Berstatus terpidana, kenapa Rusli tidak dicopot jadi Gubernur?

Rusli Habibie menyalami para pejabat daerah saat sertijab, Jumat, 19/5 (DG/Syam Terrajana)

DeGorontalo – Rumah dinas Gubernur Gorontalo yang berada di kawasan kota tua Gorontalo, ramai oleh para tamu undangan.
Kursi dan tenda dipasang di halaman depan bangunan bernuansa kolonial itu. Puluhan karangan bunga berisi ucapan selamat terpajang.

Agenda utama pada Jumat sore, sekitar pukul 14.30 waktu setempat itu, adalah serah terima jabatan dari pelaksana gubernur, Zudan Arief Fakrulloh kepada Rusli Habibie dan Idris Rahim.

Pekan lalu, pasangan petahana ini , baru saja dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Oleh presiden Jokowi di Istana Negara.
“Tujuh bulan saya menjadi penjabat gubernur Goronalo, dengan suasana sangat akrab, Gorontalo akan saya tinggalkan, tapi tidak akan saya lupakan, “ ujar Zudan saat mengucapkan pidato perpisahan.

Dalam pidato itu, pria yang menjabat sebagai Dirjen kependudukan dan catatan sipil , Kementerian Dalam Negeri ini menitip pesan untuk Rusli Habibie-Idris Rahim, untuk melanjutkan pembangunan dengan berbasis manusia dan meningkatkan kepedulian antar sesama.

Pada saat gilirannya berpidato, Rusli Habibie menyindir soal keterpilihannya dan statusnya sebagai terpidana.

“Saya dibilang, akan dicopot usai pelantikan, semuanya saya maafkan, ” katanya.

BACA JUGA:

Sebelumnya Rusli yang merupakan politisi partai Golkar ini, tersandung kasus pencemaran nama baik, sebuah tindak pidana  yang disebut sebagai ”Mengadu secara fitnah kepada penguasa” .

Kasus ini bermula dari surat yang dilayangkan Rusli  Habibie kepada Menkopolhukam, Mendagri serta presiden pada 2013 silam. Surat itu mengungkapkan soal ketidakharmonisan Pemda  dengan Kapolda Gorontalo yang dijabat Budi Waseso,  kini kepala Badan Narkotika Nasional.

Rusli Habibie divonis satu tahun penjara dengan masa hukuman percobaan  dua tahun. Dia tidak harus menjalaninya di balik jeruji besi.

Pada pidato sambutannya itu, dia juga berterima kasih yang sebesar -besarnya kepada warga yang memilihnya kembali untuk melanjutkan pembangunan di Gorontalo.

Dia juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lawan politik yang dia kalahkan saat Pilkada yang lalu.

“Kini saatnya kita tinggalkan segala perbedaan demi membangun Gorontalo, saya bukan lagi milik partai,tapi milik seluruh rakyat Gorontalo,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah ,Soni Soemarsono, yang mewakili menteri dalam negeri pada acara itu mengatakan, pihaknya tidak ada rencana untuk menonaktifkan Rusli Habibie karena status hukumnya itu.

Menurutnya, undang undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, khususnya pasal 163 ayat 8 yang mengatur tentang pemberhentian gubernur terpilih yang menjadi terpidana, tidak berlaku untuk kasus yang menimpa Rusli Habibie.

Menurutnya, kasus yang dialami Rusli Habibie berbeda dengan kasus gubernur Jakarta, Basoeki “Ahok” Tjahaja Poernama yang dicopot karena menjadi terpidana setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada.

“Karena posisinya (Rusli Habibie) terpidana sebelum ditetapkan lolos sebagai peserta Pilkada, , juga karena kasusnya termasuk tindak pidana ringan, bukan korupsi atau narkoba” katanya pada wartawan usai acara.

Menurutnya, alangkah tidak adilnya ketika Rusli lolos sebagai peserta pilkada dan menang, lalu menang dan diberhentikan.

“Hukum adalah alat untuk mencari keadilan, kami sudah mempertimbangkannya masak -masak,” kata dia.Namun dia mempersilahkan jika ada yang ingin melakukan gugatan (*)

 

SYAM TERRAJANA

Syam Terrajana
Lahir dan tinggal di Gorontalo setelah berkelana di berbagai kota. Membagi waktunya untuk menulis, membaca,melukis dan bepergian. Sesekali menyanyi jika suara sedang bagus. Dapat dihubungi di syam.terrajana2@gmail.com.

Leave a Reply

19 + 3 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top