You are here
Home > Berita Pilihan Editor > Tiga Alasan Kenapa Polisi Tak Perlu Tangani Korupsi (Oleh. Rio Ismail*)

Tiga Alasan Kenapa Polisi Tak Perlu Tangani Korupsi (Oleh. Rio Ismail*)

 

PERINTAH  Kabareskrim Jenderal Budi Waseso (Buwas) kepada Polda dan Polres untuk mengusut kasus korupsi di berbagai daerah, sepertinya bukan hal yang luar biasa karena secara legal-yuridis polisi memang memiliki kewenangan ini. (http://nasional.kompas.com/read/2015/05/30/07014361/Kabareskrim.Perintahkan.Polda.hingga.Polres.Prioritaskan.Perkara.Korupsi).

Pertanyaannya adalah, sesederhana itukah persoalannya? Bukankah diluar aspek legal-yuridis ada sejumlah masalah mendasar yang patut dipertanyakan terkait dengan perintah Kabareskrim?

Ada tiga alasan yang mendasari mengapa penanganan korupsi oleh kepolisian perlu dikaji kembali. Pertama, hingga saat ini polri justru masih kewalahan menangani berbagai kasus kriminal, yang sesungguhnya tidak terlalu memerlukan jumlah penyidik dengan kualifikasi yang tinggi. Banyak kasus yang terjadi, baik yang bersifat delik biasa maupun delik aduan, tak bisa ditangani dengan cepat dan profesional. Bahkan terkesan ada pembiaran, meski hal itu berdampak munculnya rasa tidak aman masyarakat.

Selain soal profesionalitas, tentu saja soal rasio jumlah polisi dibanding jumlah penduduk tentu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan kepolisian mengantisipasi atau merespon berbagai masalah. Saat ini rasio anggota polisi dengan jumlah penduduk masih berkisar 1:575. Ini jauh dari ideal, PBB malah menyebut idealnya adalah 1:400, sementara untuk kota besar seharusnya 1:300 (meski banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah polisi tidak selalu identik dengan penurunan angka kriminalitas atau kejahatan).

Nah, jika sekarang Polri bersikeras mengusut kasus-kasus korupsi, mampukah melakukannya secara professional dan institusional? Bukankah sikap “ngotot” menjalankan kewenangan ini justru menguras energi kepolisian yang seharusnya digunakan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat? Berapa banyak kasus kriminalitas dan kejahatan serius seperti terorisme dan narkoba yang tidak bisa ditangani polisi? Berapa banyak masyarakat yang tidak terlindungi kehidupannya dari urusan copet, gank motor, begal, penipuan, penghancuran/pencemaran lingkungan, kekerasan terhadap perempuan, prostitusi, kekerasan sosial oleh kelompok-kelompok fundamentalis, hingga soal makanan yang dicampur bahan berbahaya? Kalau urusan korupsi, bukankah di luar sana masih ada KPK dan Kejaksaan?

De-kriminalisasi para Jenderal dan Kriminalisasi Petinggi KPK

Kedua, tindakan Polri yang beberapa tahun ini terkesan “membiarkan” bahkan membela oknum jenderal yang terkait kasus-kasus rekening gendut justru makin memunculkan keraguan kuat tentang peran kepolisian dalam pengusutan korupsi (lihat Tempo edisi 28 Juni – 04 Juli 2010 yang bertajuk “Rekening Gendut Perwira Polisi”). Publik bahkan makin marah menyaksikan bagaimana kepolisian melakukan langkah-langkah yang dalam sosiologi hukum bisa dikategorikan sebagai “de-kriminalisasi” dan “kriminalisasi.

Pada satu sisi Polri mati-matian menempuh langkah “de-kriminalisasi” terhadap laporan dugaan rekening gendut maupun pengaduan masyarakat terhadap jenderal polisi yang diduga terlibat korupsi atau gratifikasi proyek pengelolaan sumberdaya alam.

Dalam artian, kepolisian tidak mengusut masalah ini secara wajar dan transparan. Tapi pada sisi yang lain — untuk kesekian kalinya – Polri juga melakukan pelemahan KPK secara sistemik melalui tindakan “kriminalisasi” terhadap dua petinggi KPK. Proses kriminalisasi bahkan dilakukan secara super cepat dengan dalih merespon pengaduan yang “seolah-olah” dilakukan masyarakat.

