Simalakama Pelantikan Gubernur Gorontalo

Ilustrasi (Shutterstock)

Oleh : Yakop A.R Mahmud, S.H
(Mahasiswa asal Gorontalo. Sedang menempuh studi  Pascasarjana Hukum Universitas Trisakti)

PERHELATAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2017-2022 memang telah berakhir pasca ditetapkan dan dilantiknya Pasangan Petahana Drs. Rusli Habibie M.AP – Dr. Drs. Idris Rahim, MM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

Namun hal ini masih menyisahkan polemik dari sisi hukum ketatanegaraan dan juga dari segi ketaatan hukum pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri selaku pelaksana tekhnis peraturan perundang-undang.

Pasalnya Undang-undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang undang. Disebutkan dalam pada Pasal 163 ayat (8) “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur “.

Bahwa, sudah menjadi rahasia umum, Gubernur terpilih Gorontalo Bapak Drs. Rusli Habibie, M.Ap, (RH) merupakan terpidana berdasarkan putusan inkrach van gewijsde atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai tingkat kasasi. Hal ini ditegaskan dengan putusan bernomor 348 K/PID/2016. Jika merujuk pada petikan putusan tersebut, RH divonis 1 tahun Penjara, dengan perintah tidak perlu menjalani masa tahanan di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan dengan 2 (dua) tahun massa percobaan.

Artinya sejak tanggal dijatuhkannya vonis tersebut pada 21 Juli 2016 oleh rapat permusyaratan hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Status hukum RH adalah terpidana sampai dengan hukuman tersebut diselesaikan.

Atas dasar putusan kasasi tersebut, secara otomatis berlakulah Pasal 163 ayat (8) kepada RH selaku gubernur terpilih. Bahwa “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.”

Dalam pasal tersebut mengandung makna perintah oleh undang undang kepada pelaksana teknisnya yakni, Presiden/ Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan Gubernur serta merta saat itu juga. Yang membuat publik menjadi bertanya-tanya dan tentunya harus dijawab oleh pemerintah adalah, Mengapa RH tidak diberhentikan sesuai dengan amanah UU No. 10 tahun 2016 tersebut? Ada apa dibalik pengabaian atas perintah Undang-undang tersebut?

Mengapa RH Begitu Istimewa?

Sudah seharusnya Presiden dan Menteri Dalam Negeri berpegang pada UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah sepantasnyalah asas keadilan dan asas kesetaraan dimata hukum (equality before the law) ditegakkan sebagaimana yang pernah ditegakkan kepada para kepala daerah lain, misalnya Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi diberhentikan setelah ditetapkan sebagai Tersangka, Bupati Bogor Rachmat Yasin diberhentikan setelah ditetapkan menjadi Terdakwa, dan yang paling populer adalah Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho diberhentikan setelah ditetapkan sebagai Terdakwa. Basuki Tjahaja Purnama ketika ditetapkan sebagai terpidana.

Pertanyaannya kemudian, Apa yang membedakan Gubernur Gorontalo dengan daerah daerah lain? Apa yang menjadikan Gubernur Gorontalo istimewa dimata Presiden dan Mendagri? Harusnya cara-cara seperti ini tidak terjadi lagi di zaman digital, yang informasi kepada Presiden dan Mendagri tidak hanya dikuasai orang perorang, Dengan tidak diberhentikannya RH semakin menambah sayatan luka rasa keadilan di negeri ini.

Penulis Menganggap hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa Presiden dan Mendagri hendak “bermain-main” dengan hukum.

Di sisi lain, dengan tidak dilaksanakannya amanah Pasal 163 ayat (8) UU No. 10 tahun 2016 secara kaffah malah menjadi buah simalakama bagi Presiden dan Mendagri itu sendiri. Yang pertama, Karena Pemberhentian seharusnya dilakukan sesuai amanah UU Pasal 163 ayat (8) …..” dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.” Kalimat “SAAT ITU JUGA” merupakan kalimat perintah yang melahirkan kewajiban konstitusional bagi Presiden, kelalaian atas kewajiban ini menyebabkan Presiden dan kementerian dalam negeri telah melakukan Onrechtmatige Overheidsdaad (Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa) sebagai penyelenggara negara dalam hal tidak melaksanakan kewajiban hukumnya padahal dia memiliki kewajiban untuk melakukannya.

Kedua, tidak dilaksanakannya amanah Pasal 163 ayat (8) UU No. 10 tahun 2016 membuka peluang bagi RH untuk menolak SK Pemberhentian (jika nanti akan diterbitkan). karena amanah pasal 163 ayat (8) adalah …..” dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.” Kewajiban memberhentikan adalah sesaat setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, demikian juga ketika melihat penjelasan pasal 163 ayat (8) kita tidak akan menemukan penjelasan mengenai pasal tersebut, hanya tertulis kalimat “Cukup Jelas” menurut ilmu perancangan perudang undangan pasal dan ayat tersebut sudah terang benderang dan tidak perlu dijelaskan lagi.

Artinya, Pemberhentian yang dilakukan bukan pada waktu dan tanggal yang sama dengan tanggal dan waktu dilaksanakannya pelantikan mengakibatkan SK Pemberhentian tersebut tidak berdasarkan hukum atau dengan kata lain SK Pemberhentian tersebut Batal Demi Hukum (BDH). Pun jika dipaksakan SK ini dapat digugat/disengketakan di PTUN, karena keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, termasuk Gubernur Gorontalo.

Mau tidak mau, suka tidak suka persolan ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, jika sudah begini yang dirugikan bukan Presiden, bukan Mendagri juga bukan pula RH sebagai Gubernur, tapi seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. Melihat fakta-fakta yang ada, saya berkesimpulan Hukum sebagai anak kandung politik, saat ini lebih sibuk melayani pembuatnya dibanding mewakili kepentingan rakyatnya. Dimanakah engkau wahai Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?? (*)

Leave a Reply

15 − three =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top