK seolah-olah “pesanan”, seolah-olah KPK “antek asing”, dsb. Meskipun sebetulnya kita bisa saja balik mencurigai bahwa jangan-jangan justru sikapnya itu yang merupakan “pesanan”, atau balik menudingnya sebagai “centeng asing”—sungguh kita tidak perlu melakukannya. Tak perlu.

Adapun kasus-kasus besar yang disebut Fahri “dibiarkan”, ini tidak tepat. Kasus-kasus tersebut justru sedang terus-menerus didalami. Kesulitannya ialah: kasus-kasus besar tersebut melibatkan sejumlah politisi-elit, pengusaha-pengusaha besar.

Fahri tentu saja tahu persis soal itu. Jangankan KPK, kepolisian dan kejaksaan pun pasti akan berhitung untuk tidak gegabah. Fahri tahu persis, tabiat para mafia jika sudah terusik bagaimana.

Tapi kok? Ah, sudahlah.

Kita bersyukur publik sebagian besar sudah teredukasi tentang korupsi. Juga tentang bagaimana dunia politik dan politisi. Publik sudah lebih dari paham bahwa dunia politik dimana politisi seperti Fahri hidup di dalamnya adalah “dunia setengah benar”, setengah salah”.

Publik juga sudah mampu membedakan dalam dunia politik itu ada “politisi pengecut”, dan ada “politisi pengacau”.

Kita, rakyat harus bersabar. Tugas KPK masih panjang. Tantangannya sangat berat. Di situlah ujian kita bernegara. Satu yang harus kita yakinkan, ikhtiar kita masih sama: ganyang korupsi/koruptor dan antek-anteknya (!)

“Tuhan bukan milikmu seorang wahai saudaraku Fahri Hamzah. Tuhan juga bersama kami, orang-orang yg mendukung kerja-keras-nyata melawan korupsi/koruptor.”

[Allahu Akbar !]

Leave a Reply

eighteen − 12 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top