Selain itu, Bareskrim dibawah Jenderal Buwas juga mengancam akan memproses secara hukum para aktivis yang banyak mengeritik kinerja kepolisian dalam penanganan korupsi maupun dalam proses kriminalisasi petinggi KPK. Lalu, belum cukup dengan jurus menghabisi pimpinan KPK, belakangan Kabareskrim Buwas secara demonstratif menyatakan menolak memberikan laporan hartanya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Jenderal Buwas terkesan seperti mengolok-olok proses LHKP sebagai sesuatu yang tak perlu dilakukan, bahkan dia menilai pengungkitan masalah LHKPN merupakan salah satu cara untuk menjatuhkan namanya sebagai Kabareskrim (http://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20150602135730-12-57133/budi-waseso-anggap-kpk-cari-kelemahannya-lewat-lhkpn/).

Kapolri Badrodin Haiti hari ini akhirnya sudah memberikan “pelurusan dan pembelaan” atas sikap Buwas (http://www.merdeka.com/…/ini-kata-kapolri-soal-budi-waseso-…). Sedangkan Wapres Yusuf Kalla hanya menyapaikan “perintah lunak”, padahal tindakan Jenderal Buwas bisa menjadi preseden buruk terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (http://www.merdeka.com/…/jk-perintahkan-budi-waseso-lapor-p…).

Menyeret Polri dalam Kancah “Politisasi Korupsi”

Ketiga, meski tak pernah dibicarakan secara terbuka, publik tahu bahwa upaya para politisi memaksakan Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri (belakangan akhirnya menjadi Wakapolri), sangat terkait dengan kepentingan politik partai tertentu. Kepentingan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Budi Gunawan – yang juga mantan sekretaris Megawati Sukarno Putri/Ketua DPP PDIP, saat menjabat presiden — dalam politik praktis atau tim pemenangan Jokowi-JK. Mantan presiden SBY sebetulnya sudah beberapa kali menyampaikan hal ini selang pemilu dan pilpres 2014.

Ketika BG diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri, lawan-lawan politik Jokowi-JK tidak menyoal hal ini, malah sebaliknya secara aklamasi menyetujuinya. Ada apa gerangan? Tidak ada yang tahu persis mengenai hal ini. Tapi setelah muncul pro-kontra, secara samar-samar terungkap tindakan seperti itu merupakan upaya bargaining para politisi kubu KIH sendiri maupun kubu lawan (yaitu KMP) dengan presiden terkait banyak kepentingan lainnya.

Tapi sungguh aneh, setelah BG ditentang publik, para politisi KIH dan KMP pun lagi-lagi secara aklamasi menyetujui pula keputusan Jokowi membatalkan BG jadi Kapolri. Lalu beramai-ramai “mengaminkan” Jenderal Badrodin Haiti yang diajukan presiden sebagai calon tunggal Kapolri. Kendati Badrodin Haiti adalah salah satu jenderal yang disebut-sebut memiliki rekening gendut berdasarkan laporan PPATK 2010 silam.

Ketika Jenderal BG akhirnya ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Wakapolri, tak ada juga yang menyoal lagi masalah ini. Apakah para politisi ingin menciptakan preseden baru bahwa petinggi Polri ke depan bisa terlibat dalam urusan politik praktis? Biasa jadi.

Walau demikian, aroma kepentingan politik dalam recruitment petinggi Polri secara perlahan tercium jelas melalui manuver Kabareskrim Jenderal Buwas. Tindakan Bareskrim yang “mengobrak-abrik” KPK tidak hanya berhasil melengserkan dua pimpinan KPK yang selama ini dikenal gigih mengusut elit politik dan petinggi politik yang diduga korup. Tetapi juga mampu menggunakan putusan pra-peradilan Hakim Sarpin maupun proses penyidikan terhadap Bambang Widjojanto dan kasus Abraham Samad – plus bumbu pemberitaan panjang tentang foto Samad dengan seorang perempuan hingga isu rencana Samad menjadi Cawapres — untuk “melucuti” kemampuan KPK dalam meneruskan penyidikan dugaan keterlibatan Jenderal BG dalam dugaan kasus sumberdaya alam di Jambi. Padahal kasus ini sudah lama diadukan masyarakat dan sudah diinvestigasi sendiri oleh KPK.

