Mahasiswa Dilarang Gondrong!

Defry Hamid
Defry Hamid

Oleh: Defry Hamid

SEBUAH paradoks dalam dunia pendidikan tinggi yang mengajarkan kita banyak hal, yang membuka pikiran kita dengan ilmu pengetahuan, tapi pada kasus tertentu justru melakukan cara yang sama sekali tidak intelektual.

Masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah, dibuat menjadi masalah dan dengan jabatan (yang mengatasnamakan pendidikan), sejumlah aturan yang tak perlu diperlukan, diberlakukan. Alih-alih dengan alasan kerapian, gondrong pun dilarang kuliah. Mahasiswa yang ingin megkritik ditanggapi dengan represif.

Walaupun belum ada survei tentang seberapa banyak kampus yang ada pelarangan gondrong terhadap mahasiswa, namun masalah ini sepertinya bukan masalah baru dan langka di perguruan tinggi. Seperti yang terjadi di Fakultas Teknik Universitas Hassanudin, Makassar 2015 silam, mahasiswa gondrong dilarang masuk perpustakaan. Juga Fakultas Kehutanan Universitas Pontianak, melarang mahasiswa gondrong masuk ruang program studi.

Hal yang sama juga terjadi di program studi saya, di Universitas Negeri Gorontalo. Pelarangan terhadap rambut gondrong diberlakukan, disusul dengan aturan sejenis (membatasi gaya berpakaian) diberlakukan, seperti dilarang menggunakan sandal, mengenakan kaos saat kuliah, dan menggunakan rok panjang untuk perempuan.

Larangan gondrong yang berlaku di beberapa kampus ini tidak terjadi begitu saja. Saat ini larangan gondrong mengandung sesuatu lebih dari gaya rambut. Bagaimana antara style (gaya), pemuda, mahasiswa, politik hingga kekuasaan saling berhubungan, mempunyai ceritanya sendiri di masa lalu.

Sebagaimana disadur dari artikel “Wacana Rambut Gondrong dan Instabilitas Nasional” di situs daring indoprogress.com, cerita ini bermula dari konstruksi arti ‘pemuda’ di kalangan mayoritas saat itu, yakni siapa saja yang pro pada rezim Soeharto.

Pada masa itu budaya Hippies yang identik dengan rambut gondrong, narkoba dan seks bebas menjadi populer di kalangan pemuda saat itu. Jadinya, pemuda yang berambut gondrong nyaris tidak dapat dipisahkan dari narkoba dan seks bebas. Sedangkan kategori pemuda, tidak dilihat dari umur, terutama jika dikaitkan dengan kegiatan politik, pemuda yang berpolitik dibatasi hanya pada kaum pelajar, yakni mahasiswa. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan, mahasiswa (yang juga pemuda) berambut gondrong mendapat pandangan negatif. Dan bisa dibayangkan apa yang terjadi saat Rezim Soeharto yang menjadi suara mayoritas kala itu dikritisi oleh mahasiswa yang banyak berambut gondrong?

Disebutkan dalam artikel itu bahwa Saya Siaishi dalam studinya tentang jalinan kekuasaan di Indonesia pada masa Orde Baru, menyatakan bahwa Indonesia pada waktu itu dibentuk dengan konsep “keluarga besar”, Soeharto adalah “Bapak Tertinggi” dan pemuda adalah “anak bangsa”. Dalam konsep “Keluarga Besar” itu, tentu “anak” harus patuh dan tunduk dalam segala hal kepada “orang tua”.

Kaum “bapak” terdiri dari pemerintah, militer, guru, dosen dan orang tua. Mereka sepakat bahwa gondrong itu tidak baik. Lalu kaum “anak” yang dipelopori oleh mahasiswa, melawannya dengan gerakan anti-orang gendut yang merespon maraknya pejabat yang korup sebagai sindiran terhadap aturan larangan gondrong.

Jauh sebelum itu, gondrong ternyata sudah menjadi momok yang ditekan secara tidak wajar. Pada tahun 1970-an, di zaman Orde Baru, ada gerakan anti-gondrong. Bahkan sampai dibentuknya Badan Koordinator Pemberantas Rambut Gondrong (BAKORPRAGON) di Sumatera Utara. Jangan salah sangka, efek dari masalah gondrong saat itu menjadi serius, gondrong dianggap sebagai simbol gerakan politik pemuda (mahasiswa) yang kontra-revolusioner terhadap pemerintahan. Buntutnya adalah Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) yang intinya menghilangkan peran mahasiswa pada gerakan politik apapun.