Dimensi lain keterlibatan pada jenderal polisi dalam dinamika politik — yang banyak memunculkan kasak-kusuk saat ini — tentu saja adalah pertalian hubungan personal segitiga antara Jenderal BG-Buwas dan Mendagri Cahyo Kumolo. Budi Gunawan dan Buwas adalah atasan dan bawahan yang juga disebut-sebut akan berbesanan, sementara Buwas dan Cahyo juga memiliki hubungan kekeluargaan. “Duet” Cahyo Kumolo sebagai Mendagri dan Jenderal Buwas sebagai Kabareskrim ini telah memunculkan kekuatiran dan spekluasi pada sebagian partai politik bahwa arah duet ini bisa saja berkembang menjadi upaya “menghabisi” lawan-lawan politik PDIP yang memegang posisi gubernur dan walikota/bupati di berbagai daerah.

Salah satu contoh menarik dari tren ini adalah kasus yang dialami Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo. Rusli Habibie mengirimkan pengaduan ke Kapolri — yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal Sutarman — mengenai dugaan keterlibatan atau dukungan Kapolda Gorontalo (Brigjen Buwas saat itu) terhadap lawan politik Rusli dalam pemilukada. Buwas merasa dicermarkan nama baiknya gara-gara pengaduan tersebut. Setelah beberapa hari dilantik sebagai Kabareskrim, Jenderal Buwas langsung melakukan pengaduan melalui bawahannya di Bareskrim Polda Gorontalo untuk mengusut kasus Rusli Habibibe. Rusli juga sebelumnya juga disebut-sebut akan diusut dalam dugaan kasus korupsi semasa menjabat bupati Gorontalo Utara.

Belakangan Mendagri mengklaim ada laporan masyarakat bahwa Gubenur Gorontalo itu sering mangkir dari persidangan kasus pencemaran nama baik terhadap Jenderal Buwas dengan dalih sibuk menjalankan urusan kedinasan. Karena itu – demikian Mendagri Cahyo Kumolo menggunakan modus “pengaduan masyarakat” seperti halnya yang digunakan Bareskrim terhadap Bambang Widjojanto dan Abraham Samad – maka Rusli Habibie akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur dengan maksud bisa berkonsentrasi pada proses persidangan.

Kok, tiba-tiba Mendagri menganggap penting untuk ikut mengurus proses di pengadilan?(http://news.metrotvnews.com/ read/2015/05/30/131437/ gubernur-gorontalo-akan-diberhentikan-sementara). Kasus ini tentu tidaklah mewakili seluruh realitas politik yang sudah dan akan terjadi, tetapi bisa memberikan gambaran bahwa tindakan politik seperti ini sangat mungkin terjadi.

Polri Fokus pada Kejahatan Non Korupsi

Secara yuridis tidak ada yang salah dengan kewenangan polisi dalam mengusut tindak pidana korupsi. Sebab ketentuan perudangan memang melegitimasikannya dengan jelas. Namun dalam konteks dinamika sosial politik di Indonesia yang sedang berubah saat ini, kewenangan tersebut justru memberikan ruang bagi bertautnya kepentingan politik para penguasa atau penyelenggara Negara — yang tak pernah jauh-jauh dari urusan korupsi, money laundering, dan tax evasion (pengemplangan pajak) — dengan mandat yang diemban polisi dalam pengusutan korupsi. Bahkan jika kita mau jujur, pengusutan kasus-kasus korupsi oleh kepolisian selama ini selalu memunculkan “ranah abu-abu”.

Apa alasan penting untuk mendorong Polri lebih aktif menangani kasus-kasus korupsi? Sebetulnya tidak banyak contoh keberhasilan polisi dalam penanganan kasus-kasus korupsi secara terbuka, clear, dan clean, yang bisa menjadi pembenaran untuk mempertahankan mandat kepolisian dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Bahkan bukan rahasia umum lagi bahwa di balik proses kerja kepolisian yang sangat tertutup, penanganan kasus korupsi terlalu memudahka polisi tergelincir pada “politisasi” penanganan korupsi. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa politisasi korupsi terlalu mudah untuk dibalut dengan argumentasi yuridis, sebagaimana yang nampak dalam kasus pra-peradilan terhadap KPK pada kasus Jenderal Budi Gunawan.

Musti diakui hingga saat ini Polri tidak mengalami peningkatan kapasitas institusional yang baik dalam menangani korupsi secara professional. Meski, kepolisian sendiri banyak menyumbangkan penyidik-penyidiknya di KPK. Tapi jika melihat dinamika sosial saat ini, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan kapasitas kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi. Perkembangan jaman justru menuntut Polri meningkatkan kapasitasnya untuk mandat yang lebih dibutuhkan masyarakat dan negara ini ke depan, yaitu penanganan kasus-kasus kriminal dan kejahatan serius lainnya seperti masalah terorisme, narkoba dan berbagai jenis global crimes lainnya.

Tantangan yang berkait dengan masalah seperti ini justru makin berat dan memerlukan peningkatan kapasitas yang cepat, terutama dengan makin terintegrasinya Indonesia dalam ekonomi sistem global yang selalu membawa dampak sosial yang serius. Kita makin memerlukan rasa aman, dan itulah yang harus dipenuhi Polri.

Mendorong kepolisian untuk makin terlibat jauh dalam penanganan korupsi justru makin memberikan beban lebih besar, padahal pada sisi yang lain penguatan kapasitas kepolisian untuk penanganan kasus-kasus kriminal atau kejahatan non korupsi saja belum mencukupi.

Jika ditambah dengan beban penanganan masalah korupsi seperti yang diperintahkan Jenderal Buwas, maka kepolisian justru makin kehilangan kehandalanya dalam dua hal sekaligus. Pertama, tak akan mampu mengimbangi pesatnya dinamika kasus-kasus atau kejahatan serius yang non korupsi, dimana dalam hal ini kepolisian sebetulnya sudah memiliki reputasi yang membaik. Kedua, tak akan mampu menangani kasus-kasus korupsi secara professional karena terbatasnya kapasitas atau tidak imbangnya peningkatan kapasitas dengan kejahatan korupsi maupun non korupsi yang berkembang pesat.

Selain itu, kasus-kasus korupsi pada kenyataannya selalu membuka ruang bagi kepolisian untuk terjebak pada abuse of power maupun tarikan-tarikan kekuatan capital dan kepentingan partai politik atau “politisai korupsi” seperti saat ini.

Dengan demikian, maka fokus strategi penanganan korupsi ke depan juga mestinya diubah dengan merestrukturisasi kembali peran-peran pemerintah, kejaksaan dan tentunya KPK secara proporsional. Dimensi pencegahan korupsi mestinya dipimpin oleh presiden, terutama mengingat bahwa pencegahan korupsi akan banyak berkaitan dengan penataan sistem birokrasi, kepegawaian dan kelembagaan pemerintahan pada semua unit dan tingkatan.

Sebaliknya dimensi penanganan kasus-kasus baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan justru haruslah menjadi domein utama KPK dan kejaksaan. KPK dan Kejaksaan justru bisa berbagi peran berdasarkan skala bobot kasus yang ukurannya bisa ditentukan kemudian (berdasarkan aturan, tentunya). Kejaksanaan tentu masih akan tetap berperan sebagai penuntut dalam kasus-kasus kriminal atau kejahatan yang ditangani kepolisian.

Sedangkan kepolisian sendiri harus lebih diarahkan untuk menangani kasus-kasus kriminal dan kejahatan, termasuk transnational crimes seperti terorisme, narkoba dan kejahatan serius lainnya.

Implikasi keputusan politik seperti ini tentu saja adalah perubahan pada aturan dasar dan tatakelola masing-masing lembaga terkait. Dan, ini tentu butuh langkah-langkah politik yang lebih progresif, terutama melalui inisiatif Presiden Jokowi. Ditangan presidenlah perubahan ke arah ini bisa dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

(Ilustrasi. http://fotohumor.net/)

* Penulis adalah pegiat HAM dan perempuan. Orang Gorontalo, bermukim di Jakarta. 

Leave a Reply

nineteen − 11 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top