Sudah jadi rahasia umum, cara yang Soeharto pakai adalah menggunakan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan dan meredam kritikan dengan tangan militer. Ruang diskusi sehat tidak mendapat tempat. Namun reformasi telah diraih lama dari sekarang. Kalaupun masih ada bekas-bekas doktrin di kalangan “bapak” bahwa gondrong itu tidak baik, marilah buka ruang diskusi yang sehat, terutama kita yang ada di ranah akademik, apalagi kalau nyatanya kebanyakan orang-orang di kalangan “bapak” sekarang, dulunya juga adalah kaum “anak” yang pernah gondrong.

Pandangan buruk tentang gondrong juga dipatenkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Gondrong diartikan sebagai “panjang karena lama tidak dipangkas”, contoh yang dipakai pun cukup horor, “ketika pertama kali ditemukan di hutan, watak anak itu beringas, kukunya panjang, dan rambutnya — sampai ke bahu(KBBI daring- http://kbbi.web.id/).

Walaupun lucu, gondrong pada kasus seperti ini, dimana sudah menjadi permasalahan serius yang mengancam demokrasi, alih-alih bisa sampai pada ranah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, bab II Pasal 4, yakni hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani. Gondrong tentu menjadi ekspresi pribadi seseorang yang terlepas dari moral, dalam artian motivasi seseorang untuk gondrong mungkin imitasi dari seorang seniman atau bisa jadi dari preman, tidak ada yang bisa menghubungkan keduanya hanya karena sama-sama gondrong.

Yang membuat kita bertanya seribu kali adalah kenapa bisa ada larangan gondrong? Lebih-lebih di dunia pendidikan? Khusus dalam kasus di kampus, dosen tidak terlalu bodoh dengan menghubungkan gondrong dengan moral maupun proses belajar mengajar, mereka hanya ingin mahasiswanya terlihat rapi, itu saja. Pandangan subjektif ini sama sekali tidak salah selama hanya sebagai nasehat, namun menjadi salah jika memaksakannya menjadi aturan. Menggunakan kekuasaan sebagai guru, dosen, ketua program studi, dekan, rektor dan kekuasaan lainnya terhadap mahasiswa yang tidak punya kuasa setara (dalam hal membuat peraturan).

Sesungguhnya ukuran moralitas mahasiswa sebagai bagian dari civitas academica bukanlah dilihat dari penampilan fisiknya. Dalam buku “Civitas Academica” yang ditulis oleh Syamsu Qamar Badu dan Basri Amin, pada bab tentang etika akademik, tidak ada satupun yang menuntut penampilan fisik mahasiswa sebagai standar etis. Justru yang diperlukan adalah “pengembangan pengetahuan fundamental” yang terdiri dari etika yang sebenarnya, seperti jujur, bertanggung jawab, menghargai karya orang, dan tidak ‘mencuri’ karya orang (plagiarism).

Sejatinya dalam dunia akademik, adu pendapat adalah wajar. Pendapat dilawan dengan pendapat. Ketidakadilan jika pendapat dilawan dengan aturan. Kampus seharusnya membuka ruang diskusi yang sehat. Walaupun sebenarnya kampus bisa rugi jika hanya sibuk mengurusi mahasiswa gondrong.

Terakhir, saya hanya ingin mengutip amanat UU nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Bab II pasal 6 ayat b, yakni penjabaran tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”.

SIGIDAD

Kristianto Galuwo
Sigidad. Duda berputri satu-satunya bernama Sigi. Sering sial seperti Donal Bebek, karena itu dirajahi tato Donal Bebek di lengan kanan sebagai segel anti sial. Suka sekali makan ayam bakar/goreng/santan apalagi yang dibumbui sejumput puisi. Bisa disapa di facebook: Kristianto Galuwo dan diterawang di blog Getah Semesta.
http://sigidad.blogspot.co.id/

Leave a Reply

1 × five =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top